... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Dinilai Kekang Kebebasan Pers, Komisi IX: Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

Foto: Anggota Komisi IX DPR-RI, Netty Prasetiyani.

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dihentikan. Netty menilai RUU ini berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia.

“Hentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi membungkam dan menyulitkan dunia pers di tanah air,” katanya kepada media pada Sabtu (23/05/2020).

Menurut anggota Komisi IX DPR-RI ini, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung upaya mengembalikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers.

“Disebutkan dalam RUU ini adanya peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang melanggar aturan terkait badan hukum pers, pencantuman alamat dan penanggung jawab secara terbuka,” tuturnya.

Netty menilai adanya peraturan pemerintah tersebut seperti membuka pintu belakang yang bertentangan dengan semangat pengelolaan mandiri (self-regulatory) media yang terbebas dari intervensi pemerintah.

“Kita perlu mendorong pers yang kredibel dan bertanggung jawab, namun jangan sampai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini mengembalikan pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana ada campur tangan pemerintah yang besar terhadap pers” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada masa Orde Baru, Pemerintah melakukan kontrol terhadap pemberitaan media, mulai dari keharusan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pengendalian Dewan Pers, pengaturan organisasi wartawan hingga pembredelan.

“Langkah ini dapat menjadi kemunduran bagi kebebasan pers Indonesia,” tambahnya.

BACA JUGA  Wiranto Terima Kompensasi Rp 37 Juta Akibat Jadi Korban Penusukan

Netty juga menyoroti perihal besaran denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan soal kewajiban memperhatikan norma agama dan kesusilaan dalam pemberitaan. Jika dalam Undang-Undang Tentang Pers No 40 Th 1999, denda paling banyak adalah Rp 500 juta, tetapi dalam draft RUU Cipta Kerja disebutkan hingga Rp 2 miliar.

“Pelanggaran memang perlu diberi sanksi sebagai cara pembelajaran. Namun, untuk apa dinaikkan sampai empat kali lipat? Hal ini akan sangat menyulitkan teman-teman pers. Bisa jadi tidak ada lagi yang berani menjalankan perusahaan pers kalau dendanya sebanyak itu,” ungkapnya.

Netty juga berpendapat bahwa pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab adalah pilar demokrasi. Menurutnya, pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik.

“Nah, fungsi ini akan berjalan dengan baik, jika pers independen dan memiliki keleluasaan. Jika ditakut-takuti dengan denda dan sanksi yang berat dan diawasi dengan peraturan pemerintah soal administrasi, tentu akan mempengaruhi keleluasaan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Paragraf 5 Pasal 87 RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengandung ketentuan revisi terhadap UU No.40 tentang Pers, antara lain pada Pasal 11 dan Pasal 18 yang ditolak kalangan insan media.

Pasal 11 mengatur mengenai mekanisme penanaman modal asing, yang awalnya dilakukan melalui pasar modal direvisi menjadi pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penambahan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BACA JUGA  Jumlah Positif Corona di Jatim Tertinggi Dibanding Provinsi Lain

Sementara Pasal 18 merevisi ketentuan terkait pemberian sanksi bagi perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 UU Pers, dari denda maksimal Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

Kemudian pada ayat 3, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta direvisi menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

Terakhir, di ayat 4 mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Palestina

BKSAP Desak Indonesia Gagalkan Israel Caplok Wilayah Palestina

Jika aneksasi dilakukan anak mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di Timur Tengah

Selasa, 26/05/2020 08:45 0

Asia

Cegah Penyebaran Corona, Kafe di Korsel Gunakan Robot Barista

Robot barista baru di sebuah kafe di Daejeon, Korea Selatan, tampak melayani pelanggan dengan sopan dan cepat. Ia terlihat tidak memiliki kesulitan sama sekali dalam menjalankan tugasnya di tengah upaya pencegahan gelombang kedua wabah corona.

Selasa, 26/05/2020 07:44 0

Palestina

Kasus Infeksi Menurun, Palestina Mulai Buka Masjid dan Pasar

Tetapi perdana menteri menambahkan bahwa pembatasan dan prosedur ketat akan kembali jika ditemukan infeksi baru.

Selasa, 26/05/2020 07:36 0

Suriah

Peringatan Houla: Ketika 100 Lebih Warga Dibantai Pasukan Assad

Koalisi Nasional Suriah dari kelompok-kelompok oposisi menandai peringatan kedelapan dari Pembantaian Houla pada hari Senin 25 Mei 2020.

Selasa, 26/05/2020 07:11 0

China

Warga Hong Kong Gelar Demo Besar, Protes RUU Keamanan Cina

Menteri Luar Negeri China Wang Yi bersikeras bahwa undang-undang yang diusulkan harus diberlakukan "tanpa penundaan sedikit pun."

Senin, 25/05/2020 06:14 1

News

Umat Islam Dunia Rayakan Idul Fitri 1441H di Tengah Pandemi

Tapi tahun ini banyak yang hanya bisa merayakan di rumah dengan keluarga dekat, di mana virus meredam semangat liburan.

Senin, 25/05/2020 05:55 0

News

Media Rusia: Di Tengah Gaduh Corona, Cina Bersiap Beli Setengah Dunia

KIBLAT.NET, Beijing – Surat kabar Rusia menyoroti kekhawatiran AS-Eropa tentang ekspansi ekonomi Cina setelah pulih...

Sabtu, 23/05/2020 08:43 0

News

Negara-negara Arab Serentak Umumkan Idul Fitri Hari Ahad 24 Mei

Negara-negara Muslim mengumumkan bahwa hari Ahad adalah hari pertama Idul Fitri atau 1 Syawal 1441 H.

Sabtu, 23/05/2020 07:54 0

Suara Pembaca

Peradaban Sedekah

Sedekah adalah sebuah amal sosial dalam Islam sekaligus sebagai salah satu pilar atau pondasi yang membuat Islam bisa melewati masa 1.500 tahun

Sabtu, 23/05/2020 06:11 0

Info Event

ACT Ajak Publik Semarakkan Malam Takbiran dengan Muhasabah Akbar

Menyambut hari kemenangan dengan wujud syukur melalui Muhasabah Akbar dan doa bersama untuk keselamatan umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia

Sabtu, 23/05/2020 05:58 0

Close