... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Natsir dan Imaji Negara Agama

Foto: Muhammad Natsir.

KIBLAT.NET – Du choc des opinions jaillit la verite. Karena perbenturan pendapat, terbersitlah kebenaran. Peribahasa Perancis tersebut menjadi semangat Muhammad Natsir ketika menyampaikan perlunya Islam sebagai dasar negara dalam sidang Konstituante 1957.

Natsir mewakili Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan penuh percaya diri menyatakan kehendaknya supaya negara Republik Indonesia ini berdasarkan Islam. Dalam pidatonya, Natsir mengutarakan sanggahannya terhadap pihak-pihak yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara.

Natsir menyanggah narasi yang sering kita dengar hingga hari ini: “Jangan gunakan Islam sebagai dasar negara, sebab Islam hanyalah satu paham hidup milik satu golongan saja, sedangkan di Indonesia terdapat golongan-golongan lain selain Islam.”

Natsir menilai penolakan tersebut tidak subtantif. Penolakan tersebut, menurutnya telah mengabaikan merites, isi, dan sifat dari paham hidup Islam serta mengabaikan kenyataan bahwa paham Islam telah berakar dalam kehidupan mayoritas rakyat Indonesia.

Bahkan Natsir malah balik bertanya:

“Apa alasan umat Islam harus menerima Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Pancasila itupun sesungguhnya juga miliknya satu pihak saja, yang tidak mewakili lain-lain golongan yang ada di Indonesia ini? Sehingga, paham-hidup kami umat Islam tidaklah tercerminkan oleh Pancasila itu.” (Debat Dasar Negara, Islam dan Pancasila, Konstituante 1957, Pustaka Panjimas, Jakarta, hal. 11).

Adapun mengenai narasi bahwa Pancasila merupakan titik pertemuan, Natsir menegaskan bahwa titik pertemuan dalam urusan dasar negara bukanlah urusan main-main. Beliau memandang bahwa titik pertemuan yang dikemukakan oleh para pendukung Pancasila belum mencapai taraf tersebut.

BACA JUGA  Mengenal Ulama Bersama KH. Hasyim Asy’ari

Kesediaan golongan komunis untuk menerima Pancasila justru menjadi dasar kritik Natsir. “Dan apakah orang-orang yang bertemu dalam Pancasila itu harus menerima sila-sila itu kelimanya atau boleh menerima sebagian-sebagian. Sebab saudara ketua, saya melihat ada golongan yang terang-terang menolak sila ke-Tuhanan, besedia juga “bertemu” dalam Pancasila itu.” (Ibid, hal. 12).

Natsir khawatir bila banyak golongan di Indonesia terutama Islam harus bersikap seperti golongan komunis demi “bertemu” dalam Pancasila; mengorbankan paham hidupnya. Karena itulah, Natsir menyimpulkan kurang tepat jika Pancasila disebut sebagai titik pertemuan semua golongan di Indonesia.

Maka dalam kesimpulannya, Natsir menyampaikan: “Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami mengajukan Islam sebagai dasar negara kita, akan tetapi berdasarkan keyakinan kami, bahwa ajaran-ajaran Islam yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keagamaan atas saling harga-menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara: ”Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi malah akan melindungi”.” (Ibid, hal. 14).

Tak lupa, dalam forum tersebut Natsir menyampaikan kritik atas ceramah Soekarno perihal sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 17 Juni 1945. Natsir menilai Soekarno telah merelatifkan ujud Ketuhanan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ke taraf yang lain. Dari taraf hidup pengembara, ke taraf agraria sampai taraf hidup industrialisasi dan lain-lain.

BACA JUGA  Inilah yang Taliban Inginkan

Pandangan Soekarno bahwa masyarakat Indonesia telah ber-Tuhan sejak dulu kala dikarenakan mereka dulunya berada dalam taraf agraris ditentang oleh Natsir. Menurut beliau, Soekarno telah melupakan satu hal, yaitu wahyu. Karena bersumber dari Tuhan, wahyu tentu bebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat temporer.

“Wahyu, yang bebas daripada pengaruh-pengaruh yang bersifat temporer, seperti pengaruh agararia, nomadis atau industrialisme. Wahyu, yang memancar ibarat mata air yang memancarkan “al-iksir” penawar hidup yang bersifat abadi dan membebaskan manusia dari kesesatan dan terus meraba-raba mencari Tuhan.” (Ibid, hal. 25).

Baca halaman selanjutnya: Imaji Negara Agama ...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Turki

Erdogan Ancam Rezim Assad untuk Mundur dari Idlib

"Jika rezim tidak mundur, Turki akan berkewajiban untuk memastikan itu," lanjutnya.

Kamis, 06/02/2020 09:09 0

China

Kota-kota China yang Diisolasi Akibat Virus Corona Kian Bertambah

Di China sendiri, tercatat sebanyak 24.000 orang positif Corona.

Kamis, 06/02/2020 08:16 0

Video News

Gus Sholah Wafat, HNW: Semua Kalangan Merasa Kehilangan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan Indonesia berduka dan kehilangan atas meninggalnya Gus Sholahudim Wahid.

Kamis, 06/02/2020 04:45 0

Indonesia

Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Diulang Dari Awal

Baleg menyebutkan bahwa RUU P-KS bukan carryover.

Kamis, 06/02/2020 04:05 0

Video News

MUI: Pengelolaan Filantropi Islam Kurang Maksimal

Wakil Ketua Steering Commitee KUII VII, Nur Ahmad menyebut selama ini kedermawanan (filantropi) Umat Islam belum dikelola, disalurkan dan dikembangkan dengan baik.

Kamis, 06/02/2020 03:32 0

Indonesia

Terbukti Nodai Agama, Perempuan Pembawa Anjing ke Masjid Divonis Bebas

Dalam putusannya, Majelis Hakim Indra Meinantha Vidi menyatakan, dalam fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, wanita berusia 52 tahun itu terbukti melanggar pidana Pasal 156 huruf a tentang penodaan agama.

Kamis, 06/02/2020 00:25 0

Indonesia

Pemulangan Eks ISIS Perlu Libatkan MUI

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menilai kepulangan WNI eks ISIS dari beberapa negara di Timur Tengah tidak bisa dilarang.

Kamis, 06/02/2020 00:17 0

Indonesia

Komisi VIII DPR: Jika Kembali ke Indonesia, Eks ISIS Harus Dipastikan Tak Buat Masalah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengkritisi pernyataan Menteri Agama soal rencana pemulangan 660 eks ISIS ke Indonesia

Kamis, 06/02/2020 00:09 0

Indonesia

PPIM UIN Syarif Hidayatullah Sebut DPR Tak Jelas Soal Perumusan Pendidikan Agama

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta merilis survei terkait Pandangan Anggota DPR-RI Tentang Peran Negara Terhadap Pendidikan Agama.

Rabu, 05/02/2020 23:59 0

Indonesia

MUI: Pengelolaan Filantropi Islam Kurang Maksimal

Dalam persiapan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung akhir Februari mendatang, MUI mengadakan uji sahih materi yang akan dibawa ke KUII tersebut. Hari ini (5/2/2020), MUI baru saja menyelesaikan uji tashih tentang Filantropi Islam.

Rabu, 05/02/2020 16:24 0

Close