Izinkan TKA China Masuk Sultra, Politisi PKS: Pemerintah Tidak Peka dengan Suasana Kebatinan Masyarakat

KIBLAT.NET, Jakarta – Tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu.

Meskipun sudah mendapat izin dari pemerintah pusat, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara tetap menolak kedatangan 500 TKA tersebut. Larangan Menhub untuk siapapun yang pernah transit di China untuk masuk Indonesia menjadi landasan mereka.

Bahkan, ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh menyatakan akan memimpin sendiri aksi penolakan jika kedatangan mereka tetap dipaksakan.

Hal tersebut pun menarik perhatian anggota Komisi I DPR-RI, Sukamta. Politisi PKS tersebut mendukung sikap Gubernur dan DPRD, ia juga menyebut jika pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini.

Menurut Sukamta, harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak.

“Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri. Pemerintah harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis pada Kamis (30/04/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu. Terlebih dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia pasal 3 diatur bahwa pengecualian bagi warga asing pemegang KITAS atau KITAP disyaratkan dalam 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari Covid-19.

BACA JUGA  Pemerintah Perketat Protokol Kesehatan Jamaah Umrah

“Menerima masuknya TKA dari negara China yang merupakan negara asal virus, jelas bertentangan dengan aturan tersebut,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut Sukamta, harusnya sensitif dengan perasaan dan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pergerakannya harus dibatasi, tapi pemberian bantuan sosial belum maksimal.

“Dimulai dari pendataan warga yang kacau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial, banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat membutuhkan,” ungkapnya.

Isu TKA China sendiri sebelumnya sudah sensitif, terutama soal hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi corona.

“Kita tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial. Kita ingin hindari itu. Karena jika kerusuhan terjadi, maka efek ekonomi bisa lebih parah lagi,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat