... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PBB Kirim Permohonan Intervensi UU Kewarganegaraan ke Mahkamah Agung India

Foto: Bendera PBB

KIBLAT.NET, New Delhi – Kantor Pimpinan PBB bidang Hak Asasi Manusia telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung India atas Undang-Undang Kewarganegaraan yang menuai kontroversi. Langkah itu pun ditanggapi oleh pemerintah India dengan kritikan.

“Komisaris Tinggi berupaya melakukan intervensi sebagai amicus curiae [pihak ketiga] dalam kasus ini, berdasarkan mandatnya untuk antara lain melindungi dan mempromosikan semua hak asasi manusia dan untuk melakukan advokasi yang diperlukan dalam hal itu, yang didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB. 48/141,” ujar permohonan tersebut.

UU Kewarganegarann atau Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh parlemen India pada Desember tahun lalu telah memicu protes dan kerusuhan di negara asia selatan itu.

Diketahui, undang-undang tersebut berupaya memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Kristen, Jain, dan Parsis, namun tidak kepada umat muslim yang berasal dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang memasuki India sejak 2015.

Permohonan PBB tersebut juga menekankan bahwa India telah memainkan peran penting dalam membuat hak untuk “perlindungan hukum yang setara” pada tahun 1949.

“Sungguh luar biasa bahwa enam puluh tahun kemudian, masalah ini menjadi inti dari pertimbangan Mahkamah Agung ini saat memeriksa Undang-Undang Kewarganegaraan. Ini menghadirkan kepada Pengadilan Yang Terhormat suatu peluang bersejarah dan unik untuk memberikan makna praktis pada hak dasar ini di tingkat domestik, ” tambah permohonan tersebut.

BACA JUGA  India Diterjang Wabah Belalang di Tengah Corona

Pada Kamis pekan lalu, di hari kelima kerusuhan Delhi, Komisaris Tinggi PBB juga menyatakan keprihatinan atas perubahan undang-undang kewarganegaraan India. Ia juga mengaku prihatin dengan adanya laporan yang menyebut bahwa polisi tidak hadir dalam penanganan teror yang dilakukan para perusuh Hindu.

Menanggapi langkah PBB tersebut, Kementerian Luar Negeri di India pun mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahawa masalah hukum amandemen kewarganegaraan India adalah masalah internal.

“Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan adalah masalah internal India . Kami sangat percaya bahwa tidak ada pihak asing yang memiliki locus standi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan India,” kata juru bicara Kementerian uar Negeri India, Ravesh Kumar.

“Cukup jelas kami katakan bahwa CAA secara konstitusional sah dan mematuhi semua persyaratan nilai-nilai konstitusional kami. Ini mencerminkan komitmen nasional kita yang sudah lama berkenaan dengan masalah hak asasi manusia yang timbul dari tragedi Pemisahan India, ”imbuhnya.

Kerusuhan yang terjadi di Delhi pada pekan lalu, diketahui menewaskan 47 orang dan melukai lebih dari 250 orang lainnya.

Avani Bansal, seorang pengacara hak asasi manusia mengatakan bahwa jika Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kepala hak asasi manusia PBB, setidaknya badan tersebut telah mengirim pesan simbolis yang kuat terhadap sifat diskriminatif yang ada dalam hukum kewarganegaraan.

Menurut media setempat, Mahkamah Agung saat ini sedang mendengarkan 143 petisi besar-besaran yang menantang keabsahan hukum dari undang-undang tersebut. Dalam sidang yang digelar pada Januari lalu, pengadilan menolak untuk menunda pemberlaukan UU tersebut.

BACA JUGA  India Diterjang Wabah Belalang di Tengah Corona

Reporter: Qoid

Sumber: AA


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

ACT Bangun Huntara Untuk Korban Bencana Banjir dan Lonsor di Lebak

Aksi Cepat Tanggap (ACT) berusaha untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi warga yang terdampak dengan membangun Hunian Sementara (HUNTARA)

Rabu, 04/03/2020 12:17 0

Video News

MUI Minta Pemerintah Indonesia Putuskan Hubungan Diplomatik India

Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras pembantaian terhadap Muslim di India. Wasekjen MUI, Najamuddin Ramly meminta pemerintah Indonesia putuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah India.

Rabu, 04/03/2020 11:54 0

Indonesia

Wasekjen MUI Dukung Aksi Bela Muslim India

Majelis Ulama Indonesia mengutuk keras pembantaian terhadap Muslim di India.

Rabu, 04/03/2020 01:19 0

Indonesia

Corona di Indonesia, MUI Imbau Umat Islam Perbanyak Wudhu

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau Umat Islam untuk membaca Qunut Nazilah agar terhindar dari virus Corona

Rabu, 04/03/2020 01:09 0

Indonesia

Korban UYM Ajukan Gugatan Perdata Karena Tak Percaya Kepolisian

Darso Arief Bakuama, pendamping korban penipuan yang diduga dilakukan Ustadz Yusuf Mansur (YM) menyebut pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang lantaran para korban tidak percaya dengan kepolisian.

Rabu, 04/03/2020 00:58 0

Video News

Antisipasi Virus Corona, MUI Minta Umat Islam Baca Qunut Nazilah

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menghimbau Umat Islam untuk membaca Qunut Nazilah agar terhindar dari virus Corona.

Selasa, 03/03/2020 20:37 0

Indonesia

Forum Zakat Ajak Lembaga-Lembaga Zakat Dirikan Crisis Center COVID-19

Masyarakat bisa mengadu ke Crisis Center apabila mendapati indikasi virus di sekitar mereka.

Selasa, 03/03/2020 17:02 0

Indonesia

Gunung Merapi “Batuk”, Semburkan Abu Setinggi 6.000 Meter

Video letusan banyak dibagikan di media sosial. Tampak abu tebal dan besar menjulang ke langit, diliputi oleh kilat menyambar-nyambar. 

Selasa, 03/03/2020 11:41 0

Indonesia

Kenapa Kekerasan di Hindu Layak Disebut Pembantaian? Ini Kata ACT

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi terhadap umat Islam di India saat ini bukan lagi hanya sekedar kerusuhan semata.

Selasa, 03/03/2020 07:30 0

Indonesia

Wasekjen MUI: Adakah Penganut Agama Lain Dibantai di Negara Mayoritas Muslim?

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Tengku Zulkarnain menegaskan bahwa Indonesia jangan diam melihat pembantaian Muslim di India.

Selasa, 03/03/2020 01:13 0

Close