PKS: RUU Cipta Kerja Jauh Panggang dari Api

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Baleg DPR-RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki ambiguitas jika dikorelasikan antara judul dan substansi. Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pencermatan oleh internal fraksi PKS di DPR, sebagian besar pasal-pasal yang termaktub dalam Omnibus Law secara substansi cenderung mencerminkan kemudahan berusaha bagi pemodal, bukan pada penciptaan lapangan kerja sebagaimana termaktub dalam judul RUU tersebut.

“Kami memandang RUU ini agak ‘tricky’. Sebab, jika dikaitkan antara judul dan substansi yang telah kami telaah sejak draft RUU ini kami terima di Baleg, kami menemukan bahwa sebagian besar pasal-pasal yang diubah atau dihapus justru cenderung memberikan karpet merah bagi pengusaha besar,” ungkap Bukhori di Jakarta, Jumat (15/05/2020).

Karpet merah yang dimaksud adalah berbagai kemudahan berusaha serta penyederhanaan perizinan. Sehingga, menurut Bukhori,  dalam peribahasa RUU ini seperti jauh panggang dari api atau tindakan tidak sesuai dengan maksud.

Bukhori memaparkan, secara keseluruhan sebagian besar pengaturan dalam RUU ini, yakni sebanyak 801 pasal memuat ketentuan terkait kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Menurutnya, fakta yuridis tersebut bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa judul undang-undang harus merefleksikan isi pembahasan.

Pada bagian Lampiran II Undang-Undang RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teknik Penyusunan Perundang-undangan Bab I, Kerangka Peraturan Perundang-Undangan huruf (A) No. 3 berbunyi:

“Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang– undangan.”

BACA JUGA  Pakar: Penolak Vaksin Covid-19 Tak Bisa Dipidana

Lebih lanjut, anggota Komisi VIII tersebut juga mempersoalkan RUU Cipta Kerja yang memiliki masalah secara maknawi. Kata “cipta”, menurutnya bermasalah jika mengacu pada KBBI yang berarti “angan-angan yang kreatif”.

“Padanan kata yang digunakan sebagai judul RUU ini saja sudah bermasalah. ‘Cipta’ berarti angan-angan, sebuah utopia. Sehingga, saya justru membayangkan upaya menciptakan lapangan kerja melalui RUU ini sekadar khayalan. Sebab semangat tersebut ternegasikan oleh materi substansi yang didominasi oleh pasal-pasal yang memanjakan kepentingan pengusaha,” cetus Bukhori.

Politisi PKS ini menganjurkan agar judul RUU ini disesuaikan dengan isi dan benchmarking dengan Omnibus Law di beberapa negara. Misalnya Filipia memiliki The Omnibus Investment Code, Amerika Serikat memiliki The Omnibus Public Land.

“Pemerintah selaku pengusul RUU ini tidak boleh mengecoh publik. Meskipun berniat baik, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara jujur dan transparan baik secara judul dan isi. Sebab, dampaknya akan dirasakan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat