... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Kartu Pra Kerja untuk Artis, Etis?

Foto: Ilustrasi Kartu Pra Kerja.

Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

KIBLAT.NET – Imbas corona, kurang lebih 1,65 juta pekerja terkena PHK. Untuk memberi amunisi keberlangsungan ekonomi, pemerintah meluncurkan program Kartu Pra Kerja untuk pekerja yang terdampak PHK. Bukan hanya pekerja formal ataupun informal, pekerja seni juga ternyata bisa mengakses Kartu Pra Kerja. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio. Ia mengatakan para pelaku seni juga termasuk pekerja yang terdampak pageblug sehingga memiliki hak yang sama mendapat Kartu Pra Kerja.

Ia bahkan melakukan teleconference bersama dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, dan apa yang harus dilakukan menghadapi dampak corona. Sungguh indah. Keluhan dari para pekerja seni, para pelaku industri entertainment, hingga stakeholder terkait ditampung dengan epik. Sudahkah berlaku sikap yang sama pada pekerja informal yang terdampak corona juga? Seperti pedagang kecil dan pekerja serabutan? Ah, lupa. Wishnutama kan orang entertainment juga. Wajarlah jika ia sangat peduli dengan nasib rakyat bernama “artis”.

Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia (IMARINDO), Nanda Persada, yang juga menjadi salah satu orang yang turut hadir dalam teleconference yang digagas Wishnutama, mengatakan para pekerja seni bakal mendapatkan semacam bantuan langsung tunai setiap bulannya. Selain itu, ada juga kursus online secara gratis.

Dilansir dari Rmol.id (16/04/2020), menurut Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan dan Industri Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI), prasyarat yang perlu diubah di antaranya tes kemampuan dan motivasi sebelum mendapatkan kartu tersebut. Hal itu dinilai memberatkan bagi buruh maupun pekerja yang terkena imbas PHK. FSB KIKES juga mengusulkan agar kartu prakerja tidak diberikan untuk para pekerja yang terkena PHK dengan pesangon yang cukup besar atau kepada pekerja yang mendapatkan upah di atas Rp 20 juta. Hal itu agar alokasi anggaran bisa tepat sasaran.

BACA JUGA  Beef Teriyaki, Menu Olahan Daging Kurban Paling Maknyus

Berbicara artis, siapa mereka? Pekerja seni yang tentu tidak murah bayarannya. Artinya, meski pekerja, mereka terkategori pekerja bergaji tinggi. Puluhan juta bahkan ratusan juta tiap kali tampil di depan layar kaca mampu dikantongi. Apakah etis memberikan kesempatan Kartu Pra kerja pada para artis yang bergaji fantastis? Sepi orderan bukan berarti alasan pembenar atas Kartu Pra Kerja. Sekalipun mereka sepi job, tidak akan bingung besok makan apa atau bertahan hidup dengan cara bagaimana. Sangat bertolak belakang dengan kondisi pekerja dibawah mereka. Seperti buruh pabrik dan pekerja informal.

Harusnya Pak Menteri mengerti. Mengutamakan kebutuhan rakyat bawah adalah tugasnya. Bukan mendahulukan pemenuhan hidup para artis. Tidak dapat gaji sebulan atau dua bulan, mereka tidak akan kelaparan atau kesusahan. Pola dan gaya hidup mewah sudah biasa bagi mereka. Hemat pengeluaran sedikit selama wabah tak akan membuat mereka jatuh miskin.

Bagaimana dengan pekerja yang terimbas PHK? Upah tak seberapa, harus susah payah mendaftar Kartu Pra Kerja, eh belum tentu dapat bantuan juga. Singkirkan kepentingan individu, perhatikan kepentingan rakyat dibawahmu. Mereka hanya butuh kepastian bertahan hidup di tengah pandemi. Jangan bicara untung rugi bagi ekonomi. Sebab, di saat seperti ini, rakyat butuh empati, simpati, dan peduli.

Sekaligus pembuktian diri sejauh mana kualitas penguasanya terhadap nasib rakyatnya. Corona adalah uji kualifikasi kapasitas dan kapabilitas penguasa sebagai pelayan rakyat. Baik buruk mereka akan alami terlihat saat rakyat menghadapi ujian berat. Mana yang benar-benar hadir untuk rakyat, mana yang cuma memanfaatkan suara rakyat saat pemilu, semua terseleksi sendiri tersebab pandemi.

BACA JUGA  Al-Qur'an: Keajaiban yang Abadi

Menjadi pemimpin itu berat. Satu kebijakannya berpengaruh atas orang yang dipimpinnya. Jika ia adil, selamatlah sang pemimpin. Namun, jika ia zalim, celakalah sang pemimpin. Sebagaimana doa Rasulullah SAW dalam sabdanya,

“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah r.a).

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Begini Nasib Dana Pelunasan Jemaah Jika Haji 2020 Ditiadakan

Jemaah yang telah melakukan pelunasan bisa menarik kembali setoran lunasnya

Jum'at, 17/04/2020 12:55 0

Manhaj

Bagaimana Wahyu Turun Kepada Rasulullah?

Ketika wahyu pertama turun Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mendekap beliau sembari memerintahkan beliau untuk membaca. Hal tersebut adalah salah satu cara turunnya wahyu kepada Rasulullah. Bagaimana Wahyu turun kepada Rasulullah?

Jum'at, 17/04/2020 10:14 0

Indonesia

Mau Pindah Ibukota Ada Wabah Corona, Luhut: Kita Belum Mikir

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara terbuka menyatakan kini masalah itu bukan menjadi prioritas pemerintah.

Jum'at, 17/04/2020 07:35 0

Asia

Sempat Dianggap Berhasil Tangani Corona, Hokkaido Kini Hadapi Gelombang Kedua

Sempat terjadi penurunan angka infeksi Corona di kota ini. Namun Hokkaido kembali jadi perhatian karena kewalahan menangani gelombang kedua wabah.

Jum'at, 17/04/2020 07:21 0

Indonesia

Pakar Hukum Minta Kasus Qidam Dibuat Terang Benderang

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menegaskan bahwa kasus yang menimpa Qidam Alfarizki jelas tindak pidana. Sebab, Qidam sudah meninggal setelah mendapat perlakuan sadis dari aparat kepolisian.

Kamis, 16/04/2020 21:56 0

Malaysia

Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Terpaksa Makan Tikus, Pemerintah Didesak Beri Bantuan

Aliansi Ormas Indonesia di Malaysia (AOMI) mengungkap kondisi memprihatinkan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysai di tengah pandemi Covid-19

Kamis, 16/04/2020 21:49 0

India

Pasien Muslim dan Hindu Dipisah, RS Sipil Ahmedabad: Pesanan Pemerintah

"Kami telah membuat bangsal terpisah untuk pasien Hindu dan Muslim. Ini adalah keputusan pemerintah "

Kamis, 16/04/2020 19:50 0

Artikel

Mengenang Siyono, Membersamai Qidam

Dulu Siyono, kini Qidam.

Kamis, 16/04/2020 13:52 0

Indonesia

Faisal Basri: Omnibus Law “Karpet Merah” Taipan Batu Bara

Pemerintah membuat Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai upaya meningkatkan investasi. Namun, Ekonom Senior Faisal Basri justru berpendapat rancangan beleid itu hanya memberi keuntungan bagi taipan batu bara.

Rabu, 15/04/2020 22:18 0

Indonesia

Resmi, Fraksi PKS Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR-RI secara resmi menyatakan keberatan untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasan hingga Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 di Indonesia.

Rabu, 15/04/2020 21:27 0

Close