HRW: Rezim Assad Cegah Bantuan Masuk untuk Penanganan Corona

KIBLAT.NET, Damaskus – Rezim Bashar Assad menghalangi pengiriman persediaan medis dan personel yang diperlukan untuk mencegah penularan corona terhadap 2 juta orang di timur laut Suriah

“Dua juta orang terjebak di timur laut Suriah tanpa alat untuk mengatasi wabah covid-19,” kata Gerry Simpson, associate crisis dan konflik director di HRW.

“Ketika jumlah infeksi meningkat, para pemimpin global dan regional harus segera bertindak untuk memungkinkan sampainya pasokan medis yang menyelamatkan jiwa dan staf untuk menjangkau mereka yang sangat membutuhkan.”

HRW dalam sebuah pernyataan mendesak Rezim untuk membalikkan pembatasan lama mereka pada bantuan ke Suriah timur laut dan memungkinkan pasokan medis dan personel ke wilayah tersebut.

Kematian terkait Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di timur laut Suriah diumumkan pada 17 April. Namun, laporan itu, mengatakan bahwa kapasitas pengujian Suriah yang terbatas, terutama di Suriah timur laut, memungkinkan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.

“Sembilan tahun konflik telah menghancurkan infrastruktur dan layanan sosial Suriah, termasuk untuk perawatan kesehatan, mengakibatkan kebutuhan kemanusiaan yang besar dan meninggalkan penduduk, termasuk sekitar 6 juta orang yang terlantar secara internal, rentan terhadap wabah Covid-19,” kata pernyataan itu.

Rezim Assad kerap menghancurkan infrastruktur yang tersedia dan menyerang warga sipil. Menurut PBB, sekitar 50% dari infrastruktur medis di Suriah tidak berfungsi, membuat perjuangan melawan virus corona menjadi tugas yang sulit.

Hingga Januari, Dewan Keamanan PBB mengizinkan badan-badan PBB untuk mengangkut bantuan melalui perbatasan, dari Rabia, di Irak, ke al-Yarubiyah, di timur laut Suriah. Itu terutama digunakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memasok daerah dengan bantuan medis.

Al-Yarubiyah adalah salah satu dari empat penyeberangan perbatasan Dewan Keamanan PBB yang disahkan dalam resolusi 2014, yang telah memungkinkan PBB dan lembaga-lembaga bantuan lainnya untuk mengirimkan pasokan ke timur laut Suriah melalui Irak, ke barat laut melalui Turki dan ke selatan melalui Yordania, yang pernyataan diuraikan.

Oleh karena itu, Dewan Keamanan mengadopsi pendekatan ini untuk mengatasi penolakan rezim Suriah terkait pengiriman bantuan.

Namun, karena ancaman Rusia untuk memveto mandat, pada 10 Januari, Dewan Keamanan secara resmi menghapus al-Yarubiyah dan Ramtha, titik persimpangan di perbatasan Yordania-Suriah, dari daftar penyeberangan perbatasan resmi, menghentikan semua penyeberangan PBB untuk mengirim bantuan perbatasan ke Suriah timur laut dan selatan.

“Di bawah hukum internasional, Suriah memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak seluruh penduduk atas kesehatan. Meskipun sumber daya dan kapasitas yang terbatas dapat berarti bahwa hak-hak ini hanya dapat sepenuhnya terwujud seiring waktu, pihak berwenang masih berkewajiban untuk tidak membeda-bedakan berbagai bagian populasi, dan mereka harus membenarkan segala batasan pengiriman bantuan,” kata HRW, menambahkan bahwa di bawah hukum humaniter internasional, persetujuan untuk mengizinkan operasi bantuan tidak dapat ditahan dengan alasan sewenang-wenang.

Pengepungan selama bertahun-tahun telah menyebabkan kemunduran kesehatan fisik banyak warga Suriah, yang menderita kekurangan gizi dan kemiskinan yang meluas. Risiko lain adalah bahwa orang sering tinggal di tempat-tempat dan kamp-kamp yang penuh sesak, ideal untuk penyebaran virus. Kamp-kamp umumnya dalam kondisi yang buruk dengan kurangnya akses ke air, kebersihan, bantuan medis dan makanan.

Sumber: Daily Sabah
Redaktur: Ibas Fuadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat