Darurat Sipil di Tengah Wabah Corona dan Kegagalan Mao Zedong

Oleh: Ray Adi Basri, pengamat sosial politik

Apa yang terjadi kalau ayah dituntut anak-anaknya memperbaiki atap rumah yang bocor? Banyak genteng sudah pecah dan harus diganti. Anak-anak khawatir rumah bakal kebanjiran jika hujan deras. Mereka khawatir semua barang basah dan rusak.

Tetapi sang ayah selalu menunda. Problemnya sederhana, duit untuk beli genteng baru dan bayar tukang belum ada. Namun ia gengsi untuk jujur mengakui, bahwa ia belum mampu membiayai proyek ganti atap yang rusak itu.

Anak-anak menganggap ayah punya duit. Bukankah ayah kerap pamer dompet di kantongnya tebal? Apalagi sang ayah hobi modif motor kustom bergaya retro.

Semakin hari anak-anak semakin rewel, seiring mulai seringnya hujan turun dan basahnya sebagian kamar mereka. Sang ayah semakin tertekan, lalu merasa wibawanya sebagai kepala keluarga terancam. Akhirnya ia bertitah keras,

“Baik, ayah akan beli genteng baru dan perbaiki atap rumah. Tetapi kalian berhenti bayar SPP, dan jangan harap dapat uang saku,!” Masih dengan emosi, ayah menambahkan lagi, ”Kalau setelah ini kalian masih rewel, kalian bisa ayah pukul.”

Ayah murka karena anak-anaknya berani menuntut pengeluaran besar, meskipun ia sadar bahwa atap yang bocor adalah kepentingan bersama. Ia juga keki setengah mati karena hobi kesayangannya dikritik dan harus berhenti.

Anak-anak marah karena ayahnya tak mau jujur. Bahkan memamerkan hobi mahalnya di saat genteng rumah pada bocor. Mana lebih penting, memperbaiki atap rumah atau keren-kerenan motor modif di hadapan kawan dan tetangga? Ayah dianggap tak paham prioritas.

BACA JUGA  Menag Minta MUI Jadi Teladan Soal Kesejukan dan Toleransi

Seperti itulah kurang lebih gambaran situasi di negeri ini. Wabah Corona melanda dunia, tetapi pemerintah terkesan santai meresponnya. Rakyat ribut, banyak yang menuntut lockdown seperti sebagian negara di luar negeri. Tapi, tak hanya lamban merespon, pemerintah terkesan enggan memilih opsi yang mengeluarkan biaya besar.

Presiden Jokowi tolak opsi lockdown atau penggunaan UU Karantina Kesehatan. Foto: Biro Pers Setpres.

Seperti diketahui, di Malaysia dan Filipina yang menerapkan lockdown, pemerintah mensubsidi rakyat dalam bentuk logistik dan uang. Rakyat tak boleh keluar rumah, tetapi mereka tenang karena kebutuhan pangan tercukupi. Laju penularan Corona terkendali, rakyat pun tak protes sana-sini.

Tapi agaknya berat betul opsi itu diambil pemerintah. Padahal dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi sendiri, opsi karantina wilayah dengan tanggungan logistik rakyat oleh pemerintah pusat jelas ada dalam Pasal 55. Rakyat tentu tahu dan membandingkannya dengan negara lain. Namun pemerintah ngotot menolak opsi lockdown.

Ironisnya, pemerintah baru saja mengaku punya dana untuk membangun ibukota baru dengan nilai ratusan triliun. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengaku mengantongi data 11 ribu triliun uang yang disimpan di luar negeri. Namun klaim itu justru membuat rakyat marah dengan opsi-opsi penanggulangan wabah yang dibuat pemerintah.

Setelah pemerintah bersikukuh tidak bakal melakukan lockdown, Menkopolhukam Mahfud MD sempat melempar wacana karantina wilayah. Lalu Presiden Jokowi malah muncukan wacana darurat sipil. Padahal Corona ini masalah wabah, bukan pemberontakan atau perang. Bukankah darurat sipil adalah fase kedua dalam UU negara dalam keadaan bahaya?

BACA JUGA  Kyai Said Aqil Siroj Positif Covid-19

Rekuim

Agaknya ada yang dianggap lebih berbahaya dari Corona, yaitu Rekuim (revolusi-kudeta-impeachment). Tiga hal yang menjadi momok penguasa di manapun. Terutama bagi penguasa yang merasa legitimasi dan dukungan dari rakyatnya lemah.

Revolusi bisa terjadi jika kekecewaan rakyat memuncak. Baik karena masalah politik, dan terutama masalah ekonomi. Bertambah dengan ancaman wabah yang mematikan, salah langkah yang menimbulkan kematian rakyat bisa memicu perubahan radikal.

Kudeta bisa terjadi jika kelompok politik tertentu, baik sipil ataupun militer, merasa penguasa harus diganti secara paksa. Baik dengan alasan yang logis maupun sekedar mengambil peluang untuk menyingkirkan penguasa lama. Syaratnya adalah ada pemimpin yang berani dan kekuatan yang memadai untuk mengambil alih kekuasaan.

Sementara impeachment (pemakzulan), atau pemakzulan konstitusional, adalah pelengseran penguasa melalui prosedur hukum dan konstitusi. Hal ini sangat sulit dilakukan, tengoklah gagalnya impeachment terhadap Presiden Donald Trump di Amerika dua bulan lalu. Namun sejarah juga mencatat bahwa presiden Richard Nixon di Amerika dan Abdurrahman Wahid di Indonesia terguling akibat proses pemakzulan.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat