Mahfud MD Bilang RUU Omnibus Law Salah Ketik, Anda Percaya?

KIBLAT.NET – Kemunculan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sejak awal menuai kontroversi. Dalam RUU yang dianggap mempermudah investasi tersebut, banyak hak buruh yang dipangkas. Selain itu, dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain di pasal 170 dituliskan bahwa pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang. Adapun bunyi pasal tersebut:

Ayat 1.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.

Ayat 2.

Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ayat 3.

Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia.

Sontak saja pasal 170 tersebut membuat publik geram. Bagaimana tidak, Peraturan Pemerintah yang satu tingkat di bawah Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tiba-tiba bisa mengubah undang-undang. Padahal, aturan yang di bawah saja tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Ini justru bisa mengubah.

Sebelum diserahkan ke DPR, Menkoperekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa RUU tersebut diserahkan ke Presiden Joko Widodo terlebih dahulu. Artinya, Presiden Jokowi seharusnya sudah melakukan penyaringan terhadap RUU tersebut. Terlebih beliau memiliki banyak staff milenial.

Namun, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly mengaggap bahwa pasal tersebut salah ketik. Menurut Mahfud, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tak bisa mengubah undang-undang.

Alasan salah ketik tentu membuat masyarakat, terutama yang tak asing dengan isu hukum tertawa sinis. Sebab, bagaimana jika disebut salah ketik apabila yang salah ada satu pasal dengan tiga ayat. Publik pun akhirnya mempertanyakan bagaimana pemerintah menyusun Draf RUU tersebut. Apakah mereka sudah memperhatikan detail demi detail setiap frasa dalam RUU tersebut?

Jika seperti ini, kapabilitas pemerintah dalam membuat pertaturan justru diragukan. Nama Presiden yang sebelumnya sempat disebut Airlangga pun ikut tercoreng. Apakah ini wajar? Atau justru sebaliknya, pasal tersebut sengaja dicantumkan supaya Presiden nantinya mempunyai kewenangan lebih di bidang legislasi? Jika seperti itu yang dimau, kita ucapkan selamat datang pada otoritarianisme.

Jadi, Seberapa percaya anda para argumen bahwa RUU ini salah ketik? Anda yang menentukan. Tapi yang perlu citatat, dalam bab yang sama di bagian Penjelasan nomor II yaitu penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 170 tertulis “cukup jelas”.

Penulis: Taufiq Ishaq

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat