Memahami New Normal ala Pak Jokowi

Penulis: Azzam Diponegoro

KIBLAT.NET –  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pada Selasa (26/05/2020) meninjau dua lokasi sekaligus yaitu Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dan Summarecon Mall Bekasi sebagai persiapan penerapan new normal.

Adanya peninjauan bahkan oleh Presiden langsung menunjukkan bahwa hal tersebut sudah hampir pasti akan diterapkan terutama pada wilayah yang ditinjau.

Belakangan Jokowi memang mulai sering melempar wacana new normal sebagai skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia bahkan telah mengumumkan rencana mengimplementasikan skenario tersebut dengan mempertimbangkan studi epidemologis dan kesiapan regional.

“Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas pada Senin (18/05/2020), dikutip dari Setkab.

Airlangga menjelaskan bahwa daerah dengan jumlah reproduksi virus kurang dari 1, dapat menerapkan new normal.

Selanjutnya, Kemenko Perekonomian akan mengusulkan mekanisme penilaian, baik berdasarkan perhitungan epidemologi dan kapasitas regional dalam penanganan Covid-19 seperti perkembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan.

“Kemudian juga kesiapan sektor publik tiap-tiap kementerian/lembaga, tingkat disiplin publik, dan respons publik terhadap cara kerja dan cara bersosialisasi dalam new normal,” katanya.

Airlangga juga menyatakan bahwa beberapa daerah di Jawa menerapkan lima level scoring dalam menangani keparahan pandemi, yaitu krisis, parah, subtansial, sedang, dan rendah.

Untuk sektor industri, Airlangga mengklaim telah menerima circular yang sesuai dengan protokol Satgas Covid-19.

BACA JUGA  Komnas HAM Klaim ICC Tak Bisa Gelar Peradilan Penembakan Laskar

“Di sektor lain, baik itu pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan ibadah, dan transportasi. Kami akan mempelajari secara menyeluruh dan Presiden akan memutuskan,” tuturnya.

Airlangga menegaskan, setelah studi tentang kapasitas daerah, sektor kesehatan, dan kementerian/lembaga, pemerintah akan mengumumkan kebijakan yang dihasilkan.

Prasyarat New Normal

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam konferensi pers melalui video pada pada Kamis (21/05/2020) membuat Perumusan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Dalam konpers yang dipimpin oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa tersebut, disampaikan bahwa berdasarkan pengalaman keberhasilan negara lain dalam menangani pandemi Covid-19, prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan keamanan masyarakat adalah:

1. Penggunaan data dan keilmuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2. Penyesuaian PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan zona.

3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat melalui disiplin dan pengawasan oleh aparat.

4. Review pelaksanaan penyesuaian PSBB yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

Prasyarat ini digunakan untuk menentukan kriteria langkah-langkah kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial sebagai new normal.

Suharso juga menyampaikan setidaknya ada tiga indikator dari WHO dalam rangka new normal yang diminta untuk dipatuhi semua negara di dunia. Tiga indikator yang dimaksud adalah:

1. Tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan.

BACA JUGA  Hakim Tunggal Anggap Penahanan dan Penersangkaan HRS Sah

2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan Covid-19.

3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi Covid-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Protokol New Normal dari Kemenkes

Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Menteri Kesehatan RI, dr. Terawan Agus Putranto mengatakan dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja.

“Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya,” katanya di Jakarta, Sabtu (23/05/2020), dikutip dari website Kemenkes.

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

“Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau new normal,” ujarnya.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat