Komisi VIII: Pembahasan RUU PKS Diulang Dari Awal

KIBLAT.NET, Jakarta – November 2019 lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengungkapkan adanya pembahasan ulang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk menyamakan persepsi dengan anggota dewan Komisi VIII. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Hasan menjelaskan, keputusan Baleg menyebutkan bahwa RUU P-KS bukanlah RUU yang carryover. Sehingga tidak melanjutkan yang ada di periode sebelumnya dan harus mengulang pembahasan dari awal jika ingin disahkan.

“Sehingga konsekuensinya harus dibahas dari awal. Kalau Baleg merekomendasikan kepada Komisi VIII bahwa RUU PKS adalah carryover, tentu kita akan melanjutkan pembahasan dari periode sebelumnya,”ujar Hasan saat ditemui di Hotel Contury Park Senayan, Jakarta pada Rabu sore (05/02/2020).

Selain itu, politisi partai Golkar itu juga mengatakan bahwa pihaknya perlu melakukan sinkronisasi terlebih dahulu antara RUU P-KS dengan RUU KUHP jika ingin melanjutkan pembahasan RUU P-KS.

Hal itu karena ada beberapa jenis kekerasan seksual yang juga diatur dalam RUU KUHP. Dikarenakan posisi KUHP lebih tinggi, maka perlu ada harmosasi pasal terlebih dahulu.

“Ketiga, juga ada aspirasi bahwa pembahasan RUU PKS itu dilakukan bukan hanya Komisi VIII, tapi juga dengan komisi III. Jadinya bukan lagi panja tapi pansus,”tutur Hasan

“Karena aspek pemidanaan dari undang-undang itu, sebenarnya adalah domain komisi III. Sementara kita di Komisi VII lebih pada aspek pencegahan, rehabilitasi korban dan perlindungan terhadap korban kekerasan,”imbuhnya.

BACA JUGA  Polri Tolak Keluarkan Izin Reuni 212

 

Reporter: Qoid

Editor: Guntur Aji

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat