... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Soal Kenaikan Iuran BPJS, Fachmi Idris: Pemerintah Tidak Menentang Putusan MA

Foto: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan bahwa pemerintah masih dalam koridor menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Fachmi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah sesuai koridor dalam menerbitkan Perpres tersebut dan tidak menentang putusan Mahkamah Agung.

“Kalau kita melihat ada tiga opsi dari peraturan MA. Satu mencabut, opsi kedua mengubah, atau ketiga melaksanakan. Nah artinya Pak Jokowi masih dalam koridor, konteksnya adalah yang kedua mengubah. Dan mengubah ini masih sangat menghormati kalau compare ke Perpres 75,” kata Fachmi di Jakarta pada Kamis (14/05/2020), dikutip dari Antara.

Fachmi membantah apabila pemerintah disebut tidak menghormati putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Fachmi beralasan bahwa peraturan MA yang menyatakan implikasi dari putusan Mahkamah Agung, yaitu mencabut Perpres, mengubah Perpres, atau melaksanakan putusan.

“Kalau kita baca tekstual dan literal yang ada di peraturan MA itu ‘clear’, pemerintah mencabut, mengubah, atau melaksanakan, dan itu masih dalam koridor,” ungkapnya.

Selain itu, Fachmi juga menjelaskan bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada rapat kerja bersama sebelumnya. DPR-RI menolak kenaikan iuran untuk peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sesuai dengan ketentuan Perpres 75 Tahun 2019. DPR-RI meminta iuran untuk peserta mandiri kelas III tetap Rp 25.500.

BACA JUGA  Prosedur Pembukaan Rumah Ibadah Saat Pandemi ala Kemenag

“Permintaan (DPR, red.) kemarin ‘clear’, iuran peserta mandiri kelas III tetap Rp 25.500, kalau angkanya Rp 42 ribu itu pemerintah mensubsidi, terima kasih sekali pada Presiden yang telah memutuskan,” tuturnya.

Menurut Fachmi, Perpres 64 Tahun 2020 mengembalikan nilai-nilai fundamental program JKN yang berasas gotong royong antara masyarakat dan juga pemerintah. Perpres terkait penyesuaian iuran yang baru ini adalah bentuk hadirnya negara pada masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memberikan jaminan kesehatan.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu disebutkan iuran peserta mandiri atau segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja kelas III sebesar Rp 42.000 mulai berlaku Juli 2020.

Namun, di dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disebutkan peserta hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk tahun 2021, iuran peserta mandiri kelas III menjadi Rp 35 ribu dan selisih sisanya sebesar RP 7 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi peserta PBPU dan BP kelas II ditetapkan iuran sebesar Rp100 ribu dan kelas I sebesar Rp150 ribu yang mulai berlaku pada Juli 2020.

BACA JUGA  Mau Refund Dana Haji? Begini Prosedurnya

Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi IX DPR-RI, Netty Prasetiyani mengkritik keras kebijakan kenaikan iuran BPJS. Menurutnya di tengah situasi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah seharusnya lebih berempati terhadap suasana kebatinan masyarakat.

Selain itu, menurut Netty, Presiden seharusnya melaksanakan putusan MA yang membatalkan sebagian Perpres 75 Tahun 2019 secara sungguh-sungguh karena putusan ini mengikat. Daripada malah bermain-main dan mengakali serta mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64 Tahun 2020 ini.

NB: Berita telah mengalami perubahan isi per tanggal 15 Mei 2020 pukul 03.06 WIB dikarenakan ada kesalahan dan miskomunikasi di pihak kami. Di berita awal tertulis “ayah dari senator Fahira Idris”, kami telah menghapusnya. Fachmi Idris Dirut BPJS dengan Fahmi Idris ayah dari senator Fahira Idris adalah dua orang berbeda. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.  

Penulis: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suara Pembaca

Integritas Seorang Pemimpin

Setiap perubahan di negeri manapun, membutuhkan peran pemimpin dan kepemimpinan.

Kamis, 14/05/2020 11:38 0

Artikel

Potret Ulama

Kata ulama “mendadak” menjadi kata yang biasa diucapkan dalam keseharian umat Islam di Indonesia. Sebabnya jelas, rentetan peristiwa nasional yang melibatkan umat Islam akhir-akhir ini memang selalu melibatkan kata ulama, tercatat dimulai sejak skandal “dibohongi pakai Al Maidah” oleh Ahok pada 2016, aksi 411, aksi 212, reuni 212, ijtima ulama yang berjilid-jilid, hingga pemutaran film Hayya pada pertengahan September 2019.

Rabu, 13/05/2020 23:00 0

Info Event

Maksimalkan 10 Hari Terakhir Ramadan dengan Zakat Lewat IndonesiaDermawan.id

Maksimalkan 10 Hari Terakhir Ramadan dengan Zakat Lewat IndonesiaDermawan.id

Rabu, 13/05/2020 19:15 0

Suara Pembaca

Aksi Galang Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Bersama Sagacov-19

Sejak Januari lalu, negeri kita mulai sakit. Kian bertambahnya waktu, sakit itu semakin parah dan...

Rabu, 13/05/2020 14:45 0

Suara Pembaca

Pandemi Corona dan Pandemi Kebodohan

Sudah bodoh, tertimpa corona.

Rabu, 13/05/2020 13:34 3

Arab Saudi

Saudi Berlakukan Jam Malam Selama Idul Fitri

KIBLAT. NET,  Riyadh — Kementerian Dalam Negeri Saudi mengumumkan pemberlakuan jam malam di semua wilayah...

Rabu, 13/05/2020 10:44 0

Palestina

Tentara Israel Tewas Terkena Lemparan Batu Pejuang Palestina

KIBLAT. NET,  Tepi Barat — Tentara Israel mengumumkan pada Selasa (12/05/2020)  bahwa satu anggotanya tewas...

Rabu, 13/05/2020 09:07 0

Info Event

Operasi Makan Gratis Bersama GASS di Jakarta

Bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT), Gabungan Artis dan Seniman Sunda (GASS) menyediakan 500 porsi hidangan iftar gratis

Selasa, 12/05/2020 21:16 0

Fikih

Sahkah I’tikaf di Rumah Saat Terjadi Pandemi Corona?

Sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin memakmurkan bulan Ramadhan dengan amalan kebaikan dan ketakwaan. Tilawah Al-Quran, sedekah, sholat taraweh adalah amalan yang biasa dilakukan untuk memakmurkan bulan Ramadhan, meskipun saat pandemi virus melanda negeri-negeri kaum muslimin. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan itikaf? i'tikaf adalah ibadah yang mensyaratkan masjid sebagai tempatnya, sedangkan di musim pandemi masjid-masjid ditutup sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus.

Selasa, 12/05/2020 14:19 0

Amerika

Gangster Kejam di Meksiko Tewas Kena Corona

Menurut laporan BBC, Escamella dijatuhi hukuman penjara 37 tahun karena perdagangan narkoba dan senjata, serta pembunuhan 12 orang yang dipenggal pada 2008.

Selasa, 12/05/2020 11:11 0

Close