... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

BPJS dan Model Pemiskinan Masyarakat

Foto: Pemerintah naikkan iuran BPJS.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Sudah jatuh tertimpa tangga lalu terlindas mobil. Begitulah perumpamaan yang disuarakan anggota DPR, Fadli Zon, merespon kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini. PerPres no. 64 tahun 2020 tersebut memutuskan kenaikan peserta mandiri kelas I dari 80.000 menjadi 150.000 rupiah, untuk kelas dua, menjadi 42.000, sedangkan kelas III tetap 25.500. Hanya saja, mulai tahun depan subsidi tersebut dikurangi 7 ribu rupiah sehingga masyarakat harus membayar 32.500.

Hal ini tentu saja menuai kritik dari masyarakat. Bukan saja keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan sebelumnya tidak dijalankan, tetapi juga kenaikan ini jelas mengabaikan keputusan MA tersebut. Kenaikan ini disebut pihak BPJS dan pemerintah tak terhindari.

Sebetulnya disitulah titik krusialnya, model pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya BPJS Kesehatan dikritik oleh sebagian pihak karena  dengan pembiayaan ala iuran atau premi asuransi, sama saja dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dengan cara seperti ini menurut Teguh Maulana dari Indonesia for Global Justice (IGJ), “…pemerintah seperti melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.  Bahkan dengan menggunakan model saat ini juga, pemerintah tidak ada bedanya dengan menerapkan logika ekonomi pasar yang menganggap bahwa jaminan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang dapat difinansialisasikan.”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani ketika dimintai tanggapan atas kenaikan tersebut juga menyatakan pendapat yang menyedihkan. Menurut ‘Menteri Keuangan terbaik di dunia’ itu, “Kalau kelas II dan kelas I naik, kalau enggak kuat ya turun saja ke kelas III.”

Di tengah himpitan ekonomi yang memukul masyarakat akibat pandemi Corona tentu kenaikan ini akan semakin memberatkan masyarakat. Kenaikan pada 2019 yang dibatalkan oleh MA saja nyatanya sudah diprediksi akan menaikkan angka kemiskinan. Turun kelasnya masyarakat artinya ada proses pemiskinan dalam masyarakat.

Memang dalam kondisi seperti ini, UUD Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” yang juga menjadi landasan hukum UU Sistem Jaminan Sosial nasional yang memayungi BPJS Kesehatan terasa tak bertaji.

Pasal tersebut seharusnya bukan saja menjadi dasar berindak pemerintahan di Indonesia, tetapi juga menjadi semangat bekerja para pejabat negara.  Sebaliknya sikap abai pejabat negara terhadap gentingnya masalah kemiskinan, menjadi peringatan bagi kita betapa absurdnya mereka dalam memandang soal kemiskinan.

Kita mungkin masih ingat pernyataan kontroversial juru bicara penanganan Covid-19 yang menyebutkan bahwa, Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting.” Ini hanyalah satu contoh keliru pandang dalam soal kemiskinan di tanah air oleh pejabat negara. Pribadi orang miskin dianggap sebagai satu penyebab masalah ketimbang sebuah masalah yang disebabkan oleh sistem.

Sungguh menarik bahwa Pasal 34 ayat 1 berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Undang-undang ini memberi kita satu hal yang tersirat namun mungkin jarang terpikir. Istilah ‘fakir miskin’ sendiri jelas berakar dari istilah yang lekat dengan ajaran Islam.

Kata ‘fakir’ berasal dari bahasa Arab ‘faqir.’ Al-Qur’an merujuk kata faqir sebanyak 14 kali bukan saja dalam hal material, tetapi juga spiritual (Qs: 47: 38). Tetapi mayoritas kata ‘faqir’ dalam Al-Qur’an merujuk kepada kemiskinan material. (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

BACA JUGA  Haluan Ekonomi Masyumi

Meski sering disandingkan dengan kata miskin, para ulama membedakan kedua istilah tersebut. Mahzab Hanafi misalnya, menurut Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock (2019), mendefinisikan al-faqir sebagai orang yang tak memiliki harta sama sekali dan tak mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya. Sementara ‘al-miskin’ sebagai orang yang memiliki harta, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Al-Shirazi dari mahzab Syafi’i menyebutkan bahwa al-faqir adalah orang yang tak mampu mendapatkan yang ia butuhkan untuk bertahan hidup, dalam hal ini, orang tersebut berhak untuk memperoleh alat untuk bekerja (jika ia mampu bekerja) atau komoditas untuk berdagang. Sementara al-miskin menurut Al-Shirazi adalah orang yang bisa mendapatkan sesuatu untuk kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi. (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

Menariknya, dalam UU no. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 menyebutkan bahwa, “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” Dari sini terlihat bahwa definisi UU ini dekat dengan definisi para ulama. Hanya saja dengan memisahkan al-faqir dan al-miskin,  para ulama lebih tajam dalam memilah persoalan kemiskinan.

