... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Akibat Corona, Kementerian Agama Minta Masyarakat Tunda Akad Nikah

Foto: Buku Nikah

KIBLAT.NET, Jakarta – Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama menerbitkan edaran baru berisi protokol layanan publik di KUA. Dalam edaran tersebut, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin berharap masyarakat dapat menunda atau menjadwalkan ulang rencana pelaksanaan akad nikahnya selama darurat Covid-19.

“Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta pada Jumat (03/04/2020).

Meski demikian, Kamaruddin memastikan pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka. Namun, mekanisme pendaftarannya tidak dengan tatap muka di KUA, tapi secara online melalui web simkah Kementerian Agama.

Kamaruddin menambahkan bahwa di masa darurat Covid-19 ini, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelayanan akad nikah itu pun hanya akan dilaksanakan di KUA. Sedangkan untuk layanan di luar KUA ditiadakan.

“Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah Covid-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikannya,” ujarnya.

“Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya,” imbuh Kamaruddin.

Meski saat ini Kementerian Agama tengah menerapkan sistem kerja dari rumah untuk seluruh pegawainya hingga 21 April 2020. Namun untuk pegawai di Kanwil dan KUA diminta tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring (online).

BACA JUGA  WHO: Krisis Pandemi Masih Jauh Dari Akhir

Kamaruddin juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung. Namun ia menegaskan bahwa pernikahan secara online dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

“Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan,” tegas Kamaruddin.

Untuk pelaksaan akad nikah di KUA pada masa darurat Covid-19, Ditjen Bimas Islam telah menerbitkan protokol khusus terkait pelaksanaan akad. Antara lain, membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan

Selain itu, kedua calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker. Serta bagi petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki diharuskan menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.

 

Reporter: Qoid
Editor: Guntur Aji


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

2 comments on “Akibat Corona, Kementerian Agama Minta Masyarakat Tunda Akad Nikah”

  1. akat nikah kok di tunda. nikah ijab qabulnya cuma sekitar 10 menit. kegiatan sebelum nikah itu di kurangi. jadi jangan di tunda, lain halnya dengan prosesi walimah. itu baru cocok kl di tunda.

  2. Firman

    Kalau mau akad nikah silakan saja, tidak perlu ditunda. Kalau pihak KUA tidak mau melayani, tidak usah dilayani. Akad tetap berjalan, laporannya ke KUAT yang ditunda. Setelah wabah berakhir, silakan mempelai, wali, dan saksi lapor ke KUA.

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Wantim MUI: Wabah Corona Semakin Mengkhawatirkan, Perlu Penanganan Terukur

Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI meminta pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengurangi persebaran wabah Corona dari Wuhan.

Jum'at, 03/04/2020 15:02 0

Indonesia

Relaksasi Kredit Dari Pemerintah Dinilai Belum Efektif

Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi (PASTI) mendukung upaya pemerintah pusat untuk kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi (keringanan) bagi masyarakat terdampak wabah corona.

Jum'at, 03/04/2020 00:23 0

Indonesia

Kemendagri Nilai Pemblokiran Jalan Atasi Corona Kurang Efektif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat.

Kamis, 02/04/2020 18:53 0

Indonesia

Dua Cara Umat Islam Tetap Beri Manfaat di Tengah Corona

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menerangkan cara agar umat Islam tetap memberikan manfaat meski di tengah wabah Corona.

Kamis, 02/04/2020 18:31 0

Indonesia

Tolak Darurat Sipil, Haris Azhar: Nanti yang Dimasalahkan Rakyat

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar menegaskan bahwa penetapan darurat sipil untuk menyikapi corona tidak tepat.

Rabu, 01/04/2020 18:09 0

Indonesia

Ini Dua “Kartu” Jokowi untuk Masyarakat Hadapi Corona

Pemerintah RI menetapkan virus corona dari Wuhan, China sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Rabu, 01/04/2020 17:53 1

Indonesia

Lagi, PKS Potong Gaji Anggota Untuk Bantu Rakyat Terdampak Corona

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pihaknya kembali menginisiasi "gerakan pemotongan gaji dewan pusat dan daerah bulan April untuk jaring pengaman sosial PKS

Rabu, 01/04/2020 17:24 0

Indonesia

Haris Azhar Kritik Kebijakan Jokowi Soal Listrik Gratis

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar mengkritisi pernyataan presiden yang ingin menggratiskan listrik.

Rabu, 01/04/2020 15:40 0

Indonesia

Perppu Darurat Sipil Tak Mengatur Soal Wabah Penyakit

Anggota LBH Street Lawyer, Ari Saputera Tarihoran menegaskan bahwa masyarakat sudah melakukan Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB) sebelum ditetapkan Presiden.

Selasa, 31/03/2020 19:04 0

Indonesia

Pandemi Corona, Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan

Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat atas wabah Corona di Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo.

Selasa, 31/03/2020 18:27 0

Close