Politisi Nasdem Sebut Luhut Menteri Palu Gada

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR-RI, Fauzi H Amro mengkritisi sikap Luhut Binsar Panjaitan terkait penanganan Corona. Ia menekankan, sesuai isi Keppres Nomor 9 Tahun 2020 Luhut sebenarnya tak dapat panggung di Gugus Covid-19.

Dalam Keppres tersebut, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Ketua Pengarah Gugus Covid-19 didampingi Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai wakil.

Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Gugus Covid-19. Kementerian Luhut hanya disebutkan sebagai anggota tim pelaksana Gugus Covid-19. Luhut bahkan tidak masuk dalam anggota tim pengarah sebagaimana menteri-menteri Jokowi lainnya.

“Tapi begitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menerapkan kebijakan karantina wilayah di Jakarta sebagai upaya membendung laju penyebaran virus corona, Luhut mendadak muncul ke publik sebagai pelaksana Menteri Perhubungan dan memveto menolak rencana kebijakan Anies Baswedan. Saya heran, apa pun inisiatif Anies selalu ditolak Pemerintah Pusat,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kiblat.net pada Senin (06/03/2020).

Menurutnya, karantina wilayah terlebih dulu sudah dilakukan Tegal, Tasikmalaya dan lain-lain. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga punya inisiatif serupa yaitu melakukan karantina wilayah di Jakarta, tapi sangat disesalkan, Luhut Binjar Panjaitan, sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan menolak kebijakan tersebut. Ia menganggap, itu kebijakan terbaik dalam memutus rantai wabah virus corona.

Kalau kita mencermati dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, kata dia, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri. Bahkan ada yang menyebut Luhut, Pak Luhut ini bertindak seperti ‘the real President’.

BACA JUGA  Anggota DPR Ali Taher Parasong Meninggal Dunia

“Ini membuat sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya. Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi, mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan kebijakan diperiode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan kongkrit dalam penanganan wabah virus corona,” tuturnya.

Fauzi juga menyebut, Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan kemanusian cenderung diabaikan. Ditengah wabah corona, lanjutnya, Luhut masih membolehkan tenaga kerja asing asal China masuk ke Indonesia, padahal wabah corona pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu.

“Inisiatif Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berakhir ditangan Luhut, ditolak. Luhut ini sudah seperti Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya,” pungkas Politisi Nasdem ini.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat