Resmi, Fraksi PKS Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda

KIBLAT.NET, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR-RI secara resmi menyatakan keberatan untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasan hingga Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam surat yang diterima Kiblat.net pada Rabu (15/04/2020) dengan kop bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan ditandatangani langsung oleh Ketua FPKS, DR. H. Jazuli Juwaini, M.A. dan Sekretaris Fraksi, Hj. Ledia Hanifa tersebut memuat tiga catatan penting yang mendasari sikap fraksi.

Pertama, bahwa Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional, menunjukkan bahwa kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini bukanlah
persoalan biasa.

Penyebaran Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia dan telah berdampak luas diseluruh dunia, haruslah benar-benar ditanggulangi secara baik dan efektif. Perhatian yang besar terhadap hal ini haruslah dikosentrasikan penuh kepada upaya penyelamatan jutaan nyawa rakyat Indonesia.

Kedua, adanya kontroversi, stigma negatif, penolakan sebagian masyarakat terhadap isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada para buruh dan masyarakat kecil sudah disuarakan mereka jauh-jauh hari sebelum penyerahan draft RUU oleh pemerintah kepada DPR menujukkan adanya kecurigaan sebagian masyarakat, sehingga pembahasan dalam situasi seperti itu akan menimbulkan gejolak publik yang tidak kita kehendaki. dan jika dipaksakan maka produk Undang-undang yang akan dihasilkan tetap menyisakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga DPR khususnya.

BACA JUGA  Presiden Terima Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Penembakan Laskar

Ketiga, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi kebijakan dasar terkait penanggulangan Covid-19, terkait dengan Kebijakan Keuangan dan Kebijakan menanggulangi Krisis Keuangan, maka urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi teredusir dan mestinya menjadi tidak prioritas untuk kita bahas saat ini, sampai dengan kondisi kembali membaik seperti semula.

DPR Harus Lebih Berempati

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menambahkan bahwa DPR seharusnya berempati dengan suasana kebatinan masyarakat saat ini. Ketika rakyat sedang bertahan hidup di tengah segala pembatasan dan keterbatasan. Di saat korban jiwa dan kerugian material semakin bertambah besar. Semua pihak perlu memfokuskan energi untuk mengalahkan pandemi Covid-19.

“Jangan dulu membahas Omnibus Law. Bukankah dalam kondisi normal saja RUU ini sudah banyak menimbulkan kegelisahan dan kepanikan kaum pekerja,” ungkapnya di Bandung pada Rabu (15/04/2020).

Menurut Netty, pembahasan sebuah rancangan undang-undang harus melibatkan publik, baik pakar, akademisi, praktisi maupun masyarakat yang dapat terdampak dengan diberlakukannya peraturan ini.

“Kenapa harus tergesa? Saya hanya khawatir pemaksaan ini karena ada kepentingan tertentu yang diperjuangkan. Sejak awal RUU ini dimunculkan, saya sudah ingatkan pemerintah agar transparan, berpihak pada kepentingan pekerja dan gunakan pendekatan win-win solution. Jangan sampai ada penumpang gelap yang tidak berbayar tapi mendapat keuntungan besar,” tuturnya.

BACA JUGA  PP Persis Minta Pemerintah Hindari Pemaksaan Vaksin Covid-19

Netty mengungkapkan hasil diskusi dan masukan dari berbagai kalangan menunjukkan masih banyak pasal-pasal yang perlu dibenahi, misalnya menyangkut upah minimum kota/kabupaten, ketentuan pesangon, hilangnya jaminan sosial bagi kaum pekerja serta memudahkan terjadinya PHK.

Selain itu, lanjut Netty, pemberlakuan PSBB di wilayah Jabodetabek membuat masyarakat tidak bisa leluasa melakukan pemantauan terhadap pembahasan RUU sensitif ini. Situasi tersebut berpotensi membuat kaum pekerja dan pemangku kepentingan lainnya tidak terserap aspirasinya bahkan kehilangan hak partisipasi politiknya.

“Ini kan jadi seperti mengebiri demokrasi. Apalagi selama ini telah terjadi gelombang kritik dan penolakan masyarakat dalam bentuk audiensi, jajak pendapat bahkan demonstrasi atau aksi masa,” ujar Netty.

“Bagaimana pekerja (bisa, red.) menyampaikan pendapatnya secara langsung jika keberatan dengan bunyi pasal. Jangankan berdemo, berkumpul lebih dari empat orang saja bisa dibubarkan,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat