... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Resmi, Fraksi PKS Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

Foto: Fraksi PKS di DPR-RI. (Foto: dpr.go.id)

KIBLAT.NET, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR-RI secara resmi menyatakan keberatan untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasan hingga Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam surat yang diterima Kiblat.net pada Rabu (15/04/2020) dengan kop bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan ditandatangani langsung oleh Ketua FPKS, DR. H. Jazuli Juwaini, M.A. dan Sekretaris Fraksi, Hj. Ledia Hanifa tersebut memuat tiga catatan penting yang mendasari sikap fraksi.

Pertama, bahwa Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional, menunjukkan bahwa kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini bukanlah
persoalan biasa.

Penyebaran Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia dan telah berdampak luas diseluruh dunia, haruslah benar-benar ditanggulangi secara baik dan efektif. Perhatian yang besar terhadap hal ini haruslah dikosentrasikan penuh kepada upaya penyelamatan jutaan nyawa rakyat Indonesia.

Kedua, adanya kontroversi, stigma negatif, penolakan sebagian masyarakat terhadap isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada para buruh dan masyarakat kecil sudah disuarakan mereka jauh-jauh hari sebelum penyerahan draft RUU oleh pemerintah kepada DPR menujukkan adanya kecurigaan sebagian masyarakat, sehingga pembahasan dalam situasi seperti itu akan menimbulkan gejolak publik yang tidak kita kehendaki. dan jika dipaksakan maka produk Undang-undang yang akan dihasilkan tetap menyisakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga DPR khususnya.

BACA JUGA  Heboh Soal "Good Looking", Kemenag: Itu Hanya Ilustrasi

Ketiga, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi kebijakan dasar terkait penanggulangan Covid-19, terkait dengan Kebijakan Keuangan dan Kebijakan menanggulangi Krisis Keuangan, maka urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi teredusir dan mestinya menjadi tidak prioritas untuk kita bahas saat ini, sampai dengan kondisi kembali membaik seperti semula.

DPR Harus Lebih Berempati

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menambahkan bahwa DPR seharusnya berempati dengan suasana kebatinan masyarakat saat ini. Ketika rakyat sedang bertahan hidup di tengah segala pembatasan dan keterbatasan. Di saat korban jiwa dan kerugian material semakin bertambah besar. Semua pihak perlu memfokuskan energi untuk mengalahkan pandemi Covid-19.

“Jangan dulu membahas Omnibus Law. Bukankah dalam kondisi normal saja RUU ini sudah banyak menimbulkan kegelisahan dan kepanikan kaum pekerja,” ungkapnya di Bandung pada Rabu (15/04/2020).

Menurut Netty, pembahasan sebuah rancangan undang-undang harus melibatkan publik, baik pakar, akademisi, praktisi maupun masyarakat yang dapat terdampak dengan diberlakukannya peraturan ini.

“Kenapa harus tergesa? Saya hanya khawatir pemaksaan ini karena ada kepentingan tertentu yang diperjuangkan. Sejak awal RUU ini dimunculkan, saya sudah ingatkan pemerintah agar transparan, berpihak pada kepentingan pekerja dan gunakan pendekatan win-win solution. Jangan sampai ada penumpang gelap yang tidak berbayar tapi mendapat keuntungan besar,” tuturnya.

BACA JUGA  Komisi III DPR: Preman untuk Pendisiplinan Protokol Kesehatan Bisa Repot

Netty mengungkapkan hasil diskusi dan masukan dari berbagai kalangan menunjukkan masih banyak pasal-pasal yang perlu dibenahi, misalnya menyangkut upah minimum kota/kabupaten, ketentuan pesangon, hilangnya jaminan sosial bagi kaum pekerja serta memudahkan terjadinya PHK.

Selain itu, lanjut Netty, pemberlakuan PSBB di wilayah Jabodetabek membuat masyarakat tidak bisa leluasa melakukan pemantauan terhadap pembahasan RUU sensitif ini. Situasi tersebut berpotensi membuat kaum pekerja dan pemangku kepentingan lainnya tidak terserap aspirasinya bahkan kehilangan hak partisipasi politiknya.

“Ini kan jadi seperti mengebiri demokrasi. Apalagi selama ini telah terjadi gelombang kritik dan penolakan masyarakat dalam bentuk audiensi, jajak pendapat bahkan demonstrasi atau aksi masa,” ujar Netty.

“Bagaimana pekerja (bisa, red.) menyampaikan pendapatnya secara langsung jika keberatan dengan bunyi pasal. Jangankan berdemo, berkumpul lebih dari empat orang saja bisa dibubarkan,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Misteri Kematian Qidam Alfariski

Seorang pemuda bernama Qidam AlFariski Mofance (20 tahun), warga Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara tewas di tangan aparat pada Kamis, (09/04).

Rabu, 15/04/2020 19:02 0

Foto

Masyarakat Poso Yakin Qidam Bukan Teroris

ratusan warga ikut menandatangani spanduk sepanjang 10 meter yang menyatakan simpati dan menolak tuduhan polisi bahwa Qidam disebut sebagai teroris.

Rabu, 15/04/2020 15:42 0

News

Evolusi Teknologi di Saat Pandemi

Digitalisasi Semakin Mengemuka di Tengah Pandemi Corona KIBLAT.NET – Jutaan orang di seluruh dunia beradaptasi...

Rabu, 15/04/2020 12:42 0

Suriah

Derita Pengungsi Suriah Meningkat di Saat Pandemi Corona

KIBLAT.NET, Idlib – Ketika dunia disibukkan oleh krisis yang muncul dari virus Covid-19, penderitaan para...

Rabu, 15/04/2020 08:45 0

Afrika

Stroberi di Balik Kekalahan Pasukan Khalifa Haftar

Bermunculan gambar buah stroberi yang diunggah di platform komunikasi Libya. Banyak yang bertanya-tanya tentang hal itu.

Rabu, 15/04/2020 07:59 0

Artikel

Agar “Di Rumah Saja” Bernilai Ibadah

"Di Rumah Saja" belum tentu membosankan, asal diniatkan ibadah.

Rabu, 15/04/2020 06:18 0

Amerika

Argentina Siapkan Ratusan Makam Antisipasi Pandemi Corona

Pemerintah kota di Provinsi Cordoba, Argentina, menggali sekitar 250 makam untuk mengantisipasi lonjakan kematian akibat pandemi virus corona, bahkan saat karantina nasional tampaknya berhasil menekan jumlah kasus baru.

Selasa, 14/04/2020 17:50 0

Asean

Laporan Vietnam Nol Kematian Corona, Apa Sebabnya?

KIBLAT.NET, Ho Chi Minh – Vietnam mendapat sorotan positif dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas...

Selasa, 14/04/2020 16:17 0

Tazkiyah

Tiga Keadaan Hati Manusia

Hati adalah raja. Hati berkedudukan seperti penguasa yang mengatur pasukan dengan kewenangan mutlak, mengeluarkan instruksi dan menggunakan dengan sekehendaknya, maka seluruh anggota badan tunduk pada kekuasaannya. Segumpal daging inilah yang menentukan apakah seluruh anggota badan istiqamah atau menyimpang.

Selasa, 14/04/2020 10:04 0

News

Sisi Lain dari Wabah Corona yang Mendunia

Pada masa corona, orang-orang terpaksa tinggal di dalam rumah, sementara hewan berkeliaran di luar.

Selasa, 14/04/2020 09:07 0

Close