Mantan ISIS, Pulang atau Jangan?

Oleh: Fahmi Suwaidi

KIBLAT.NET – Tersiar kabar ratusan warga negara Indonesia (WNI) di kamp penampungan dan tahanan mantan ISIS di Suriah dan Irak . Sebagian mereka, melalui liputan media asing, menyatakan ingin kembali ke Indonesia. Hal ini memicu kontroversi di tanah air, layakkah mereka diterima pulang kembali, atau sebaiknya ditolak?

Ada yang bilang jangan, tindakan mereka meninggalkan negeri, bergabung dengan ISIS dan (sebagian) membakar paspor Indonesia membikin pemerintah patah arang. Diumpamakan, mereka seperti isteri yang terpikat laki-laki lain, lalu meninggalkan suaminya. Setelah menyesal karena pria idaman lain (PIL) itu tak seperti yang diharapkan, lalu ingin kembali rujuk dengan sang mantan. Kata orang itu, jangan diterima!

Ada pula yang melihat mereka seperti anak yang kabur dari orang tuanya. Lalu ia menyesal dan ingin pulang. Maka ia membolehkan anak-anak itu pulang dengan syarat, bertaubat pada negara dengan ikut program deradikalisasi. Boleh pulang, asal sanggup memenuhi syaratnya.

Dua hal tadi menarik untuk diamati. Sekaligus memunculkan pertanyaan menggelitik, sebenarnya apa sih pola hubungan negara dan warganya di Indonesia? Setara dan kontraktual, mirip perkawinan. Atau berjenjang mirip kerajaan. Atau mirip keluarga besar?

Ala Rousseau

Di Perancis, tahun 1762  silam, Jean Jacques Rousseau menawarkan gagasan teori kontrak sosial. Menurut filosof Perancis itu, manusia pada asalnya punya kebebasan namun tak bermoral. Hal ini menyebabkan situasi kehidupan masyarakat menjadi liar tanpa keamanan maupun moralitas.

Maka ia mengggambarkan keberadaan negara sebagai kontrak sosial untuk menjamin keamanan warga dan moralitas mereka. Negara adalah lembaga yang lahir karena para individu warganya menyepakati kontrak sosial yang membatasi kebebasannya. Sebagai gantinya, negara memberikan perlindungan keamanan pada warganya.

Pemikiran Rousseau mempengaruhi Revolusi Perancis, yang melucuti kekuasaan absolut negara yang dipegang oleh raja. Kontrak sosial menjadi pijakan dasar demokrasi yang kelak dibangun pondasinya di Amerika Serikat setelah merdeka dari Inggris.

Dengan teori kontrak sosial itu, maka hubungan antara negara dan warganya adalah hubungan seimbang. Masing-masing memberikan sesuatu untuk menerima sesuatu sebagai gantinya. Negara memberikan jaminan perlindungan atas keamanan dan moralitas, dan menerima kepatuhan warga terhadap atusan dan hukum negara. Di sisi lain, warga memberikan kebebasannya untuk diatur oleh negara, namun harus menerima perlindungan negara dalam sisi keamanan dan moralitas.

Jika negara memberikan hak warga, maka negara berhak dipatuhi. Sebaliknya jika negara gagal melindungi keamanan dan moralitas bagi warga, haknya akan hilang. Demikian sebaliknya, jika warga patuh pada negara ia berhak dilindungi, jika tidak maka perlindungan itu akan hilang.

Ala Soepomo

Di Indonesia, dalam sidang persiapan kemerdekaan, Prof. Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik atau negara kekeluargaan. Menurutnya konsep ini adalah pertengahan antara konsep Barat yang individualistik (di antaranya konsep Rousseau) dan konsep Marxis yang merampas semua hak rakyat secara paksa bagi negara.

Menurut Soepomo konsep integralistik mirip manunggaling kawula lan gusti dalam pandangan Jawa. Dan menurutnya, mungkin untuk mengambil hati penjajah Jepang, ini mirip hubungan antara rakyat Jepang dengan kaisarnya. Nuansa feodal memang terasa, sama sekali tak disebut soal hak dan kedaulatan rakyat dalam sistem negara ala Soepomo.

Meski diklaim berakar pada budaya Timur, Jawa dan Jepang, Soepomo mengambil gagasan dasarnya dari pandangan Barat Spinoza dan Hegel. Namun minimnya kedaulatan rakyat dalam teori Soepomo dikritik tajam oleh Mohammad Hatta (kelak wakil presiden RI pertama) dan Mohammad Yamin. Suatu hal yang unik, karena baik Soepomo, Hatta maupun Yamin sama-sama lulusan pendidikan Barat ala Belanda.

Fiksi Teoritis

Dari semua teori Barat maupun Timur yang sempat melandasi gagasan negara Indonesia merdeka, kelemahan dasarnya adalah tiadanya kesepakatan kontrak yang riil dan konkret. Pembentukan negara demokrasi barat berdasarkan kontrak sosial hanyalah fiksi teoritis. Maka hak-hak individualnya pun tak pernah nyata.

Amerika Serikat, misalnya, disebut kampiun soal hak individu (HAM) dan demokrasi. Realitanya hak warga keturunan kulit hitam, mantan budak yang dihapuskan ikatannya oleh Presiden Lincoln pada 1863, tak pernah setara dengan kulit putih sampai tahun 1960-an.

Perlu seabad untuk memberikan hak setara pada warga kulit hitam. Namun perlu setengah abad lagi untuk membuat bangsa Amerika menerima presiden kulit hitamnya yang pertama, Barrack Obama. Bahkan kini, di era Presiden Trump, rasisme menjadi persoalan yang meruncing lagi di sana.

Konsep Islam

Bandingkanlah dengan konsep kenegaraan Islam. Dalam sejarah Islam, Daulah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasalam diawali sekelompok Muslim yang bersyahadat dan mengikatkan diri pada Rasulullah sebagai pemimpin. Sosok beliau jelas, dikenal dan diakui otoritasnya. Kontrak sosialnya konkret, baiat langsung pada Rasul sejak era Aqabah di Makkah.

Pada masa setelah Rasulullah wafat, umat berbaiat tunduk dan setia pada pengganti Rasulullah, para khalifah. Sosok mereka jelas, dikenal dan diakui otoritasnya. Baiatnya pun nyata.  Artinya ikatan warga dengan negara dikonkretkan oleh Islam pada sosok yang hidup, syahadat dan baiat pada Rasulullah serta baiat pada khalifah.

Ikatan warga adalah dengan kepala negaranya. Otoritas ada pada pemimpin negara. Para pejabat negara hanyalah wakil dari pemimpin negara. Itulah konsep Islam. Kontrak yang begitu hidup dan terasa kehadirannya. Negara mewujud pada sosok pemimpin, perlindungan dan keamanan yang dijamin.

Mandat yang diberikan pada pemimpin bukan tanpa syarat. Pemimpin yang tak layak menjadi penjamin hak warga, tak becus melindungi warga berdasarkan syarat Quran dan Sunnah maka ia kehilangan legitimasinya. Ia bisa dimakzulkan atau dicabut mandatnya. Kekuasaannya tak mutlak.

Inilah penyebab silih bergantinya khalifah dari aneka dinasti. Mereka yang tak bisa memenuhi syarat ideal atau tak dikehendaki rakyatnya akan tersingkir. Digantikan pemimpin atau dinasti baru yang lebih mampu memenuhi kontrak sosial politik dengan umat.

Pilih Mana?

Aneka sistem kontrak sosial itulah yang memunculkan negara dan kedaulatannya di dunia. Pertanyaannya sekarang, konsep yang mana yang berlaku di Indonesia? Hal ini penting untuk mengidentifikasi landasan mana yang akan dipakai dalam menilai hubungan negara dengan warganya.

Jika polanya berdasarkan kontrak sosial Rousseau, maka para WNI eks-ISIS harus dipilah. Mana di antara mereka yang masih terikat kontrak dengan negara, dan mana yang telah lepas. Namun patokannya tidak sesederhana masalah paspor. Melainkan harus ditanyakan dan diuji apakah mereka masih mau mengikatkan diri pada negara. Fit and proper test.

Sementara jika ukurannya konsep Islam, WNI eks-ISIS mungkin punya argumen bahwa mereka menolak kedaulatan negara dikarenakan Indonesia bukan Daulah Islam seperti yang mereka harapkan. Andai Indonesia memenuhi harapan mereka sebagai Daulah Islam, tentu saja mereka tak akan pergi jauh-jauh ke Suriah mencari negara idaman ISIS.

Jika mereka konsisten, mereka tak perlu merengek-rengek minta dipulangkan sebagai WNI. Namun realitanya, tentu sangat berat hidup di negeri orang, daerah konflik pula, tanpa kewarganegaraan jelas dan tanpa perlindungan negara. Idealisme mereka harus dikompromikan dengan realita pahit. Baiat pada negara yang dianggap tak Islami.

Sementara bagi negara, legitimasinya untuk ditaati oleh Muslim bergantung pada ketundukan negara dan pemimpinnya pada syariat Islam. Jika ingin disikapi sebagai ulil amri, maka harus tunduk pada Islam. Jika tidak, legitimasi itu akan hilang.

Namun jika Presiden Jokowi, misalnya, mengambil posisi sebagai ulil amri berdasarkan dan menjalankan syariat Islam, maka masalahnya akan lebih mudah diselesaikan. Para eks-ISIS tentu akan kembali dengan taubat nasuha, bukan taubat pragmatis. Bahkan andai dilakukan sejak dulu, tentu tak ada WNI Muslim yang keblinger impian daulah Islamnya ISIS.

Bagaimana jika konsep integralistik ala Soepomo yang menjadi landasan? Negara dan warganya selalu menyatu tak pernah terpisahkan. Sejelek-jelek warga negara, mereka adalah anak-anak negara. Bagian dari keluarga besar yang selalu menyatu dengan ikatan darah kebangsaan.

Maka mereka ibarat anak-anak hilang yang kembali kepada orang tuanya. Ayah ibu yang punya kasih sayang tentu akan memaafkan anak-anaknya yang kabur dari rumah dan ingin kembali. Meskipun bisa juga mereka dikutuk jadi paria, tak punya kewarganegaraan, seperti Malin Kundang dikutuk jadi batu oleh ibunya.

Lalu bagaimana jika konsep negara ala Marxis Rusia dan Cina yang dipakai? Suka-suka negara dan partai penguasa. Diterima suka-suka pemerintah, ditolak juga demikian. Karena negara bebas berbuat apa saja pada rakyatnya. Bukankah sejarah mencatat, jutaan rakyat di Rusia dan Cina jadi korban pembantaian Stalin dan Mao?

Inilah kurang lebih pilihan alternatif yang tersedia bagi pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi persoalan WNI eks-ISIS. Mau ala Rousseau, Soepomo, Marx atau Rasulullah SAW? Monggo ditimbang dan dipilih.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat