Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Din: Kezaliman yang Nyata

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin turut menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang disebutnya sebagai sebuah kezaliman.

Menurut Din, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak.

“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu dalam pernyataan tertulis, Jumat (15/05/2020).

Seperti diketahui keputusan kenaikan iuran BPJS diteken Jokowi di tengah kesusahan akibat wabah Corona. Din menilai keputusan Pemerintah tersebut menambah kesusahan itu.

“Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience),” tandasnya.

Din juga menyoroti utang BPJS kepada rumah sakit. Dia menilai situasi itu patut dipertanyakan.

“Mengapa BPJS sering berhutang kepada Rumah Sakit, ke mana uang rakyat selama ini?” ujarnya.

Dia menambahkan jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Reporter: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat