... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Koalisi Reformasi Tolak Darurat Sipil

Foto: Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani,

KIBLAT.NET, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS, menyatakan ketidak setujuannya dengan darurat sipil yang ditetapkan pemerintah melawan penyebaran virus corona dari Wuhan, China ini.

Yati Andriyani, Koordinator KontraS menyebutkan bahwa darurat sipil tidak tepat, dan Presiden harusnya berpijak pada UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Yati mengungkapkan, bahwa merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Hal ini didasarkan pada isu Covid-19 yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh bencana penyakit. Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu,” ujar Yati melalui rilisnya, Senin (30/3/2020).

Koalisi masyarakat juga menilai bahwa sejak awal pemerintah alpa mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana.

Bahkan, sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo sudah melakukan penetapan status darurat bencana nasional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 2.

“Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan (Keppres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial,” tegas Yati.

BACA JUGA  Penusukan Syekh Jaber, Menag Minta Masyarakat Tetap Tenang

Selain itu, koalisi mendesak pemerintah untuk membuat alur komando kendali (kodal) bencana yang lebih jelas. Ketiadaan pengaturan struktur kodal bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana Covid-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi. Kodal ini harus langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, Koalisi mendesak pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina Kesehatan,” ujarnya.

Koalisi menilai, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil. Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19.

“Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil,” terang Yati.

Selain itu, Pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Info Event

Bantu Mereka yang Tak Bisa #DiRumahAja Saat Wabah Corona

Mari bantu orang-orang yang karena tuntutan keadaan tak bisa #DiRumahAja saat terjadi wabah virus Corona

Selasa, 31/03/2020 12:21 0

Turki

Wabah Corona, Turki Gerakkan Narapidana Produksi APD

KIBLAT.NET, Ankara – Tahanan Turki di enam penjara berbeda menghasilkan 1,5 juta masker sekali pakai...

Selasa, 31/03/2020 11:36 0

Afghanistan

Taliban Serbu Sejumlah Lokasi Militer Rezim Afghanistan

Taliban belum menyetujui gencatan senjata dengan pasukan pemerintah. Serangan pun terus berlanjut meskipun Taliban tidak mengumumkan dimulainya Operasi Musim Semi, seperti yang biasa yang digelar setiap tahun.

Selasa, 31/03/2020 07:56 0

News

Terus Melonjak, Jumlah Infeksi Corona di Seluruh Dunia Lampaui Angka 700.000

Virus yang bersal dari Wuhan, Cina ini telah menyebar ke setidaknya 177 negara di seluruh dunia dan telah merenggut lebih dari 33.500 nyawa warga dunia.

Senin, 30/03/2020 17:55 0

Suriah

Narapidana di Penjara SDF Berontak, Sejumlah Tahanan ISIS Kabur

Banyak pihak menyebutkan para tahanan anak-anak dan yang lainnya ditangkap dengan tuduhan palsu atau karena menolak kebijakan perekrutan wajib militer SDF.

Senin, 30/03/2020 08:56 0

Suara Pembaca

Penanganan Corona Memang Santuy, Tapi Pemerintah Sama Sekali Tidak Salah

Santuy, itulah kata yang pantas disematkan kepada pemerintah dalam menangani wabah corona yang hari ini (29/03/2020) kasusnya telah menembus angka seribu. Atau paling tidak, itulah yang bisa kita simpulkan dari kritikan yang disampaikan oleh para oposan terkhusus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Ahad, 29/03/2020 15:53 0

Artikel

Heal the World, Make it Better Place

Mari sembuhkan bumi, membuatnya jadi tempat yang lebih baik. Sang penyanyi telah meninggal, namun sepenggal lagu tentang bumi mengingatkan kita, manusia, akan satu hal besar yang terlupakan.

Ahad, 29/03/2020 12:17 0

Artikel

Lockdown, Simalakama bagi Jokowi

Meski tak dijelaskan spesifik, Jokowi seolah menyatakan bahwa lockdown tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sabtu, 28/03/2020 19:20 0

Suara Pembaca

Ibu Bercita-cita Mulia

Covid-19 bukan hanya berdampak pada para pekerja, atau kondisi ekonomi saja, akan tetapi para siswa-siswi dari segala jenjang pendidikan pun kena imbasnya. Mereka dengan terpaksa diliburkan dan menjalankan tugas sekolah dari rumah masing-masing dengan bantuan para orang tua. Adanya perpanjangan masa libur oleh pihak sekolah membuat beberapa orang tua mengeluh.

Sabtu, 28/03/2020 16:46 0

Afrika

Pertempuran di Libya Memanas di Tengah Ancaman Pandemi Corona

UEA, Mesir, dan Rusia mendukung Tentara Nasional Libya secara militer, sementara pemerintah Kesepakatan Nasional mendapat dukungan dari Turki.

Sabtu, 28/03/2020 09:59 0

Close