... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Menyingkap Tabir Perppu ‘Sapu Jagat’ di Balik Pandemi Corona

Foto: Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Oleh:Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
Direktur HRS Center

Perppu ‘Sapu Jagat’ dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Disebutkan demikian, oleh karena Perppu tersebut telah membatalkan sebanyak aturan tertentu dalam 12 (dua belas) undang-undang.

Keduabelas undang-undang yang itu adalah; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Bank Indonesia; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Lembaga Penjamin Simpanan; Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Kesehatan; Desa; Pemerintahan Daerah; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Kesemuanya dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu a quo.

Dilihat dari judulnya, Perppu berlaku juga terhadap adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Ketentuan ini secara jelas dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau; b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Namun, tidak ada kejelasan perihal ancaman apa yang dimaksudkan, selain pandemi COVID-19. Dapat dikatakan Perppu tersebut telah ‘mendompleng’ pandemi COVID-19.

Diterbitkannya Perppu ini ternyata lebih dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah guna menetapkan batasan defisit anggaran untuk melampaui 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Tahun Anggaran 2023. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. Disini terkonfirmasi adanya agenda terselubung dengan memasukkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b tersebut. Seiring dengan itu, menurut keterangan pemerintah bahwa pemberlakuan status “Darurat Sipil” dalam penanganan COVID-19 akan dilakukan jika keadaannya semakin memburuk berdasarkan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

BACA JUGA  Arab Saudi, Visi 2030, dan Sportswashing

Penting untuk dicermati, apabila kemudian DPR menyetujui Perppu a quo menjadi Undang-Undang, maka bisa saja terjadi pemberlakuan Darurat Sipil yang bukan lagi didasarkan alasan ”Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, namun dengan dasar adanya “Kedaruratan Negara” , tentunya dikaitkan dengan ancaman yang membahayakan terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Bukan hal yang mustahil, akan terjadi pula hal yang sama yakni pemanfaatan situasi tertentu sebagai alasan pemberlakuan status Darurat Sipil. Kita ketahui bahwa sebelumnya telah ada Perppu Ormas yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-Undang Ormas ini, secara langsung maupun tidak langsung telah mempersamakan ajaran Islam tentang konsep Khilafah dengan ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. Penyamaan yang tidak patut dan tidak sebanding ini dimaksudkan sebagai “paham lain” yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita nyatakan asumsi (hipotesis) sebagai berikut, jika Perppu Nomor 1/2020 ditetapkan menjadi Undang-Undang, kemudian baik dalam masa penanganan pandemi COVID-19 maupun ketika pandemi telah berakhir, kemudian Presiden melihat adanya ancaman yang membahayakan terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka status Darurat Sipil dapat diberlakukan. Lebih lanjut, timbul pertanyaan serius, apakah ada hubungan ‘emosional’ antara Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait pemberlakuan Darurat Sipil dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan?

Terlepas dari polemik Perppu Sapu Jagat ini dan dalam hubungannya dengan opsi pemberlakuan Darurat Sipil, maka harus secara objektif kita menilai manfaat keberlakuannya. Sesuai dengan kondisi awal terbitnya Perppu adalah dalam rangka merespon pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa rakyat. Adapun persoalan ekonomi adalah resultan. Dengan demikian, maksud dan tujuan seharusnya adalah penanggulangan dan pemulihan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

BACA JUGA  Prihatin Santri Kena Covid-19, Kemenag Kirim Bantuan

Tidaklah dapat dibenarkan Perppu menyelipkan tambahan frasa “ancaman yang membahayakan” terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Tambahan demikian bersifat tidak pasti (multi tafsir). Ketika pandemi telah berakhir, klausula tersebut masih terus berlangsung dan tidak ada kejelasan kriterianya. Di sisi lain, sangat terbuka kemungkinan pemberlakuan status Darurat Sipil. Terdapat hubungan sistemik antara kedaruratan negara dengan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang terancam bahaya. Tentunya, pernyataan adanya ancaman yang berbahaya tersebut secara sepihak dan subjektif dari Presiden.

