Hidayat Nur Wahid Kritik Pengangkatan Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid mengkritik pengangkatan eks kontributor majalah Playboy menjadi dirut TVRI. Menurutnya, Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (Dewas TVRI) tidak melihat dan mempertimbangkan aturan perundangan terkait etika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti tertuang dalam TAP MPR No VI Tahun 2001.

“Dewas harus menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya. Kok bisa rekam jejak komprehensif calon Dirut bisa luput dari perhatian dalam proses pemilihan Dirut TVRI, jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN,” ujarnya kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Jumat (29/05/2020).

HNW mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam TAP itu, salah satu poinnya adalah pentingnya etika sosial dan budaya, yaitu dengan “perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa”.

“Disayangkan sekali, rekam jejak calon Dirut TVRI yang baru sebagai eks kontributor majalah Playboy Indonesia tidak menggambarkan hal itu. Apalagi, terkait majalah tersebut, dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum, berkaitan dengan delik kesusilaan,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR-RI ini menilai bahwa pengangkatan Dirut TVRI dengan rekam jejak seperti itu yang tak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia. Justru akan membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat yang sedang terkena status darurat kesehatan nasional Covid-19.

“Masyarakat yang mestinya dibantu dengan hadirnya kebijakan-kebijakan yang membanggakan dan menentramkan agar menguatkan religiusitas, harapan serta kepercayaan pada institusi negara dan karenanya akan berkontribusi atasi Covid-19. Anehnya malah kembali disodori keputusan yang menimbulkan kontroversi,” tuturnya.

BACA JUGA  Pencopotan Baliho Habib Rizieq dan Operasi Militer Selain Perang

Apalagi, lanjut HNW, dengan posisi dimana warga diminta bekerja dan belajar dari rumah saja, tentu salah satu kegiatan yang mereka rujuk adalah tayangan TV, terutama TVRI yang bisa menjangkau masyarakat Indonesia secara sangat luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

“Nah kalau direkturnya berlatar belakang negatif seperti itu, tentu bisa membuat keresahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu berkurang,” tuturnya.

Menurut HNW, masih banyak kalangan profesional dengan track record lebih baik, yang bisa membuat kebijakan tayangan TVRI yang positif, konstruktif dan edukatif sesuai TAP MPR soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat