... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Penanganan Corona Memang Santuy, Tapi Pemerintah Sama Sekali Tidak Salah

Foto: Presiden RI, Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (Foto: Setgab)

Oleh: Azzam Diponegoro

KIBLAT.NETSantuy, itulah kata yang pantas disematkan kepada pemerintah dalam menangani wabah corona yang hari ini (29/03/2020) kasusnya telah menembus angka seribu. Atau paling tidak, itulah yang bisa kita simpulkan dari kritikan yang disampaikan oleh para oposan terkhusus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Better late than never,” begitu komentar Netty Prasetiyani ketika Jokowi memutuskan menunjuk Achmad Yurianto sebagai Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19. Politisi PKS yang juga istri mantan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan tersebut menilai ada keterlambatan manajemen edukasi dan komunikasi dari pemerintah dalam menangani masuknya virus corona di Indonesia.

Bagaimana tidak, sejak persentuhan pertama Indonesia dengan corona tepatnya di Natuna. Sudah menimbulkan kerusuhan. Ratusan warga berunjuk rasa dan memblokir jalan menolak daerah mereka menjadi lokasi evakuasi dan karantina bagi 238 WNI dari Wuhan, China. Hal ini bisa dimaklumi, ketika yang tertanam di benak warga hanyalah gambar orang-orang yang tewas berjatuhan di jalanan Wuhan namun pemerintah malah mendatangkan “paket” dari Wuhan tanpa komunikasi dan edukasi sedikitpun.

Tanpa komunikasi? Tanpa edukasi? Jawabannya iya, setidaknya berdasarkan pengakuan para “penguasa” Natuna. Ketua DPRD Natuna, Andes Putra mengaku ketika masyarakat sudah mulai resah dengan kabar yang beredar di media sosial tentang penunjukan Natuna sebagai tempat karantina WNI dari Wuhan, dirinya belum mengetahui apapun terkait hal itu. Bahkan Andes mengakui hingga hari kedatangan, dirinya tak mendapatkan informasi lengkap dari Menkes yang sudah di Natuna sehari sebelumnya.

Selain Andes, pihak eksekutif juga mengaku mengalami hal serupa. Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengaku jika dirinya mendapat informasi terkait penunjukan Natuna sebagai lokasi karantina malah dari televisi dan medsos.

Kerusuhan di Natuna pada saat itu dinilai oleh Romanus Ndau, Komisioner Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk korupsi informasi. Berbicara dalam forum ILC tvOne yang bertajuk “Corona Mengguncang Dunia, Amankah Indonesia?” pada Selasa (04/02/2020), Ndau menilai pemerintah telah menyalahi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, dimana UU tersebut mempunyai relevansi yang kuat dengan mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa.

BACA JUGA  Mengandung Kebijakan Tidak Serius, Melahirkan Jumlah Positif yang Masif

Pemerintah, lanjut Ndau, telah mengabaikan apa yang dinamakan informasi serta merta. Informasi serta merta, mengandung dua makna, yang pertama adalah informasi tersebut terkait dengan hajat hidup orang banyak, yang tentunya harus disampaikan secara cepat. Lalu yang kedua adalah informasi yang berpotensi mendatangkan kerugian yang sangat besar kalau terlambat diumumkan.

Ndau bahkan menegaskan bahwa akar dari seluruh kejahatan sebuah bangsa itu adalah korupsi informasi, korupsi informasi itu adalah memanipulasi informasi, menyalahgunakan informasi, dan menutup-nutupi informasi.

Keterlambatan komunikasi dan edukasi nyatanya berlanjut. Alih-alih menjadikan rusuh Natuna sebagai pembelajaran, pemerintah malah semakin santuy bahkan terkesan meremehkan persoalan. Di saat WHO memutuskan corona sebagai darurat global, pejabat kita malah sempet-sempetnya guyon.

Sebut saja Mahfud MD, sempat memposting lelucon di akun twitternya. Dalam cuitan itu, ia menyebut bahwa 234 WNI yang pulang dari Wuhan dinyatakan bebas Corona. Menkopolhukam pun mengutip guyonan Menko Perekonomian Airlangga yang mengatakan bahwa, karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona tak bisa masuk.

Begitupun Menhub Budi Karya, pada 17 Februari lalu, ia berkelakar bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia karena masyarakat Indonesia sering makan nasi kucing. Sialnya, Budi Karya malah jadi menteri pertama yang positif corona.

Saat corona sudah merebak, keamburadulan (baca: santuy) masih saja berlanjut. Edukasi yang terlambat kadung membuat panic buying menjadi trend dan melonjaknya harga kebutuhan menjadi passion para pedagang. Dan lagi-lagi statemen bernada guyonan dihadirkan, kali ini disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Saat beliau dan istri selesai melakukan tes virus corona, ia mengatakan, “hasilnya tanya yang ngetes”.

Singkat cerita guyonan dan ke-santuy-an pun berlanjut. Beda pernyataan antar pejabat terkait satu objek yang sama, kurangnya peralatan medis yang berujung terenggutnya nyawa tenaga medis, dan jangan lupakan rencana pemerintah membuka rekening donasi untuk masyarakat.

Tindak tanduk pemerintah hingga hari ini, membuat siapapun bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Ndau memang benar adanya. Namun marilah kita tak perlu mendadak seriyes, sadarilah bahwa berpikir terlalu berat bukan passion kita.

BACA JUGA  Meme MUI Imbau Ulama Waspada Rapid Test Hoaks

Sebelum mengata-ngatai pemerintah, apalagi menuduhnya melakukan kejahatan. Marilah kita berkaca diri, marilah kita berkontemplasi sejenak, menemukan hakikat siapa diri kita. Mari kita renungi dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, hasilnya santuy adalah kita dan kita adalah santuy.

Santuy yang mempunyai istilah ilmiah prokrastinasi diakui atau tidak sudah lama menjadi penyakit kronis masyarakat kita. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Dr. Bagus Siaputra, S.Psi, dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, ada kaitan antara kebiasaan menunda-nunda pekerjaan di Indonesia ini dengan budaya yang berlaku.

Bagus mencontohkan, pada masyarakat Jawa ada filosofi alon-alon maton kelakon (biar lambat asalkan pekerjaannya selesai), namun disalahpersepsikan jadi alon-alon waton kelakon (lambat dan asal selesai). Dan sialnya, mispersepsi tersebut malah dipandang sebagai kebenaran yang harus ditempuh.

Maka sekali lagi, mari berhenti sejenak mengkritik pemerintah. Meskipun kritik atas penyelenggara negara adalah bentuk sumbangan warga negara kepada negara. Dan kritik adalah cara menunjukkan kelemahan kebijakan dan program negara agar segera diperbaiki.

Namun apabila anda percaya bahwa pemimpin adalah cerminan rakyatnya -terlebih bagi anda yang tahun lalu ikut mencoblos gambarnya- maka inilah saatnya anda menuai. Anda tak bisa menuntut lebih dari para pemimpin anda selama perilaku anda pun masih sama dengan mereka. Anda tak bisa menuntut mereka gerak cepat, selama anda pun masih santuy dalam menjalani keseharian.

Maka dari itu, marilah kita mulai dari diri kita masing-masing, melakukan perbaikan diri, menjadi manusia yang lebih tanggap terhadap segala persoalan, terlebih ancaman.

Cukuplah keamburadulan kita menghadapi wabah corona ini menjadi pelajaran agar kita lebih siap lagi ketika wabah kembali menyerang.

Para ahli telah menyatakan bahwa siklus wabah penyakit menular terjadi setiap seratus tahun, dan waktu seratus tahun lebih dari cukup untuk menghapus sebuah kebiasaan buruk yang tertanam kuat di masyarakat.

Eh tapi sebentar-sebentar, seratus tahun ya, beneran seratus tahun kan. Santuy…

 

 

 

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Perppu Covid-19

Pengamat Hukum, M. Kamil Pasha menegaskan bahwa Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu untuk menyikapi virus Corona.

Ahad, 29/03/2020 15:51 0

Indonesia

LBH Street Lawyer Kritik Narasi Achmad Yurianto Soal Penyebaran Corona

Statemen Jubir Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto terkait penyebaran Corona tuai kontroversi.

Ahad, 29/03/2020 15:26 0

Artikel

Heal the World, Make it Better Place

Mari sembuhkan bumi, membuatnya jadi tempat yang lebih baik. Sang penyanyi telah meninggal, namun sepenggal lagu tentang bumi mengingatkan kita, manusia, akan satu hal besar yang terlupakan.

Ahad, 29/03/2020 12:17 0

Artikel

Lockdown, Simalakama bagi Jokowi

Meski tak dijelaskan spesifik, Jokowi seolah menyatakan bahwa lockdown tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sabtu, 28/03/2020 19:20 0

Indonesia

Habib Rizieq: Corona Meluas Karena Pengambil Kebijakan Meremehkan Masalah

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab mengatakan bahwa berbagai langkah yang diambil Gugus Tugas Covid-19 bersama Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyikapi Wabah Corona secara umum sudah sangat bagus.

Sabtu, 28/03/2020 15:10 0

Indonesia

Amnesty International dan Lima Organisasi Desak Pemerintah Lindungi Tenaga Medis

Amnesty International bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal kepada para tenaga medis yang saat ini berdiri di garda terdepan

Sabtu, 28/03/2020 14:32 0

Afrika

Pertempuran di Libya Memanas di Tengah Ancaman Pandemi Corona

UEA, Mesir, dan Rusia mendukung Tentara Nasional Libya secara militer, sementara pemerintah Kesepakatan Nasional mendapat dukungan dari Turki.

Sabtu, 28/03/2020 09:59 0

Indonesia

Wabah Corona Mulai Menyerang Tenaga Medis, Masyarakat Perlu Lebih Patuhi Stay at Home

Wabah corona yang menyerang Indonesia nampaknya belum menunjukkan tanda akan mereda. Selain trend jumlah pasien positif yang meningkat, wabah tersebut juga mulai menginfeksi sejumlah dokter dan perawat di Indonesia bahkan beberapa diantara mereka meninggal dunia.

Jum'at, 27/03/2020 17:59 0

Indonesia

Sekjen MUI: Pemberian BLT ke 29 Juta Masyarakat Harus Benar-benar Terealisasi

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyikapi rencana pemerintah yang akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat dengan ekonomi rentan

Jum'at, 27/03/2020 15:54 0

Indonesia

Realisasikan Pemotongan Gaji DPR, PKS Bantu APD Melalui IDI

Bantuan PKS diserahkan dan diterima langsung oleh Ketua Umum IDI Dr. Daeng M Faqih, SH, MH di Kantor Pusat IDI Jakarta, Kamis 26 Maret 2020.

Jum'at, 27/03/2020 15:20 0

Close