... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Potensi Bencana Jateng Tinggi, Bukhori Yusuf: Lembaga BNPB Perlu Diperkuat

Foto: Bukhori Yusuf

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyatakan bahwa Jawa Tengah termasuk wilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah yang mencatat telah terjadi 2.179 kasus bencana alam sepanjang 2019. Bukhori menambahkan, dalam upaya merespon ancaman tersebut diperlukan penguatan bagi penyelenggara kebijakan

“Cara kita mengantisipasi ancaman bencana di Jawa Tengah juga perlu dilakukan melalui pendekatan kelembagaan (institutional approach). BPBD perlu diperkuat dalam aspek organisasi, lembaga, dan pengaturan pendanaan. Apalagi, anggaran penanggulangan bencana untuk tingkat kota atau kabupaten sangat terbatas” ujar politisi PKS ini disela kunjungan kerja ke kantor BPBD Jawa Tengah, Jumat (6/3/2020)

Ia menambahkan, penyempurnaan secara struktur dan lembaga dimaksudkan agar BPBD lebih enerjik dan solid dalam melaksanakan kinerjanya. Selain itu, Bukhori juga mengusulkan agar para relawan memperoleh asuransi jiwa sehingga keselamatannya lebih terjamin dalam melaksanakan tugas kerelawanannya.

Terkait usulan BPBD Jawa Tengah perihal perubahan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mereka mengusulkan supaya koordinasi antara BPBD dan BNPB bersifat vertikal agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, untuk jabatan ketua BPBD tingkat Kabupaten dijabat oleh eselon dua dan tidak bersifat ex officio. Terakhir, mereka juga mengusulkan agar anggaran BPBD dimasukan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

BACA JUGA  Tolak RUU HIP, KNBN Solo Raya Sampaikan Piagam Surakarta ke DPRD

Dalam agenda reses tersebut, Bukhori menegaskan bahwa Komisi VIII menaruh perhatian serius pada isu kebencanaan. Salah satunya melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Melalui RUU tersebut diharapkan mampu menghasilkan landasan yuridis bagi penguatan BNPB.

“Kami berharap momentum perubahan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tersebut mampu membentuk pola pikir (mindset) pembangunan nasional sehingga mampu menjadi solusi bagi negara di tengah kondisi rawan bencana,” paparnua.

Oleh karena itu, ia menekankan perlu adanya sinergi dari semua kekuatan dan pemegang kekuasaan di setiap lini pemerintahan. “Selain itu, kami juga mendorong agar BPBD tidak hanya menjadi ‘pembersih’, sehingga sistem pembangunan nasional harus mengacu pada peta potensi bencana nasional,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Pengungsi Idlib Anggap Gencatan Senjata Putin-Erdogan Tak Bermanfaat

Banyak warga Suriah, yang tinggal di kamp sementara dan tidur di kebun zaitun di barat laut negara itu, benteng terakhir pejuang oposisi, mengatakan mereka telah kehilangan harapan dalam perjanjian terbaru.

Sabtu, 07/03/2020 08:41 0

Video News

FPI Desak Pemerintah Seret PM India ke Mahkamah Internasional

Umat Islam Indonesia mengadakan aksi solidaritas untuk Muslim India di depan Gedung Kedubes India di Kuningan, Jakarta Selatan, setelah Sholat Jum’at (6/3/2020).

Sabtu, 07/03/2020 01:22 0

Foto

Aksi Bela Muslim India

Sejumlah umat Islam Indonesia menggelar aksi damai yang bertajuk aksi bela muslim India pada Jum'at (06/03/2020). Aksi yang diinisiasi oleh FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 tersebut merupakan ekspresi keprihatinan umat Islam Indonesia atas muslim India yang menjadi korban kekerasan serta pelanggaran HAM oleh kelompok yang diduga berasal dari ekstrimis dan radikalis Hindu.

Jum'at, 06/03/2020 17:14 0

Afrika

Hoaks soal Virus Corona di Afrika: Imbauan Cukur Jenggot hingga Ramuan Penyembuh

Ketika kasus-kasus virus corona meningkat di seluruh dunia, ada banyak berita palsu yang muncul.

Jum'at, 06/03/2020 16:51 0

Rusia

Putin dan Erdogan Kembali Sepakati Gencatan Senjata di Idlib

“Namun Turki juga berhak menanggapi semua serangan rezim (Suriah) di lapangan," lanjut Erdogan.

Jum'at, 06/03/2020 10:22 0

Rusia

Erdogan Akhirnya Bertemu Putin, Ini yang Dibicarakan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Putin pada Kamis (05/03/2020) di Moskow.

Jum'at, 06/03/2020 10:07 0

Afghanistan

JeM: AS Jadi Serigala di Afghanistan, Tapi Sekarang Ekornya Putus

Masood mengomentari kesepakatan antara Taliban dan pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani di Doha pada hari Sabtu.

Jum'at, 06/03/2020 09:56 0

Editorial

Editorial: Teror Safron India

Istilah Teror Safron pertama kali digunakan pada 2002 oleh majalah Frontline yang dimiliki kelompok Hindu yang berbasis di Chennai, India. Namun istilah ini semakin dikenal publik setelah ledakan bom 29 September 2008 di kota Malegaon yang berpenduduk mayoritas Muslim di Maharashtra. 

Jum'at, 06/03/2020 09:56 0

Arab Saudi

Arab Saudi Buka Kembali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Arab Saudi membuka kembali dua masjid suci pada Jumat (06/03/2020) pagi setelah ditutup sementara untuk sterilisasi di tengah wabah virus corona.

Jum'at, 06/03/2020 09:38 0

Artikel

Modi dan Ideologi Kebencian di India

Penanaman ideologi Hindutva dalam identitas India mutlak dilakukan agar ideologi kebencian tersebut lestari dalam masyarakat India. Dan sejauh ini tampaknya tak ada kelompok di India yang dapat menghalangi Modi berlari di atas ideologi kebenciannya.   

Jum'at, 06/03/2020 08:32 0

Close