... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

AS Akhirnya Tandatangani Kesepakatan Mundur dari Afghanistan

Foto: Negosiasi antara Taliban-AS

KIBLAT.NET, Doha – Amerika Serikat menandatangani perjanjian bersejarah dengan pejuang Imarah Islam Afghanistan (Taliban) di Doha pada Sabtu (29/02/2020). Washington secara resmi bersedia menarik tentaranya dari Afghanistan, 18 tahun setelah pecahnya perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Presiden AS Donald Trump memperingatkan setelah penandatanganan bahwa “jika ada yang salah, kami akan mundur dari perjanjian”.

Dia mengatakan pada konferensi pers di Washington bahwa dia akan “bertemu” para pemimpin Taliban dalam waktu dekat.

Rakyat Afghanistan berharap bahwa perjanjian yang dinegosiasikan selama lebih dari satu tahun akan mengakhiri empat dekade konflik bersenjata dan membuka pintu dialog antara pemerintah Kabul dan Taliban dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan di negara miskin.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh negosiator AS, Zalmay Khalilzad, dan kepala biro politik gerakan, dan wakil pemimpinnya Mullah Abdul Ghani Brader, di hadapan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan perwakilan puluhan negara.

Kedua belah pihak berjabatan tangan di aula di sebuah hotel mewah di ibukota Qatar, di tengah teriakan takbir di antara perwakilan Taliban yang hadir.

Perjanjian yang ditandatangani bukan perjanjian damai karena tidak termasuk warga Afghanistan resmi, yang dilanda perselisihan, tetapi membuka jalan bagi penarikan semua tentara Amerika dari negara ini.

Pasukan Amerika akan segera memulai penarikan bertahap, dengan jumlah tentara dikurangi dari 13.000 menjadi 8.600 dalam 135 hari, menurut perjanjian. Amerika Serikat dan sekutunya akan menarik semua pasukan dalam waktu 14 bulan.

BACA JUGA  Umat Islam dan Sejarah 1965

Tetapi implementasi ini tergantung pada sejauh mana Taliban menerapkan ketentuan perjanjian dan kemajuan yang dibuat dalam negosiasi politik internal.

“Jika solusi politik gagal dan negosiasi gagal, tidak ada yang memaksa Amerika Serikat untuk menarik tentaranya,” kata seorang pejabat AS kepada AFP pada Ahad (02/03/2020).

Proses Pelaksanaan Perjanjian

Di sisi lain, berdasarkan teks pernjanjian, Taliban berkomitmen tidak mengizinkan satu pun anggotanya, individu atau kelompok lainnya, termasuk Al Qaidah, menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya.

Bersamaan dengan proses penarikan pasukan AS, negosiasi damai langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya antara gerakan dan otoritas Kabul diharapkan akan dimulai pada 10 Maret, untuk melengkapi perjanjian yang ditandatangani di Doha, menurut pejabat AS.

“Perjanjian tersebut menetapkan tanggal 10 Maret, tetapi kami harus realistis,” kata seorang pejabat kepada AFP, sementara seorang pejabat lain menyarankan bahwa negosiasi dimulai pada paruh pertama Maret dan diadakan di Oslo.

Menurut para pejabat, tantangan utama terletak pada sulitnya membentuk delegasi bersatu yang menyatukan pemerintah Afghanistan, oposisi dan masyarakat sipil di tengah perselisihan internal tentang hasil pemilihan presiden baru-baru ini.

Washington dan Taliban sepakat untuk bertukar ribuan tahanan sebagai bagian dari “langkah membangun kepercayaan” sebelum dimulainya negosiasi Afghanistan.

Di depan perwakilan Taliban, Sekretaris Negara AS mendesak gerakan untuk mematuhi “janjinya untuk memutus hubungan” dengan Al-Qaidah dan terus memerangi organisasi Daulah Islamiyah (ISIS), dengan mengatakan bahwa perjanjian itu “adalah peluang terbaik untuk perdamaian dalam satu generasi.”

BACA JUGA  Mahfud MD: Penularan Covid-19 Tak Ditentukan Pilkada

“Menepati janji Anda tentang memutuskan hubungan dengan Al-Qaidah dan organisasi teroris lainnya dan terus memerangi ISIS sampai kemenangan atasnya,” kata Pompeo.

Perlindungan Taliban atas Al-Qaidah di tanah Afghanistan adalah alasan utama invasi AS setelah serangan 11 September 2001.

Sebuah koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir gerakan dari kekuasaan setelah serangan, dan pemberontak yang memerintah Kabul dari tahun 1996 hingga Oktober 2001 melakukan serangan berkelanjutan yang menewaskan lebih dari 2.400 tentara Amerika dan puluhan ribu pasukan keamanan Afghanistan.

Washington telah menghabiskan lebih dari satu miliar dolar dalam perang yang telah membunuh dan melukai lebih dari 100.000 warga sipil Afghanistan sejak 2009, menurut angka PBB.

Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Keadilan Sosial dan Lingkungan Harus Tercermin di Pasal Omnibus Law

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet mengingatkan kepada semua pihak agar Omnibus Law Cipta Kerja harus dapat menjaga amanah reformasi.

Sabtu, 29/02/2020 21:28 0

Indonesia

Netizen Indonesia Serbu Akun Instagram PM India

Akun instagram milik Perdana Menteri India, Narendra Modi diserbu komentar pedas pasca terjadinya kekerasan terhadap muslim India.

Sabtu, 29/02/2020 20:01 1

Indonesia

Sekjen MUI: Kekerasan ke Muslim India Jelas Radikalisme

Anwar juga menegaskan bahwa penyerangan terhadap umat Islam jelas merupakan wujud dari radikalisme.

Sabtu, 29/02/2020 17:16 0

Video Kajian

Khutbah Jumat: Al-Haq & Al-Bathil – Ust. Lukman Hakim Syuhada’, Lc.

Zaman fitnah adalah ketika kebenaran dan kebathilan tidak begitu jelas karena tersamar. Ada haq yang bentuknya mirip dengan bathil dan ada bathil disamarkan menjadi seperti haq.

Sabtu, 29/02/2020 11:02 0

Indonesia

Termasuk 500 Muslim Berpengaruh di Dunia, Jokowi Didesak Sikapi Kekerasan India

LBH Street Lawyer menyurati Presiden RI Joko Widodo agar memberikan sikap tegas terkait penindasan yang dialami muslim India

Sabtu, 29/02/2020 00:16 1

Indonesia

Mendadak Stop Pelayanan Umroh, Komisi VIII DPR Minta Saudi Ganti Rugi ke Jamaah

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf geram dan merasa prihatin terhadap tindakan pemerintah Arab Saudi yang menghentikan secara sepihak pelayanan umrah bagi sejumlah negara di dunia

Jum'at, 28/02/2020 23:48 0

Indonesia

FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Serukan Aksi Bela Muslim India

Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan PA 212 mengeluarkan pernyataan sikap soal kekerasan yang dilakukan warga Hindu terhadap Muslim di India.

Jum'at, 28/02/2020 22:58 0

Indonesia

Fadli Zon Paparkan 5 Alasan Kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Harus Ditolak

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan bahwa Reaksi keras terhadap Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang digagas pemerintah kian meluas.

Jum'at, 28/02/2020 16:03 0

Indonesia

MUI: Kita Perlu Kepemimpinan Politik yang Menunjung Nilai Islam

Ketua pengarah Kongres Umat Islam Indonesia ketujuh, Anwar Abbas menyebut Umat Islam harus memperjuangkan terbangunnya sebuah kepemimpinan politik yang menjunjung tinggi prinsip ajaran Islam.

Jum'at, 28/02/2020 15:55 0

Indonesia

Tujuh Penerbangan Jemaah Umrah Indonesia Mendarat di Saudi

Sebanyak tujuh penerbangan yang membawa jemaah umrah Indonesia sejak pagi tadi sudah mendarat di Arab Saudi.

Jum'at, 28/02/2020 15:45 0

Close
CLOSE
CLOSE