... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Amerika Tak Punya Legitimasi Jadi Juru Damai Israel-Palestina

Foto: KH. Muhyidin Junaidi

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhyidin Junaidi menegaskan bahwa rencana perdamaian israel-Palestina yang diinisiasi Donald Trump harus ditolak. Sebab, hal itu hanya menguntungkan Israel.

“Inisiatif damai yang diinisiasi Donald Trump sangat tidak masuk akal dan hanya menguntungkan pihak israel. Oleh karena itu, inisiatif Trump ini perlu ditolak,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (06/02/2020).

Menurutnya, keinginan Trump sama saja menjual tanah Palestina kepada israel. Muhyidin menegaskan, tindakan tersebut jelas melukai rakyat Palestina.

“Nanti rakyat Palestina perlahan pasti akan kehilangan wilayah mereka sedikit demi sedikit. Dan nanti jadilah wilayah Palestina di tepi barat milik israel,” paparnya.

“Anda bisa bayangkan orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat mau pergi ke Yerusalem harus minta izin dulu. Kita tahu bahwa Yerusalem seluruhnya itu tidak bisa dipisahkan dari Palestina karena kota bersejarah,” tuturnya.

Maka, ia menegaskan bahwa Trump tidak boleh memutuskan nasib bangsa Palestina hanya bicara dengan israel saja. Bahkan, ia menekankan bahwa Amerika tidak elok menjadi juru damai antara israel dan Palestina.

“Amerika tidak lagi berhak menjadi juru damai karena dia sudah menunjukkan ke berpihak kanya kepada israel. Jadi dia tidak punya legitimasi untuk menjadi juru damai,” tegasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Pemulangan Eks ISIS Perlu Libatkan MUI

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menilai kepulangan WNI eks ISIS dari beberapa negara di Timur Tengah tidak bisa dilarang.

Kamis, 06/02/2020 17:34 0

Amerika

Donald Trump Bebas dari Dakwaan Pemakzulan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepertinya bisa bernapas lega usai dirinya terbebas dari dakwaan pemakzulan. Keputusan bebas tersebut ditetapkan dalam persidangan di Senat AS pada Rabu (05/02/2020). 

Kamis, 06/02/2020 15:26 0

Irak

Loyalis Sadr Mulai Serang Demonstran Irak, 5 Orang Tewas

Sedikitnya lima orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam bentrokan antara pemrotes anti-pemerintah dan pendukung pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr di Irak selatan.

Kamis, 06/02/2020 15:03 0

Suriah

Assad Abaikan Ancaman Erdogan di Idlib

"Jika rezim tidak mundur, Turki akan berkewajiban menangani sendiri," kata Erdogan.

Kamis, 06/02/2020 14:45 0

Artikel

Natsir dan Imaji Negara Agama

Natsir tercatat sebagai tokoh yang getol menyuarakan kemungkinan Islam sebagai dasar negara Indonesia.

Kamis, 06/02/2020 12:55 0

Turki

Erdogan Ancam Rezim Assad untuk Mundur dari Idlib

"Jika rezim tidak mundur, Turki akan berkewajiban untuk memastikan itu," lanjutnya.

Kamis, 06/02/2020 09:09 0

China

Kota-kota China yang Diisolasi Akibat Virus Corona Kian Bertambah

Di China sendiri, tercatat sebanyak 24.000 orang positif Corona.

Kamis, 06/02/2020 08:16 0

Video News

Gus Sholah Wafat, HNW: Semua Kalangan Merasa Kehilangan

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan Indonesia berduka dan kehilangan atas meninggalnya Gus Sholahudim Wahid.

Kamis, 06/02/2020 04:45 0

Video News

MUI: Pengelolaan Filantropi Islam Kurang Maksimal

Wakil Ketua Steering Commitee KUII VII, Nur Ahmad menyebut selama ini kedermawanan (filantropi) Umat Islam belum dikelola, disalurkan dan dikembangkan dengan baik.

Kamis, 06/02/2020 03:32 0

Artikel

Raja Gila dan Kita Yang Gila Raja

Fenomena raja palsu mengakar di masyarakat Indonesia yang pernah lama menganut sistem feodal. Bahkan, para pemimpin tingkat nasional dan tingkat daerah kerap menggunakan atribut feodalisme

Rabu, 05/02/2020 22:57 0

Close