Fadli Zon Minta Pemerintah Tegas Keluarkan Larangan Mudik

KIBLAT.NET, Jakarta – Mudik menjelang lebaran telah menjadi tradisi turun temurun di Indonesia. Tiap tahunnya, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Namun akibat penyebaran virus Corona (Covid-19) yang tiap hari makin mengkhawatirkan, anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah segera mengumumkan larangan mudik untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Salah satu keputusan urgent yang perlu dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik. Saya heran, kenapa sejauh ini Pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya yang dirilis pada Rabu (15/04/2020).

Ia menambahkan, otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar, namun larangan serupa belum juga muncul terkait soal mudik.

“Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut,” jelas Fadli.

Meskipun sudah menjadi tradisi, Fadli mengingatkan bahwa mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan. Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol pemerintah.

BACA JUGA  Disuntik Vaksin Sinovac, Jokowi Mengaku Agak Pegal

“Status PSBB, baik di DKI maupun daerah lainnya, saya kira tak akan banyak artinya jika larangan mudik tak segera diumumkan pemerintah. Kita tak bisa membayangkan apa jadinya kalau terjadi ledakan jumlah orang terpapar Covid-19 di daerah-daerah. Mengingat kualitas fasilitas kesehatan di daerah belum sebaik di Jakarta, Bandung, Yogya, atau Surabaya. Itu sebabnya, larangan mudik harus segera diumumkan,” tegas Fadli.

Fadli berharap Pemerintah tak lagi lambat melangkah ke keputusan-keputusan strategis selanjutnya yang memang diperlukan untuk meredam penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan, sejak 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti beberapa daerah lain Bogor, Depok dan Bekasi. Kendati dinilai terlambat karena kurangnya respon dari pemerintah pusat, namun penerapan status ini masih lebih baik daripada diambangkan sebagaimana berlangsung lebih sebulan ini.

Sebelumnya, Sekjen MUI sudah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram. Sejumlah MUI daerah juga sudah mengeluarkan fatwa larangan mudik. Demikian juga Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan.

 

Sumber: Parlementaria
Editor: Guntur Aji

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat