... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PKS Surati Pemerintah Minta Batalkan Kenaikan BPJS dan Turunkan Harga BBM

Foto: Jazuli Juwaini

KIBLAT.NET, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS DPR RI) mengirimkan dua surat resmi kepada Pemerintah. Pertama, surat kepada Menteri Kesehatan untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 akan mengalami kenaikan perbulan Juli 2020 untuk Kelas I dan II serta pada tahun 2021 untuk Kelas III. Kedua, Fraksi PKS juga mengirimkan surat kepada Menteri ESDM meminta agar Pemerintah dalam hal ini Pertamina menurunkan harga BBM.

Manurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dua surat tersebut dikirimkan semata-mata untuk merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Surat tersebut juga mencerminkan kesungguhan Fraksi PKS sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban Anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspon dengan bijak oleh Pemerintah,” ungkap Jazuli kepada Kiblat.net melalui siaran pers pada Selasa (19/05/2020).

Fraksi PKS DPR, lanjut Jazuli, memiliki argumentasi yang rasional dan objektif meminta Pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dan menurunkan harga BBM saat ini. Alasan mendasarnya adalah pandemi Covid-19 benar-benar menurunkan penghasilan dan daya beli masyarakat secara drastis.

Ia menegaskan bahwa saat ini ekonomi masyarakat benar-benar jatuh, pemenuhan kebutuhan pokok sulit. Serta banyak masyarakat yang jatuh dalam pengangguran dan kemiskinan baru.

BACA JUGA  Komisi III DPR: Preman untuk Pendisiplinan Protokol Kesehatan Bisa Repot

“Dalam kondisi demikian sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah membantu warganya meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, menambah berat beban ekonomi masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” ungkap Anggota Komisi I DPR ini.

Dalam surat Fraksi PKS kepada Menteri Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Fraksi PKS menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS keluar disaat yang tidak tepat mengingat seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam surat Fraksi PKS yang dikirimkan ke Menteri ESDM, Fraksi PKS melihat alasan rasional penurunan harga BBM oleh Pertamina.

“Kebijakan penurunan harga BBM sangat dinantikan masyarakat dan pelaku usaha untuk meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19. Selain itu, untuk memenuhi rasa keadilan konsumen mengingat harga minyak dunia sejak bulan Februari sudah mulai menurun,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfilar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Suci Sekeping Hati – Ramadhan (Corona Version)

Di bulan Ramadhan yang suci, agung, sarat keberkahan dan penuh kemuliaan ini sekeping hati kita seolah dibawa berlari, berpacu dengan waktu untuk meraih segala keutamaan dan pahala sebanyak-banyaknya.

Selasa, 19/05/2020 20:21 0

Analisis

Wajah Dunia Setelah Corona

Dalam masa krisis akibat Virus Wuhan ini, umat manusia menghadapi dua opsi penting. Opsi pertama adalah pilihan antara pengawasan totaliter dan pemberdayaan sipil. Kedua adalah opsi antara isolasi nasionalis dan solidaritas global.

Selasa, 19/05/2020 16:15 0

Indonesia

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Asal Lakukan Relaksasi PSBB

Pemerintah berencana melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengijinkan orang dengan usia 45 tahun kebawa untuk beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Selasa, 19/05/2020 13:48 0

Indonesia

Berjibaku Menuju “Kampung Vietnam”, Pemukiman Terisolir di Jakarta

Daerah Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dikenal sebagai kawasan yang cukup padat. Pemukiman dan kawasan industri tersebar di setiap sudut wilayah dan terhubung satu sama lain. Namun siapa sangka, pada era keterbukaan ini di kawasan tersebut masih terselip pemukiman terisolir dan tidak bisa diakses kendaraan.

Selasa, 19/05/2020 12:55 1

Indonesia

Melalui ACT, PGRI Serahkan Bantuan untuk Guru di Jakarta

Dampak Covid-19 di Jakarta terus meluas terutama pada sektor ekonomi. Sejumlah kolaborasi dijalin Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satunya kerja sama antara ACT dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Selasa, 19/05/2020 12:05 0

Indonesia

Dianggap Langgar PSBB, Habib Bahar Kembali Ditahan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan alasan pencabutan pemberian izin asimilasi di rumah terhadap Habib Bahar bin Smith.

Selasa, 19/05/2020 11:41 2

Indonesia

Soal Pelonggaran PSBB, IDEAS: Langkah Mundur dan Berbahaya

Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai pelonggaran Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) merupakan langkah mundur yang berbahaya dalam penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19.

Selasa, 19/05/2020 04:57 0

Indonesia

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Komisi IX: Presiden Mempermainkan Hati Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan menyebut kebijakan Presiden menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai hal yang mempermainkan hati rakyat.

Senin, 18/05/2020 19:19 0

Suara Pembaca

Ramadhan Syahrun Mubarak

Ramadhan merupakan Syahrun Mubarak (bulan yang diberkahi). Dinamakan Syahrun Mubarak dikarenakan Ramadhan memiliki berbagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan hijriah lainnya.

Senin, 18/05/2020 16:59 0

Indonesia

Jokowi Naikkan Iuran BPJS, GNPF-Ulama: Bentuk Pelanggaran Hukum Sangat Serius

Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 menuai kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Ahad, 17/05/2020 19:13 1

Close