... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Tak Sudi Diminta Mata-matai Saudara Muslimnya, Empat Pria Gugat FBI

Foto: Mata-mata

KIBLAT.NET, Washington – Empat pria Muslim menggugat FBI setelah mereka dimasukkan dalam daftar larangan terbang karena menolak untuk emata-matai Muslim lain. Mereka mendesak Mahkamah Agung AS untuk menegaskan putusan terhadap para agen FBI.

Muhammad Tanvir, penggugat utama, mengatakan agen FBI mendekatinya di tempat kerjanya pada Februari 2007 untuk bertanya kepadanya tentang seorang kenalan.

Dia mengatakan selama tiga tahun berikutnya menolak permintaan untuk menjadi informan selama kunjungannya ke Pakistan. Tanvir, yang merupakan penduduk tetap AS,memang kerap mengunjungi Pakistan, tempat istri dan keluarganya tinggal.

Warga New York yang tidak pernah terkena kasus kejahatan ini, menyebut bahwa agen FBI menempatkannya pada daftar larangan terbang pada tahun 2010 sebagai tindakan memaksa.

Daftar larangan terbang adalah daftar rahasia yang memungkinkan pihak berwenang AS untuk menghentikan orang naik pesawat komersial karena masalah terorisme.

Tanvir dan tiga penggugat lainnya mengatakan bahwa mematai-matai sesama Muslim dan pergi ke masjid dengan alasan palsu akan melanggar prinsip agama.

“Tidak seorang pun harus dilecehkan dan dipaksa untuk memata-matai komunitas agama mereka,” kata Tanvir dalam sebuah pernyataan Rabu malam.

“Agen-agen FBI tahu saya memiliki potensi karena saya harus terbang untuk menemui keluarga saya.”

“Saya melanjutkan pertarungan ini karena saya ingin memastikan bahwa orang lain tidak mengalami apa yang saya alami.”

Dalam sebuah pernyataan, Pusat Hak-Hak Konstitusional mengatakan Mahkamah Agung diminta untuk mempertimbangkan apakah Undang-Undang Pemulihan Kebebasan Beragama (RFRA) memungkinkan para pria untuk menuntut agen FBI atas kerusakan atau kerugian yang mereka derita sebagai akibat dari daftar tersebut.

BACA JUGA  Gangster Kejam di Meksiko Tewas Kena Corona

“Perlindungan luas untuk kebebasan beragama adalah bagian dari mitologi pendiri negara ini, dan Kongres jelas dimaksudkan untuk menyediakannya dengan RFRA,” kata pengacara senior pengelola Pusat Hak-hak Konstitusional Shayana Kadidal.

“Jika pengadilan memutuskan untuk memotong mekanisme peradilan terakhir untuk akuntabilitas, itu akan mengirim pesan yang jelas kepada FBI dan lembaga-lembaga lain bahwa mereka dapat menginjak-injak hak-hak komunitas Muslim dengan impunitas.”

“Di bawah pemerintahan saat ini, lebih penting dari sebelumnya bahwa pengadilan memberikan pemeriksaan terhadap pelanggaran bermotivasi agama seperti ini.”

Pengadilan banding federal di New York menemukan pada 2018 bahwa orang-orang itu dapat meminta ganti rugi berdasarkan RFRA, undang-undang tahun 1993 yang melarang pemerintah federal memaksakan “beban substansial” pada latihan keagamaan tanpa alasan kuat.

Sumber: Middle East Eye
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Editorial

Editorial: Setelah Gus Sholah Tiada

Gus Sholah, semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang santun namun tegas, beliau tak segan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap siapapun. Termasuk kepada organisasi tempatnya bernaung, Nahdhatul Ulama. Sebagai ulama sekaligus cucu pendiri NU, beliau sangat gigih menolak NU menjadi alat politik. Beliau ingin NU lebih konsen pada pembelaan terhadap wong cilik secara umum dan umat Islam secara khusus.

Kamis, 06/02/2020 19:19 0

Indonesia

WNI Eks ISIS Tidak Boleh Dilarang Pulang ke Indonesia

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Suparji Ahmad menegaskan bahwa WNI eks ISIS harus mendapat perlindungan.

Kamis, 06/02/2020 19:19 0

Indonesia

Amerika Tak Punya Legitimasi Jadi Juru Damai Israel-Palestina

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyidin Junaidi menegaskan bahwa rencana perdamaian israel-Palestina yang diinisiasi Donald Trump harus ditolak

Kamis, 06/02/2020 18:32 0

Video News

Pemulangan Eks ISIS Perlu Libatkan MUI

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menilai kepulangan WNI eks ISIS dari beberapa negara di Timur Tengah tidak bisa dilarang.

Kamis, 06/02/2020 17:34 0

Indonesia

Sandiaga: Oposisi Harus Kerja Beri Solusi

Wakil Ketua Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu pembicara launching buku #KamiOposisi karya Mardani Ali Sera. Dalam pemaparannya, Sandi meminta oposisi turut bekerja membantu pemerintah dalam hal memberikan solusi atas kinerja pemerintah yang dirasa kurang tepat.

Kamis, 06/02/2020 16:21 0

Indonesia

MER-C: Proposal Perdamaian Trump Harus Ditolak

Ketua Presidium Lembaga Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad menegaskan bahwa pihaknya menolak dan mengecam proposal perdamaian yang dirumuskan Donald Trump.

Kamis, 06/02/2020 13:56 0

Indonesia

Palestina Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Buatan Trump

Palestina kembali menegaskan bahwa pihaknya menolak rencana perdamaian Timur Tengah ala Amerika Serikat (AS) atau lebih dikenal dengan Deal of The Century (Kesepakatan Abad Ini) atau Middle East Peace Plan (Rencana Perdamaian Timur Tengah).

Kamis, 06/02/2020 13:22 0

Artikel

Natsir dan Imaji Negara Agama

Natsir tercatat sebagai tokoh yang getol menyuarakan kemungkinan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

Kamis, 06/02/2020 12:55 0

Video News

Gus Sholah Wafat, HNW: Semua Kalangan Merasa Kehilangan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan Indonesia berduka dan kehilangan atas meninggalnya Gus Sholahudim Wahid.

Kamis, 06/02/2020 04:45 0

Indonesia

Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Diulang Dari Awal

Baleg menyebutkan bahwa RUU P-KS bukan carryover.

Kamis, 06/02/2020 04:05 0

Close