... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Gus Sholah di Antara Islam dan Negara

Foto: Gus Sholah (kiri) dan kakaknya Gus Dur.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblat.net

KIBLAT.NET – Umat Islam di Indonesia kembali kehilangan salah satu tokohnya, Sholahuddin al Ayyubi, atau lebih dikenal sebagai Gus Sholah. Tentu, ayah beliau, K.H. Abdul Wahid Hasyim, memiliki cita besar menamakan putra beliau dengan tokoh besar Islam pembebeas Baitul Maqdis tersebut. Jika putra pertamanya diberi nama Abdurrahman ad-Dakhil (kemudian dikenal sebagai Abdurrahman Wahid), maka putra ketiganya pun diberi nama orang besar pula, yaitu Sholahuddin al-Ayyubi atau Sholahuddin Wahid.

Sudah banyak obituari dan biografi singkat yang muncul pasca wafatnya Gus Sholah. Selain dikenal pribadi ramah, beliau pun dikenal memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan kakaknya, Gus Dur. Termasuk dalam pandangan-pandangan Gus Sholah tentang relasi agama dan negara.

Gus Sholah memang sejak kecil mengecap lingkungan yang berbeda. Hal itu memungkinkan dirinya menerima pandangan-pandangan yang beragam. Ia bersekolah di sekolah bukan Islam, melainkan swasta umum. Kelak di sekolah itu ia berkenalan dengan anak-anak dari tokoh di luar kalangan Islami, seperti anak-anak dari Mr. Soenario dan Wilopo yang dikenal sebagai tokoh-tokoh dari Partai Nasional Indonesia (PNI).

Gus Sholah sebagai putra dari tokoh besar Islam, K.H. Abdul Wahid Hasyim menerima pendidikan agama langsung dari ayah dan ibunya sejak kecil. Menariknya, selain dari kedua orang tuanya dan kakeknya, K.H. Bisri Syansuri, beliau juga menimba ilmu dari ulama besar Betawi, yaitu K.H. Abdullah Syafi’i, yang dikenal dekat dengan kalangan Masyumi.

Mungkin ini sebabnya beliau dikenal sebagai tokoh pemersatu di kalangan umat Islam. Ia sering berupaya mendekatkan hubungan antara Nadhlatul Ulama (ormas tempatnya bernaung secara kultural dan struktural) dengan Muhammadiyah. Bahkan kepada Lukman Hakiem, penulis biografi Moh. Natsir, Gus Sholah mengatakan ia adalah NU yang Masyumi. Apa maknanya kita tak dapat mengetahuinya, namun ia adalah Nahdiyyin yang menghargai tokoh Masyumi seperti Moh. Natsir.

Pandangan Gus Sholah memang menarik untuk digali, termasuk pandangan-pandangan politiknya, khususnya mengenai relasi agama (Islam) dan negara. Selama ini mungkin lebih banyak digali pandangan kakaknya, Gus Dur tentang agama dan negara yang condong pada sekularisme. Sehingga banyak yang keliru menganggap Nahdlatul Ulama (organisasi yang dipimpin Gus Dur) juga memiliki pandangan yang seragam dengan Gus Dur.

Di sini kemudian poin penting nya: Gus Sholah memiliki pandangan yang berbeda dengan kakakknya. Ia bahkan pernah terlibat polemik dengan Gus Dur. Pandangan Gus Sholah kemudian menjadi pengimbang dari pandangan-pandangan Gus Dur mengenai relasi agama dan negara.

Tulisan ini tidak hendak menyajikan pandangan utuh Gus Sholah mengenai relasi agama dan negara, melainkan hanya mencoba menyarikan dari beberapa tulisan Gus Sholah (termasuk polemiknya dengan Gus Dur) pasca jatuhnya Suharto di tahun 1998-1999. Setidaknya dari tulisan-tulisan tersebut kita dapat melihat corak pemikiran Gus Sholah mengenai relasi agama dan negara di Indonesia.

Perbedaan Gus Sholah dengan Gus Dur memang bukan terbatas pada polemik wacana saja, melainkan berujung pada politik praktis. Di awal era reformasi Gus Dur kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedangkan Gus Sholah bersama pamannya, K.H. Yusuf Hasyim (anak dari K.H. Hasyim Asy’ari yang juga pengasuh Ponpes Tebuireng) mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU).

PKU sendiri merupakan saluran bagi Nahdiyyin yang bersikap kritis terhadap Gus Dur. Hal ini disebutkan sendiri secara tersirat oleh Gus Sholah. Dalam tulisannya di Republika, 3 Oktober 1998, menjelang berdirinya PKU (saat itu belum dideklarasikan), Gus Sholah menulis tentang  kemungkinan para figur partai di luar PKB, Partai SUNI dan PNU. Menurutnya,
“Mereka adalah sekelompok elit NU yang kritis terhadap kepemimpinan Gus Dur dan berani secara terbuka untuk berbeda sikap dan pendirian. Mereka mendambakan suatu kehidupan demokrasi di dalam NU, sesuatu yang pernah ada pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Mereka bukanlah tipe oportunis yang bersikap “yes man” terhadap semua kehendak Gus Dur. Dapat dipahami bahwa mereka seringkali menjadi bulan-bulanan dari para pendukung fanatik Gus Dur.”

K.H. Yusuf Hasyim atau biasa disebut Pak Ud juga menegaskan kemunculan PKU sebagai kritik terhadap PKB. Pak Ud menyatakan bahwa berdirinya PKU yang berasas Islam dan Pancasila didasarkan pada tiga alasan, pertama, karena di PKB tidak ada napas Islam. Menurutnya, “Berbeda dengan PKU yang mencantumkan akidah Islam.” Kedua, proses recruitmen PKB tidak demokratis. Ketiga, berkeberatan atas dukungan PKB kepada ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Secara politik, menurut Pak Ud, dukungan PKB terhadap Megawati adalah suatu “dosa.” “Kalau secara politik saja dosa, apalagi secara agama,” tegas Pak Ud. (Republika, 26 Oktober 1998)

BACA JUGA  HNW: Cabut RUU HIP dari Prolegnas, Agar Negara Fokus Urus Covid-19

PKU memang memiliki visi partai yang hendak memwujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, beradab dan sejahtera serta diridhai Allah SWT. Salah satu tujuan khusus partai tersebut adalah memperjuangkan masuknya nilai-nilai Islam yang relevan ke dalam aturan perundang-undangan negara.

PKU memang akhirnya tak mampu meraih hasil besar di Pemilu 1999. Namun setidaknya kita dapat sedikit mengintip visi itu sejalan dengan pandangan politik Gus Sholah. Hal ini dapat kita tegaskan kembali dalam polemiknya dengan Gus Dur mengenai relasi agama dan negara serta masuknya nilai-nilai Islam dalam perundang-undangan negara.

Polemik ini berawal dari penafsiran Gus Dur pada pemikiran ayahandanya, K.H. A. Wahid Hasyim. Gus Dur, berdasarkan penuturan Soewarno, mantan pengawal Jenderal Sudirman dan Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama era Orde Baru. Menurut Gus Dur berdasarkan penuturan kedua orang tadi, K.H. Wahid Hasyim adalah orang yang meletakkan supremasi Pancasila di atas hukum Islam. Gus Dur juga menyandarkan penafsiran tentang ayahnya tersebut pada kebijakan K.H. Wahid Hasyim yang menerima perempuan dalam Sekolah Guru Hakim Agama Negeri. (Media Indonesia, 8 Oktober 1998)

Jika kita membaca kembali karya-karya K.H. A. Wahid Hasyim, penafsiran seperti ini tentu bertentangan dengan karya-karya dan rekam jejak beliau. Hal ini pula yang kemudian dibantah oleh Gus Sholah. Dalam tulisannya di Media Indonesia, 17 Oktober 1998, Gus Sholah membantah dengan menyebut kiprah K.H. Wahid Hasyim di Sidang BPUPKI yang mengusulkan agar “…agama negara adalah agama Islam” dan presiden Indonesia wajib beragama Islam. Gus Sholah secara tersirat mengatakan bahwa K.H. Wahid Hasyim menghendaki agar Islam menjadi sumber hukum di Indonesia.

Menanggapi pernyataan Gus Dur, Gus Sholah juga menyatakan bahwa hukum Islam disandarkan kepada Pancasila adalah hal yang wajar karena dasar negara adalah Pancasila. Tetapi bukan berarti hal itu merupakan dominasi Pancasila atas hukum Islam. Menurutnya, penafsiran Pancasila karena adanya  sila Ketuhanan yang Maha Esa harus bersifat relijius bukan sekular. Sanggahan Gus Sholah kembali disanggah Gus Dur. Menurutnya hukum di Indonesia harus memilih di antara hukum nasional ataukah hukum Islam.

Tulisan Gus Dur secara tersirat memang menggambarkan pemikirannya yang sekularistik. Hal ini pula yang dilihat Gus Sholah. Ia tidak menafikan ada pertentangan antara kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekular di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Hal ini yang menimbulkan perbedaan pandangan dalam menentukan dasar negara.

Menurut Gus Sholah dalam “Negara Demokrasi Tak Mesti Negara Sekuler” (1998), “Jika kita mengambil negara Islam sebagai tesis dan negara sekuler sebagai antithesis, maka menurut penulis, sintesisnya adalah negara Pancasila yang berketuhanan atau sesuatu yang, “bukan negara agama dan bukan negara sekuler.” Kita akan paham bahwa ini bukan omong kosong, tetapi sesuatu hal yang benar-benar ada, asalkan kita tak berpikir apriori.”

Oleh sebab itu Gus Sholah termasuk tokoh yang berpandangan Pancasila dan Islam tak perlu saling bertentangan. Merujuk pada pendapat K.H. Achmad Siddiq, Gus Sholah menyebutkan bahwa
“…Pancasila dan Islam bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu sambal membuang yang lain. Keduanya dapat sejalan dan saling mengukuhkan, tidak bertentangan, dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak saling mengalahkan, bahkan saling menunjang, saling melengkapi, harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan.”(Media Indonesia, 17 Oktober 1998)

BACA JUGA  Haluan Ekonomi Masyumi

Gus Sholah mengakui bahwa Pancasila bersifat terbuka dan selalu dapat ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Menurutnya, yang harus dihindarkan adalah suatu kalangan memaksakan tafsiran mereka terhadap pihak lain, secara langsung atau tidak, misalnya kalau kalangan yang menafsirkan bahwa Pancasila itu tidak bersifat sekuler dikenai tuduhan bahwa kalangan itu bermaksud mendirikan negara Islam. (Republika, 10 Agustus 1998)

Dalam perjalanannya Gus Sholah melihat bahwa masuknya ketentuan syariat Islam dalam perundang-undangan, mulai dari UU Perkawinan hingga Peradilan agama, maka telah terwujud satu negara Pancasila yang berketuhanan.

“…Suatu negara yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Di dalam negara yang sudah kita jalani selama seperempat abad ini, diberikan akomodasi terhadap masuknya secara terbatas syariat ke dalam peraturan perundangan,” jelas Gus Sholah dalam tulisannya di Media Indonesia, 17 Oktober 1998.

Lantas apa yang dimaksud Gus Sholah dengan masuknya secara syariat Islam secara terbatas? Di mana batasannya? Gus Sholah tidak memberikan batasan yang jelas. Dari beberapa tulisannya dapat kita lihat bahwa batasan itu nampaknya sejauh tidak menyerupai Piagam Jakarta.

Legalisasi syariat Islam secara terbatas meski terdapat beberapa ekses, menurut Gus Sholah telah diterima sebagian besar masyarakat Indonesia. Ia berpandangan, langkah untuk mengubah Indonesia menjadi sekular akan ditentang kelompok nasionalis Islam. Begitu pula sebaliknya. Maka perbedaan antara negara berketuhanan dan Piagam Jakarta terletak pada pembatasan legalisasi syariat Islam tersebut.

Ditambah lagi, dalam pengamatan Gus Sholah, arus utama gerakan Islam mutakhir (belakangan ini) tidak lagi menginginkan adanya negara Islam. Gus Sholah kemudian menambahkan, “Mereka sepakat untuk membatasi legalisasi ajaran Islam sampai batas tertentu yang wajar, mungkin hanya sampai pada hukum kekeluargaan. Mereka jelas menentang hukuman potong tangan, hukuman pancung, hukuman rajam, dan lain-lain, – yang terasa tidak tepat diterapkan di Indonesia.” (Republika, 9 Juli 1998)

Sejauh ini kita setidaknya dapat menyimpulkan bahwa Gus Sholah menolak sekularisasi di Indonesia. Di Nadhlatul Ulama, Gus Sholah juga mengingatkan bahwa “…tidak boleh dibiarkan adanya pribadi pengurus NU mempunyai pandangan politik sekuler dan mengatasnamakan NU serta membawa NU ke arah pandangan semacam itu. Harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penyimpangan terhadap cita-cita para pendiri NU dan manipulasi kekuatan NU untuk mendukung kelompok sekuler oleh sekelompok orang di dalam NU, karena gejalanya sudah terlihat jelas.” (Republika, 10 Agustus 1998)

Gus Sholah juga melihat relasi agama dan negara di Indonesia diberikan jalan tengah berupa, meminjam istilah Gus Sholah, ‘negara berketuhanan,’ yang bukan sekular bukan pula negara berdasarkan agama. Aspirasi syariat Islam dituangkan ke dalam perundang-undangan, namun dalam pandangan Gus Sholah memiliki batasan. Batasan itu, (sejauh pembacaan penulis) meski belum tampak tegas batasannya, setidaknya Gus Sholah tidak mendukung penerapan syariat Islam, seperti yang pernah termaktub dalam Piagam Jakarta.

Terlepas setuju atau tidak dengan pandangan politiknya, Gus Sholah telah menorehkan jejaknya di Indonesia dengan menentang sekularisme. Kiprah Gus Sholah mewarnai kancah politik juga menjadi salah satu ikhtiarnya menjadikan Islam sebagai landasan partai politiknya. Amal-amalnya menjadi pertanda bahwa NU tidaklah monolitik, bahkan dapat sangat berbeda dengan saudara kandungnya sendiri, Gus Dur.

 

 

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

ACT Targetkan Kirim 10.000 Box Masker ke Hongkong dan Macau

Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menargetkan akan mengirim 10.000 box masker ke ke Macau dan Hongkong.

Jum'at, 07/02/2020 14:46 0

Amerika

Tak Sudi Diminta Mata-matai Saudara Muslimnya, Empat Pria Gugat FBI

Mereka mendesak Mahkamah Agung AS untuk menegaskan putusan terhadap para agen FBI.

Jum'at, 07/02/2020 12:52 0

Asia

Begini Penampakan “Masjid Berjalan” di Jepang

Bagian belakang truk yang dimodifikasi dapat diperlebar dalam hitungan detik. Terdapat papan tanda Arab dan keran air untuk berwudhu.

Jum'at, 07/02/2020 10:56 0

Yaman

Pemimpin Al-Qaidah Yaman Dilaporkan Terbunuh oleh Drone AS

Al-Raymi adalah pendiri dan pemimpin AQAP dan wakil pemimpin Al-Qaidah pusat Aiman Al-Zawahiri.

Jum'at, 07/02/2020 10:29 0

Editorial

Editorial: Setelah Gus Sholah Tiada

Gus Sholah, semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang santun namun tegas, beliau tak segan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar terhadap siapapun. Termasuk kepada organisasi tempatnya bernaung, Nahdhatul Ulama. Sebagai ulama sekaligus cucu pendiri NU, beliau sangat gigih menolak NU menjadi alat politik. Beliau ingin NU lebih konsen pada pembelaan terhadap wong cilik secara umum dan umat Islam secara khusus.

Kamis, 06/02/2020 19:19 0

Indonesia

WNI Eks ISIS Tidak Boleh Dilarang Pulang ke Indonesia

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Suparji Ahmad menegaskan bahwa WNI eks ISIS harus mendapat perlindungan.

Kamis, 06/02/2020 19:19 0

Indonesia

Amerika Tak Punya Legitimasi Jadi Juru Damai Israel-Palestina

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyidin Junaidi menegaskan bahwa rencana perdamaian israel-Palestina yang diinisiasi Donald Trump harus ditolak

Kamis, 06/02/2020 18:32 0

Video News

Pemulangan Eks ISIS Perlu Libatkan MUI

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menilai kepulangan WNI eks ISIS dari beberapa negara di Timur Tengah tidak bisa dilarang.

Kamis, 06/02/2020 17:34 0

Indonesia

Sandiaga: Oposisi Harus Kerja Beri Solusi

Wakil Ketua Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu pembicara launching buku #KamiOposisi karya Mardani Ali Sera. Dalam pemaparannya, Sandi meminta oposisi turut bekerja membantu pemerintah dalam hal memberikan solusi atas kinerja pemerintah yang dirasa kurang tepat.

Kamis, 06/02/2020 16:21 0

Amerika

Donald Trump Bebas dari Dakwaan Pemakzulan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepertinya bisa bernapas lega usai dirinya terbebas dari dakwaan pemakzulan. Keputusan bebas tersebut ditetapkan dalam persidangan di Senat AS pada Rabu (05/02/2020). 

Kamis, 06/02/2020 15:26 0

Close