MUI Provinsi Se-Indonesia Satu Suara Tolak TKA Cina

KIBLAT.NET, Jakarta – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Se-Indonesia satu suara dalam pernyataan sikap menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Cina. Pernyataan itu dibuat setelah mencermati dan menganalisis Kebijakan Menteri Perhubungan RI yang kontradiktif dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebanyak 32 Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi membuat pernyataan sikap bersama. Surat pernyataan tersebut dibuat pada Jumat (08/05/2020) bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 Hijriyah.

Di bagian awal surat pernyataan, para Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menyatakan bahwa, berdasarkan Pembukaan UUD Tahun 1945 bahwa Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan sikap itu dikeluarkan setelah mencermati dan menganalisis Kebijakan Menteri Perhubungan RI yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).

“Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari Negara China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari Negara China adalah Transmitor Utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan,” ungkap pernyataan itu.

Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan Kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan Moda Transportasi dalam semua matra baik Darat, Laut maupun Udara sebelum penyebaran dan penularan Virus Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

BACA JUGA  Sempat Masuk IGD, Kondisi Habib Rizieq Baik

Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa/Nagari) dalam masa pandemik virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan Tenaga Kerja Asing dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam setiap kebijakannya, dan kamipun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelima, mendesak kepada Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan para Walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat Nasionalisme dan Patriotisme dalam memimpin Negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya.

“Demikian pernyataan sikap kami, semoga Pemerintah Indonesia memperhatikan sikap kami ini sambil bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata’ala,” pungkas pernyataan itu.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat