... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

AS: Penarikan Pasukan dari Afghanistan Masih Berlanjut

Foto: Tentara AS di Afghanistan

KIBLAT. NET, Kabul — Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, Jumat (15/05/2020), mengatakan bahwa gerakan Taliban terus komitmen pada perjanjian yang mengarah pada penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Pernyataan ini dikeluarkan di saat kekerasan di negara itu meningkat.

Para penanggung jawab perjanjian yang ditandatangani di Doha pada 29 Februari antara Taliban dan Washington itu, menganggap bahwa organisasi teroris “ISIS” bertanggung jawab atas serangan berdarah yang menargetkan rumah sakit bersalin di Kabul pada Selasa lalu.

Namun, serangan itu dimanfaatkan oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk mengumumkan dimulainya kembali operasi ofensif terhadap Taliban. Pengumuman perang Kabul ini mengancam lebih lanjut proses perdamaian yang sudah terhenti.

“Taliban menghormati komitmennya untuk tidak menyerang pasukan koalisi internasional,” kata Khalilzad, dalam wawancara telepon dengan wartawan.

Dia menunjukkan bahwa gerakan, yang baru-baru ini mengaku bertanggung jawab atas serangan bom truk di markas tentara Afghanistan di timur negara itu, belum berjanji untuk menghentikan kekerasan terhadap pasukan keamanan pemerintah Kabul.

Diplomat Amerika itu mengatakan mereka “berkomitmen untuk tidak melancarkan serangan di 34 kota besar, dan mereka melaksanakan itu.”

Di sisi lain, ia menganggap bahwa Taliban melanggar “semangat” perjanjian dengan Washington “jika tidak ditentukan”. Hal itu karena Taliban berkomitmen untuk mengurangi kekerasan secara umum yang tidak tercermin dalam “jumlah serangan dan jumlah warga Afghanistan yang tewas dalam serangan ini.” Dalam hal ini, ia menganggap serangan Kamis “sangat negatif”.

BACA JUGA  Taliban Kutuk Keras Serangan Bom di Masjid Kabul

Namun demikian, Khalilzad mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan terus mengurangi jumlah pasukannya di negara itu, untuk mundur sepenuhnya pada pertengahan 2021.

Khalilzad menambahkan, kondisi dasar bagi Amerika Serikat untuk tetap melaksanakan perjanjian ini adalah rasa hormat Taliban atas komitmennya untuk memerangi terorisme,” dengan memerangi kelompok-kelompok seperti “Al Qaeda” dan “ISIS” di negaranya. Ini adalah kondisi “pertama”.

Dimulainya kembali perundingan perdamaian langsung antara Kabul dan Taliban yang seharusnya berlangsung pada 10 Maret, dan terus-menerus ditunda, tampaknya bukan syarat yang diperlukan untuk melanjutkan penarikan AS. Dalam konteks ini, Khalilzad mengatakan: “Akan lebih baik bagi negosiasi internal Afghanistan untuk memulai dengan sejumlah besar pasukan kita di Afghanistan.”

Kata-kata utusan Amerika ini sejalan dengan pernyataan baru yang dikeluarkan pada Jumat oleh juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman. Hoffman menekankan bahwa Amerika Serikat terus menarik pasukannya dari Afghanistan dan diharapkan untuk mematuhi tenggat waktu yang disepakati dengan gerakan Taliban.

“Masalah ini masih bergerak maju. Kami berharap untuk memenuhi ini dalam kerangka jadwal yang disepakati dengan Taliban,” kata Hoffman.

Sumber: Al Araby Al Jadid
Redaktur: Sulhi El Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pemerintah Didesak Segera Bantu Kelompok Difabel Saat Pandemi Covid-19

Saat pandemi kaum difabel memiliki kerentanan berlapis

Jum'at, 15/05/2020 20:31 0

Info Event

Perkuat Ekonomi Masyarakat Bersama Global Zakat – ACT

Melalui Global Zakat - ACT, zakat fitrah ini akan disalurkan dalam bentuk beras bagi mereka yang membutuhkan di tengah pandemi

Jum'at, 15/05/2020 20:14 0

Indonesia

Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Din: Kezaliman yang Nyata

Langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak

Jum'at, 15/05/2020 19:15 0

Indonesia

IDEAS: Kenaikan Utang Pemerintah Pasca Pandemi Makin Mengkhawatirkan

Dengan timbunan utang sebelum pandemi, stok utang pemerintah semakin melonjak

Jum'at, 15/05/2020 19:04 0

Opini

Kasus Qidam Jangan Biarkan Padam

Kasus tewasnya Qidam Alfariski sudah berlalu satu bulan lebih. Berita soal peristiwa tersebut pun sudah mulai menurun intensitasnya.

Kamis, 14/05/2020 22:02 0

Info Event

ACT Distribusi Paket Pangan Ramadan untuk Pengungsi Somalia

ACT membagikan ratusan paket pangan untuk keluarga di pengungsian di Kota Mogadishu

Kamis, 14/05/2020 21:09 0

Indonesia

Mardani Ali Sera: Kebijakan Jokowi Terus Membebani Rakyat

Inisiator gerakan "Kami Oposisi", Mardani Ali Sera semakin kecewa dengan kebijakan Presiden Jokowi yang terus membebani rakyat. Ia mengungkapkan hal tersebut lantaran Presiden Jokowi diam-diam menaikkan iuran BPJS Kesehatan sepihak.

Kamis, 14/05/2020 19:59 0

Suara Pembaca

Ramadhan dan Pandemi Covid-19

Suasana bulan Ramadhan kali ini sangat berbeda dengan bulan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dirasakan oleh umat Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ramadhan kali ini umat Islam berpuasa, melakukan shalat tarawih, tadarus Al-Qur'an dan i'tikaf dalam suasana pandemi Corona Virus Desease 2019 (covid-19).

Kamis, 14/05/2020 19:48 0

Indonesia

Pengecekan Dokumen Bebas Covid-19 Sebabkan Antrean Mengular di Bandara Soetta

PT Angkasa Pura II (Persero) membenarkan bahwa pada Kamis (14/05/2020) sempat terjadi antrean calon penumpang pesawat di posko pemeriksaan dokumen perjalanan yang terletak di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Antrean ini terjadi pada pukul 04.00 WIB.

Kamis, 14/05/2020 18:39 0

Indonesia

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Fachmi Idris: Pemerintah Tidak Menentang Putusan MA

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa pemerintah masih dalam koridor menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Kamis, 14/05/2020 14:53 0

Close