... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

IPW Desak Mabes Polri Segera Mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara

Foto: Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane

KIBLAT.NET, Jakarta- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak Mabes Polri agar segera mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Merdisyam. Sebab dalam kasus kedatangan 49 TKA China di Kendari, Kapolda tidak hanya mempermalukan institusi Polri dan Pemerintah, tapi juga sudah melakukan kebohongan publik dan melanggar UU ITE.

IPW menilai, apa yang dilakukan Kapolda Sultra menunjukkan bahwa sebagai perwira tinggi dan pimpinan kepolisian yang bersangkutan tidak mencerminkan grand strategy Polri yaitu profesional, modern, terpercaya atau disingkat Promoter.

“Ucapannya yang menyatakan bahwa 49 TKA China yang masuk ke Kendari adalah habis memperpanjang visa di Jakarta adalah kebohongan yang membuat keresahan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu corona,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/03/2020).

Sebagai Kapolda, lanjut Neta, yang bersangkutan tidak cermat melakukan check and rechek. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasinya sebagai pimpinan kepolisian sangat buruk dan fungsi intelijen di Polda Sultra tidak berjalan.

“Akibatnya, pernyataannya sebagai pejabat publik yang dipercaya menjaga keamanan di Sultra menjadi sarat dengan kebohongan, yang pada akhirnya bisa meruntuhkan kepercayaan publik tidak hanya pada Polri tapi juga pada pemerintah Jokowi. Disamping itu, pernyataan Kapolda Sultra itu telah melanggar janji dimana seorang pejabat publik tidak boleh berbohong dan manipulatif,” jelasnya.

Neta memaparkan bahwa pernyataan Kapolda Sultra itu jelas mencoreng institusi. Sebab itu pimpinan Polri harus menegakkan aturannya sendiri, yakni Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

BACA JUGA  Hukum Keluar dari Daerah yang Terkena Wabah COVID-19

“Pada Pasal 7 ayat 1 Perkap tersebut dikatakan bahwa setiap anggota Polri wajib antara lain, a, setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; b.menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; c.menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural,” paparnya.

Menurut Neta, dalam kasus ini Kapolda Sultra juga bisa terkena UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 45A ayat 1 menyebutkan, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Sedangkan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 55 mengungkapkan, setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.

Neta menuturkan bahwa kasus ini berawal dari masuknya 49 TKA Cina ke Kendari pada Ahad (15/03/2020) malam. Kapolda Sultra mengatakan TKA Cina itu baru memperpanjang visa dan ijin kerja di Jakata. Akan tetapi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham RI Sulawesi Tenggara, Sofyan mengatakan bahwa 49 TKA itu baru datang dari Henan, China.

BACA JUGA  Begini Pedoman Pengurusan Jenazah Covid-19 Menurut MUI

“Dua pernyataan pejabat pemerintah yang bertolak belakang ini jelas membingungkan publik di tengah merebaknya isu corona. Kasus ini menunjukkan betapa buruknya koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengatasi isu corona,” jelasnya.

“Polda Sultra sebagai penanggungjawab keamanan yang memiliki perangkat intelijen seharusnya bisa lebih akurat dalam menyikapi isu isu aktual di masyarakat. Untuk itu Kapolda yang bekerja tidak profesional, modern dan terpercaya seperti Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam harus segera dicopot dari jabatannya,” pungkasnya.

NB: Berita telah mengalami perubahan per tanggal 20 Maret 2020, karena terdapat kesalahan penulisan. Pada berita sebelumnya tertulis “Sulawesi Utara” dan yang benar adalah “Sulawesi Tenggara”. Redaksi mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Asia

Favipiravir Buatan Jepang Disebut Efektif Obati Corona

Zhang mengatakan pasien yang memakai favipiravir dites negatif setelah rata-rata empat hari.

Kamis, 19/03/2020 14:41 0

News

Uji Coba Pertama Vaksin Virus Corona Dimulai

Meski berhasil, dibutuhkan waktu setidaknya 12 hingga 18 bulan agar vaksin tersebut dapat tersedia untuk penggunaan umum.

Kamis, 19/03/2020 12:01 0

Iran

Wamenkes Iran: Setiap Jam, 3 Warga Meninggal Akibat Virus Wuhan

Ia menyeru warga Iran untuk tinggal di rumah selama liburan Tahun Baru Iran (Nowruz). Haririji ditunjuk wakil menteri kesehatan setelah berhasil sembuh dari Virus Wuhan.

Kamis, 19/03/2020 11:55 0

Amerika

PBB Peringatkan Krisis Ekonomi Global Akibat Wabah Virus Wuhan

Mengurangi akses ke pekerjaan berarti "kehilangan besar penghasilan bagi pekerja."

Kamis, 19/03/2020 07:26 0

Opini

Wabah Corona dan Lemahnya Komunikasi Pemerintah

Dalam kasus wabah Covid-19 atau virus Corona, pemerintah juga perlu melakukan komunikasi publik yang baik. Mentang-mentang dikenal

Rabu, 18/03/2020 18:00 0

Iran

Lagi, Pasien Berusia 103 Tahun Sembuh dari Corona

Seorang wanita Iran berusia 103 tahun berhasil pulih setelah tertular virus corona baru, yang telah merenggut ribuan nyawa di seluruh dunia sejak awal tahun ini.

Rabu, 18/03/2020 16:22 0

News

Propaganda China Usai Wabah Virus Corona Mendunia

Ketika Eropa berusaha untuk memperlambat penyebaran virus corona, China mulai menunjukkan tanda-tanda untuk terlepas dari masalah itu.

Rabu, 18/03/2020 13:44 0

Asean

WHO: Asia Tenggara Harus Lebih Agresif Atasi Corona

Asia tenggara sedang menghadapi gelombang infeksi virus Corona.

Rabu, 18/03/2020 13:20 0

China

China Tak Mau Disebut sebagai Negara Asal Virus Corona

China menolak negara mereka disebut sebagai asal virus corona baru yang merebak di dunia. Klaim ini dibuat China pada awal Maret lalu.

Rabu, 18/03/2020 10:53 0

Arab Saudi

Seluruh Masjid di Saudi Ditutup, Kecuali Masjidil Haram dan Nabawi

kaidah syariat menyebutkan bahwa: “Tidak ada bahaya atau membahayakan” dan “Bahaya harus dicegah semaksimal mungkin".

Rabu, 18/03/2020 08:47 0

Close