Krisis (dan) Kepemimpinan dalam Musibah Wabah

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

“Ini adalah tsunami ekonomi,” kata Mark  Zandi, Kepala Ekonom di Moody’s Analitics.

KIBLAT.NET – Zandi tak sedang berlebihan. “Social distancing adalah Economic distancing. Kita mengatakan orang lain untuk berhenti datang ke toko, restoran, ke tempat kerja. Kita bersikeras agar mereka berhenti menyokong buruh membuat barang. Untuk memperlambat pandemik, kita memaksakan resesi, barangkali depresi,” jelas Zandi.

Menurut Zandi akan ada empat gelombang kesakitan ekonomi. Gelombang pertama adalah “penghentian mendadak.” Jika sebulan yang lalu orang bekerja, makan di restoran, membeli tiket pesawat dan semua itu tiba-tiba berhenti.

Jika ekonomi berhenti dan PDB anjlok maka pekerja akan kehilangan pekerjaan mereka. Hal ini menurut Zandi datang begitu cepat. Inilah gelombang kedua. Kemudian disusul gelombang ketiga. Orang-orang tua pensiunan yang kehilangan rasa aman mereka dalam pensiun mereka. Pasar saham yang rontok akan menjadi bencana bagi sedang atau akan pensiun. Tabungan yang mereka simpan seumur hidup akan ludes dalam hitungan minggu.

Gelombang keempat menurut Zandi akan menghadapi bisnis yang menghentikan investasi. Perusahaan yang tadinya hendak membuka pabrik, akan membatalkan, media akan membatalkan penerbitan baru dan lainnya. Mesin yang mendorong pertumbuhan ekonomi akan mati.

Zandi mungkin sedang membicarakan ekonomi Amerika Serikat. Tetapi gejala yang sama sedang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data Kemenaker per 7 April 2020 ada 74.430 perusahaan yan g melakukan PHK dan yang terdampak sebanyak 1.200. 031 pekerja. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan bahwa daya tahan pengusaha di Indonesia secara umum hanya akan kuat membiayai pengeluaran tanpa pemasukan sampai tiga bulan ke depan.

Rahmanda Muhammad Thariq dari The Prakarsa menyebutkan dua faktor yang akan memicu krisis ekonomi di Indonesia.  Pertama, para investor akan menarik dana dari Indonesia dan membelanjakan dollar AS. Hal ini menurutnya terlihat dari runtuhnya bursa saham Indonesia (IHSG), peningkatan imbal Surat Utang Negara (SUN) dan pelemahan kurs rupiah dalam waktu singkat.

Sejak awal tahun hingga akhir Maret 2020, IHSG mencatat penurunan sebesar 27% dan merupakan terdalam di kawasan Asia. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) di berbagai tenor rata-rata melonjak lebih dari 1% dalam dua bulan akibat turunnya harga SUN. Kurs rupiah juga melemah terhadap dollar AS hingga 17%.

Faktor kedua yang akan memicu krisis adalah meningkatnya kredit macet di Indonesia. Usaha UKM yang mengambil kredit berpotensi besar terlambat mengangsur cicilannya atau bahkan tak bisa membayar sama sekali.

Pemerintah memang segera melakukan berbagai kebijakan ekonomi.  405 triliun digelontorkan pemerintah sebagai stimulus ekonomi. Pun kebijakan ini hanya menyasar sebagain kalangan dan mengabaikan kelompok ekonomi masyarakat lainnya. Kelas menengah adalah kelas yang terabaikan dari kebijakan pemerintah. Mereka rentan terhadap dampak ekonomi yang terjadi.

Menurut ekonom Indef, Bhima Yudhistira, stimulus 405 triliun ini bukan saja lebih kecil dari negara tetangga seperti Malaysia, tetapi juga mengabaikan kelas menengah, sehingga hanya fokus pada level bawah dan langsung meloncat kepada korporasi. Padahal dibutuhkan kebijakan agar kelas menengah ini tidak jatuh ke jurang kemiskinan karena kehilangan pendapatan.

BACA JUGA  Slamet Maarif: Reuni 212 Tahun Ini Ditunda

Kita bukan hendak menebar rasa cemas atau pesimistis. Tetapi dibutuhkan daya kritis yang tajam agar dapat membaca langkah-langkah selanjutnya. Sayangnya pemikiran seperti ini justru dituding sebagai tindakan tidak optimis.

Sama halnya dengan anjuran berpikir positif dalam masa pandemi seperti ini justru akan berbalik merugikan. Dari kacamata psikologi, anjuran seperti ini justru membahayakan nyawa banyak orang karena dalam masa pandemi, perubahan situasi ditentukan pada perubahan perilaku secara massal, bersamaan dan terkordinasi.

Sebagai masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah, kesiapan pemerintah dalam menghadapi krisis sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kita sudah melihat bagaimana pada masa-masa awal pandemi, pemerintah justru bersikap denial (menyangkal). Mulai dari lelucon tidak lucu Corona adalah merek mobil, kita kebal karena nasi kucing, atau ‘keyakinan’ Presiden corona tidak sampai ke Indonesia malah terbukti menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa manfaatkan untuk persiapan menghadapi pandemi ini.

Kita bukan hendak menebar rasa cemas atau pesimistis. Tetapi dibutuhkan daya kritis yang tajam agar dapat membaca langkah-langkah selanjutnya. Sayangnya pemikiran seperti ini justru dituding sebagai tindakan tidak optimis.