Islam sebagai agama yang menjadi sistem kehidupan menekankan aspek keadilan sosial dalam ajarannya. Sayyid Quthb dalam Keadilan Sosial dalam Islam (1994) menyebut ada tiga azas keadilan sosial Islam. Pertama, kebebasan jiwa yang mutlak. Kedua, persamaan kemanusiaan yang sempurna. Ketiga, jaminan sosial yang kuat.

Jiwa manusia yang bebas dan hanya bersandar pada syariat membuat manusia “…berusaha meningkatkan yang lemah, dan membuat yang kuat bersikap tawadhdhu (tidak sombong).” Jiwa yang bebas ini mendorong manusia untuk memandang sederajat terhadap sesamanya.

“Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hidup matinya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah, di dunia dan akhirat, yang tidak ada perbedaan sedikitpun antara mereka kecuali amalnya, dan tidak ada tolok ukur kemuliaan selain ketakwaan,” demikian jelas Sayyid Quthb terhadap asas persamaan kemanusiaan ini. Dampak dari persamaan ini jelas: Islam memberi hak yang sama bahkan kepada kaum musyrikin dalam perlindungan jiwa mereka, sama seperti perlindungan yang diberikan kepada kaum Muslimin. (Sayyid Quthb: 1994)

Di lain sisi, kebebasan jiwa dan persamaan kemanusiaan yang diberikan oleh Islam juga menuntut kerjasama semua anggota masyarakat untuk memelihara kepentingan bersmaa dalam batas-batas yang termasuk dalam perbuatan yang baik dan ma’ruf, termasuk di dalamnya mendorong manusia bukan hanya member makan orang miskin, tetapi juga manusia didorong untuk menganjurkannya. (Sayyid Quthb: 1994)

Solidaritas ini bukan hanya berdiri di atas aksi filantropis semata, tetapi juga diterapkan dalam sistem kekuasaan. Ajaran Islam menganggap kemiskinan bukan saja semata kepedulian pribadi setiap muslim (dengan berinfak atau bersedekah) namun juga menjadi tanggung jawab pemegang otoritas kekuasaan.

Ulama besar, Al-Ghazali menyatakan bahwa penguasa harus menolong orang saat mereka menghadapi kelangkaan bahan pangan, kelaparan dan penderitaan, terutama dalam masa wabah kelaparan atau ketika harga-harga melonjak, dan orang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Penguasa harus member makan mereka dan membantu kebutuhan finansial mereka dari keuangan negara. (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

BACA JUGA  Haluan Ekonomi Masyumi

Itu sebabnya para ulama menyimpulkan bahwa mekanisme pasar semata tidak bisa bekerja dalam semua fungsi ekonomi dan kebijakan publik membutuhkan panduan, mengoreksi dan mendorong sector public. Peran pemerintah sebagai regulator ini disebutkan oleh Al-Mawardi yang menyebutkan bahwa penugasa harus bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat dan harus melakukan apapun untuk kebaikan. (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

Ajaran Islam membebani negara dengan tanggung jawab pokok untuk menjamin setidak-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Lantas berapa kebutuhan minimum yang dibutuhkan dalam menilai cukup untuk hidup? Al-Ghazali memberi tiga kategori minimal yang harus dicukupi, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian.  (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

Ulama tersebut juga menambahkan bahwa mereka yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka untuk hari berikutnya, selama 40 hari dalam setahun. Ia menyarankan harta sejumlah lima dinar sebagai nilai minimal yang dibutuhkan seseorang dalam setahun (tapi tidak memenuhi kebutuhan keluarganya). (Abdullah al-Shami dan Katherine Bullock : 2019)

Lima dinar masa kini berarti senilai 21,25 gram emas 24 karat. Jika dalam nilai emas masa kini per gram, senilai 926 ribu Rupiah, maka jumlah layak hidup minimal selama setahun adalah sebesar 19.677.500 rupiah. Atau sekitar 1,6 juta sebulan per orang. Patut diingat ini adalah nilai minimal yang ditetapkan Al-Ghazali pada abad pertengahan dalam sejarah Islam. Kebutuhan hidup dan situasi dapat berubah.

Kita tentu mengingat di pada Maret tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp. 425.250 per kapita per bulan. Angka ini menghitung konsumsi minimal. Membandingkan jumlah minimal antara masa Al-Ghazali dengan masa kini tentu bukan komparasi yang ideal, tetapi setidaknya kita dapat tahu bahwa di masa lalu para ulama menetapkan jumlah yang lebih manusiawi untuk disebut orang miskin.

Pertanyaan pentingnya bukan siapa yang pantas disebut orang miskin? Tetapi bagaimana pemerintah memandang persoalan kemiskinan. Agama Islam sudah memberi konsep yang lebih jelas tentang kemiskinan. Kemiskinan patut ditanggapi bukan melihat orang miskin sebagai masalah, tetapi kemiskinan adalah sebuah persoalan yang harus diperangi baik oleh individu maupun negara. Negara tidak bisa lepas tangan dan menyerahkan mekanisme pasar dalam mengelola ekonomi.

Pakar ekonomi Islam, Ziauddin Ahmad menyebutkan, “Betapapun, Islam tidak hanya membatasi pada pengajaran prinsip-prinsip etika. Islam memanfaatkan kekuasaan negara, sepanjang dianggap perlu, untuk menjamin keadilan ekonomi, dalam pengertian dimana masyarakat terbebas dari kemiskinan dan kekacauan akibat ketidakadilan pendapatan dan kekayaan.” (Ziauddin Ahmad: 1998)

Sekarang pertanyaannya, maukah para pejabat negara, termasuk Menteri Keuangan lebih peduli akan persoalan kemiskinan? Atau malah bersikap abai seperti pendapat Sri Mulyani yang dengan entengnya menyuruh turun kelas dalam keanggotaan BPJS, dan berarti secara tidak langsung mengakui adanya proses pemiskinan dalam masyarakat? Ia boleh saja tidak peduli dengan panduan Islam dalam memerangi kemiskinan, Tetapi sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia saat ini, apakah itu pantas?

 

 

 

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Bukan Membuka Mall, Kunjungan Jokowi ke Bekasi untuk Cek Kesiapan New Normal

Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi di Mall Summarecon Bekasi pada Selasa (26/05/2020) siang adalah untuk meninjau kesiapan penerapan new normal. Bukan dalam rangka pembukaan mall sebagaimana yang sebelumnya diberitakan oleh beberapa media online.

Rabu, 27/05/2020 07:52 0

India

India Diterjang Wabah Belalang di Tengah Corona

KIBLAT.NET, New Delhi – Kawanan besar belalang gurun menghancurkan tanaman di seluruh India bagian barat...

Rabu, 27/05/2020 06:40 0

Malaysia

Diviralkan Positif Covid-19, Pria yang Tergeletak Itu Ternyata Kena Serangan Jantung

Kepala Kepolisian Distrik Brickfields ACP Zairulnizam Mohd Zainuddin @ Hilmi mengkonfirmasi insiden tersebut, dan mengatakan kejadiannya pada jam 7.55 sore.

Rabu, 27/05/2020 06:18 0

Arab Saudi

Saudi: Jumatan Akan Kembali Digelar, Umrah dan Haji Tunggu Kabar

"Masjid-masjid akan diizinkan untuk dibuka 20 menit sebelum shalat Jumat dan harus ditutup 20 menit setelah selesai," kata televisi pemerintah di Twitter, mengutip kementerian urusan Islam.

Rabu, 27/05/2020 05:30 0

Info Event

Rayakan Idul Fitri dengan Muhasabah Akbar

Untuk menyemarakkan malam kemenangan, ACT menggelar Muhasabah Akbar pada Sabtu (23/05/2020)

Selasa, 26/05/2020 20:45 0

Indonesia

PKS Salurkan Rp 68,9 Miliar untuk Korban Covid-19

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyalurkan bantuan untuk korban dan penanganan Covid-19 di berbagai kawasan Indonesia, bahkan untuk WNI di luar negeri senilai Rp 68,9 Miliar. Angka tersebut dihitung per Selasa (25/05/2020) pukul 09.00 WIB.

Selasa, 26/05/2020 19:25 0

News

Kota Suci Makkah Lockdown, Habib Rizieq Syihab Lebaran di Rumah Saja

Lebaran di rumah saja.

Selasa, 26/05/2020 19:09 0

Indonesia

New Normal Tanpa Pengendalian Dinilai Berpotensi Timbulkan Bencana Lebih Besar

Belum saatnya melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilahkan masyarakat beraktifitas kembali secara normal

Selasa, 26/05/2020 18:16 0

Info Event

Jakarta Care Line Tetap Beroperasi Saat Idulfitri

Di hari raya Idulfitri, layanan antar beras gratis Jakarta Care Line tetap beroperasi

Selasa, 26/05/2020 17:44 0

Indonesia

Dinilai Kekang Kebebasan Pers, Komisi IX: Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Netty menilai RUU ini berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia.

Selasa, 26/05/2020 14:43 0

Close