Pemberlakuan Darurat Sipil bertentangan dengan pemenuhan jaminan hak asasi. Pemerintah akan bertindak otoriter, dan oleh karenanya sangat rentan terjadinya ‘abuse of power’ berupa tindakan ‘persekusi’ dan ‘kriminalisasi’. Menurut Perppu Keadaan Bahaya, pembatasan ruang gerak ditempuh dengan cara-cara luar biasa yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam masa normal. Dapat disebutkan, antara lain, penerbitan peraturan Kepolisian, tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyadapan, pembatasan dan bahkan penghancuran alat komunikasi. Pembatasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, termasuk pembatasan berbagai pertemuan (perkumpulan). Pembatasan kegiatan di luar rumah dengan penetapan ‘Jam Malam’.

Telah menjadi jelas bahwa tujuan diterbitkannya Perppu Sapu Jagat adalah bukan untuk kepentingan mengupayakan terjaminnya keselamatan rakyat, namun lebih bermotifkan ekonomi belaka. Sesuai dengan adagium “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi), maka DPR harus berfikir ‘seribu kali’ untuk menyetujuinya menjadi undang-undang.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Harga Minyak Dunia Anjlok, Pemerintah Diminta Turunkan Harga BBM

"Pemerintah jangan mau ambil untung saja dalam penyediaan BBM bagi rakyat. Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM ikut naik"

Sabtu, 11/04/2020 21:45 0

Indonesia

Menyusul Jakarta, Menteri Kesehatan Setuju PSBB Diterapkan di Wilayah Bodebek

Gubernur Jawa Barat telah mengajukan permohonan penetapan PSBB di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Sabtu, 11/04/2020 21:26 0

Indonesia

Badan Geologi: Tak Ada Korelasi Erupsi Anak Krakatau dengan Bunyi Dentuman di Jakarta

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada Jumat, 10 April 2020 pukul 22.35 WIB

Sabtu, 11/04/2020 12:55 0

Artikel

Pandemi Corona: Menengok Cara Kelompok Jihadis Memenangkan Hati dan Pikiran

Dalam konteks negara-bangsa, negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan publik bagi rakyatnya, seperti sistem pelayanan kesehatan, pendidikan, bahan makanan, transportasi, dan lain-lain.

Sabtu, 11/04/2020 09:26 0

Turki

Terbukti Sembuhkan Pasien Corona, Turki Kembangkan Terapi Plasma

KIBLAT.NET, Istanbul – Plasma atau sel darah yang diambil dari orang yang sembuh dari virus...

Sabtu, 11/04/2020 08:01 0

Yaman

Yaman Laporkan Kasus Pertama Positif Covid-19

Pemerintah Yaman pada Jumat (10/04/2020) melaporkan kasus pertama positif Covid-19 setelah pengumuman gencatan senjata sepihak oleh koalisi Saudi-UEA pada Kamis (09/04/2020).

Sabtu, 11/04/2020 07:37 0

News

Alasan Keamanan, Google Larang Penggunaan ZOOM di Laptop Karyawan

"Google masih akan mengizinkan penggunaan Zoom melalui aplikasi dan browser seluler," tambahnya.

Sabtu, 11/04/2020 06:14 0

Indonesia

Infeksi Corona Merata di 34 Provinsi, Total 3.512 Kasus Positif

Infeksi virus corona telah merata ke seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi terakhir yang warganya terinfeksi corona adalah Gorontalo.

Sabtu, 11/04/2020 05:59 0

Amerika

AS Ancam Tarik Pasukan dari Arab Saudi Jika Krisis Minyak Tidak Diselesaikan

Di Twitter, Senator Kevin Cramer mengatakan: "Mereka berpura-pura menjadi sekutu, tetapi mereka menggunakan COVID-19 untuk membuat America bangkrut." Dia menyerukan AS untuk menarik pasukan dari Kerajaan jika tidak berhenti mengobarkan perang terhadap energi Amerika.

Sabtu, 11/04/2020 05:28 0

Indonesia

Umat Buddha Diimbau Rayakan Waisak di Rumah

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengimbau perayaan Hari Raya Waisak dilakukan dari rumah.

Jum'at, 10/04/2020 23:15 0

Close
CLOSE
CLOSE