Jonathan A. Lassa dan Miranda Booth dari Charles Darwin University melacak respon  pemimpin populis dari Amerika Serikat, Indonesia dan Brazil terhadap pandemi ini. Menurut  Lassa dan Booth, “hampir di semua spektrum politik, kepemimpinan populis memiliki sifat-sifat umum yang sama dalam menghadapi COVID-19: Bias optimisme dan rasa puas diri, kepemimpinan yang ambigu dan anti sains.”

Lassa dan Booth juga menilai ketika berbagai berita terkait COVID-19 di Cina membanjiri media, Trump, Boris Johnson dan Presiden Joko Widodo sangat optimis dan cenderung naif berpikir bahwa semua akan baik-baik saja dan wabah tidak akan menghantam negara mereka.

Abainya sikap pemimpin seperti ini seringkali diikuti pesan jelas yang ingin mereka sampaikan: Tidak ada krisis. Padahal krisis selalu diiringi ketidakpastian. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa berikutnya? Seburuk apa akan terjadi? Dan yang paling penting: Apa yang akan kita lakukan?

Oleh sebab itu, Paul ‘t Hart dan Karen Tindall dari Australian National University dalam From ‘market corrcetion’ to ‘global catasthrope’: framing the economic downturn (2009) menyebutkan tantangan kunci dalam kepemimpinan dalam krisis ada beberapa faktor. Pertama tantangan ‘sense making.’ Melakukan diagnosa situasi yang cepat berubah. Kedua, ‘meaning making.’ Menjelaskan kepada publik apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang bisa dilakukan dan oleh siapa?

Ketiga, ‘decision making.’ Membuat kebijakan strategis di bawah tekanan waktu, ketidakpastian dan tekanan kolektif. Keempat,  kordinasi. Mengeluarkan komunikasi yang efektif dan kolaborasi diantara jaringan publik, swasta dan kadang internasional yang telah dan sedang ada. Kelima, ‘delimination.’ Mengelola ekspektasi publik dari sifat, jangkauan dan durasi dukungan krisis.

BACA JUGA  Yuk, Ikuti! Serial Webinar: Kiat Selamat Meski Hirup Udara Hoaks

Keenam, ‘consolidation.’ Mengubah mesin pemerintahan dan masyarakat dari masa krisis ke pemulihan dan ‘bisnis seperti biasa’ tanpa kehilangan perhatian dan momentum pelayanan pada yang membutuhkan. Ketujuh, ‘akuntabilitas.’ Mengelola proses dari ahli, media, legislatif dan yudisial dan debat dalam krisis dalam cara yang jelas dan bertanggungjawab. Permainan salah-menyalahkan (blame game) yang destruktif harus dihindari.

Ketujuh, ‘learning.’ Memastikan organisasi dan sistem yang terlibat dalam krisis terkait dalam pembelajaran yang kritis, terbuka, dan berdasarkan bukti untuk masa depan daripada sekedar kepentingan politis. Kedelapan, ‘remembering.’ Mengetahui bahwa banyak krisis berakibat pengalaman yang traumatis bagi korban dan mengakomodasi kebutuhan mereka dan mereka yang menjadi korban tak akan dilupakan.

Sayangnya, bukan ini yang terjadi. Masa-masa awal datangnya pandemi seperti yang telah disinggung di atas justru menjadi ajang politik penyangkalan. Respon seperti ini dalam kategorisasi yang dibuat oleh Paul ‘t Hart dan Karen Tindall termasuk dalam pembingkaian ‘business as usual.’ (Paul ‘t Hart dan Karen Tindall: 2009)

Sebuah pembingkaian krisis yang bermakna penyangkalan terhadap satu kejadian dalam mewakili suatu insiden tak menguntungkan. Oleh sebab itu, mereka tak perlu mengumandangkan sebuah keputusan politik atau kebijakan apa pun. Tipikal pembingkaian seperti ini cenderung untuk meminimalisir signifikansi suatu peristiwa. Resiko dari tipikal politik seperti ini adalah ‘keabaian’, ‘pasifitas,’ dan ‘kekakuan.’ Mereka dianggap bercerai dari kenyataan. (Paul ‘t Hart dan Karen Tindall: 2009)

Jika kita kembali pada argumen Lassa dan Booth tentang pemimpin populis, maka salah satu penyebab pemaknaan krisis model seperti ini adalah kepemimpinan yang ambigu. Lassa dan Booth menyebutkan bahwa,
“Mereka tidak memiliki kemampuan menggunakan data dalam strategi kebijakan publik mereka. Pengabaian atas sains dan ilmu pengetahuan membuat mereka sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada saat yang genting.”

Menariknya, Lassa dan Booth juga melihat kemungkinan bagaimana pemimpin populis juga mampu mengeksploitasi pandemi dengan memancing di air keruh demi keuntungan politik. Lassa dan Booth merujuk naiknya approval rating Trump beberapa waktu yang lalu. Apalagi menurut kedua akademisi dari Charles Darwin University tersebut juga menyebut taktik pemimpin-pemimpin populis ini memecah belah publik sambil menciptakan ketidakpercayaan kepada institusi publik yang ada.

Cuitan buzzer Denny Siregar.

Kita tentu ingat bagaimana DS, pendengung (buzzer) politik pada awal Maret mencuit hal yang tak masuk akal dengan  menyebut wabah Corona sebagai isu seraya memuji kebijakan pemerintah yang mengucurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan membayar influencer.

Ke depan kita dihadapkan pada satu prediksi yang sudah mendekat akibat pandemi: krisis ekonomi, seperti yang telah disinggung di atas. Kini kita tinggal berharap para pemimpin bukan sekedar pimpinan dan memberi respon yang jelas dan bukan politik penyangkalan seperti yang telah terjadi kemarin di awal-awal wabah Corona mendera. Mungkinkah itu terjadi?

 

 

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat