... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Rusuh di Natuna, Buntut Ketidakterbukaan Informasi Pemerintah Pusat

Foto: Ratusan warga Natuna menolak kedatangan pesawat yang mengevakuasi WNI dari Wuhan, China (Foto: Batamnews)

KIBLAT.NET, Jakarta – Keputusan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Natuna sebagai lokasi evakuasi dan karantina bagi 238 WNI dari Wuhan, China menimbulkan keributan. Ratusan warga berunjuk rasa memblokir jalan menuju Bandara Raden Sajjad, Ranai, Natuna pada Ahad (02/02/2020), mereka menolak Natuna menjadi lokasi evakuasi WNI dari Wuhan. Mereka diliputi kekhawatiran yang tinggi akan dampak virus corona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat global.

Selain berunjuk rasa, sebagian warga juga memilih mengungsi ke luar Natuna. Berdasarkan data PT Pelni wilayah kerja Ranai, sedikitnya 675 penumpang yang berangkat menggunakan KM Bukit Raya pada Senin (03/02/2020) pukul 03.00 WIB, rute Ranai-Midai.

Keributan tersebut dinilai oleh sebagian pihak muncul akibat ketidakterbukaan informasi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketua DPRD Natuna, Andes Putra mengaku bahwa ketika masyarakat sudah mulai resah dengan kabar yang beredar di media sosial tentang penunjukan Natuna sebagai tempat karantina WNI dari Wuhan, dirinya belum mengetahui apapun terkait hal itu.

Berbicara dalam forum ILC tvOne yang bertajuk “Corona Mengguncang Dunia, Amankah Indonesia?” pada Selasa (04/02/2020), Andes menceritakan bahwa sejak Jum’at (30/01/2020) malam dirinya terus mencari kebenaran informasi dari pihak-pihak terkait. Pada Sabtu pagi, ia mendapat informasi dari kepala BNPB bahwa kabar tersebut masih setengah atau belum jelas benarnya.

Maka Andes pun menunggu kejelasan informasi dari Menkes yang rencananya datang ke Natuna pada hari itu. Setelah bertemu dengan Menkes, beliau membenarkan informasi tersebut. Namun, ungkap Andes, Menkes tak memberikan informasi yang lengkap terkait apa langkah-langkah yang harus ditempuh jika memang betul keesokan harinya WNI dari Wuhan tiba di Natuna.

BACA JUGA  Kemenag: Harus Ada Standar Imam Masjid

Meskipun kondisi masyarakat Natuna sudah mulai agak tenang setelah mendengar kabar bahwa WNI dari Wuhan kondisinya sehat. Andes mengkritisi sikap Menkes yang cenderung kurang terbuka.

“Yang kami inginkan adalah langkah-langkah dari Menkes itu, langkah kongkritnya. Oke, virus itu tidak terinfeksi, jika terinfeksi gimana? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan Menkes ke masyarakat? Langkah kongkritnya apa, seperti membikin pos belum ada. Pos pelayanan tidak ada,” ujarnya.

Tidak adanya koordinasi antara pusat dengan daerah juga dibenarkan oleh Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Dalam forum yang sama, Ngesti bahkan mengaku jika dirinya tahu informasi terkait penunjukan Natuna sebagai lokasi karantina dari televisi dan medsos.

“Memang sama sekali kami tidak dilibatkan, sehingga terjadi miskomunikasi,” ungkap Ngesti.

Ngesti menilai kekhawatiran dan kepanikan timbul sebab masyarakat kurang tahu terkait apa itu virus corona dan bagaimana penanganannya.

“Penolakan-penolakan itu diantaranya adalah karena mereka tidak tersosialisasi. Kemudian kami dari pemerintah daerah juga tidak ada koordinasi, tidak diajak,” tuturnya

Ngesti meyakini jika masyarakat sudah tersosialisasikan, mereka pasti akan menerima dengan penuh senyum dan simpati.

Dampak bagi Natuna

Keributan yang terjadi di Natuna ternyata menimbulkan dampak kerugian, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata. Hal tersebut diungkapkan oleh tokoh masyarakat Natuna, Rodhial Huda.

“Pertama, pasar di kota Ranai itu sepi, orang tutup toko,” ujarnya dalam forum ILC tvOne yang bertajuk “Corona Mengguncang Dunia, Amankah Indonesia?” pada Selasa (04/02/2020).

Lalu yang kedua, sambung Huda, banyak warga Natuna yang pergi keluar pulau. Selain itu, perjalanan ke Natuna seperti dari Batam dan Tanjungpinang banyak yang ditunda. Ia juga menyebutkan ada beberapa paket wisata dari Jakarta dibatalkan.

BACA JUGA  MUI: Pencoretan Mushola Darussalam Sakiti Umat Islam

“Saya kasih contoh aja satu, pada bulan Juni akan ada pernikahan orang Jakarta di Alif Stone sebanyak 150 orang itu hari Senin membatalkan,” tuturnya.

Maka menurut hemat Huda, yang perlu diperhatikan pemerintah seandainya tidak terjadi apa-apa setelah peristiwa ini adalah pemulihan.

“Adalah ekonomi yang paling bergolak, karena Presiden Jokowi mengumumkan lima pilar pembangunan Natuna itu pertamanya adalah kelautan, perikanan, dan pariwisata,” ucapnya.

Bentuk Korupsi Informasi

Ketidakterbukaan pemerintah pusat yang berujung keributan di Natuna juga mengundang kritik dari Komisi Informasi Pusat. Romanus Ndau, Komisioner Komisi Informasi Pusat menilai pemerintah telah menyalahi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, dimana UU tersebut mempunyai relevansi yang kuat dengan mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan bangsa.

“Di undang-undang ini mengklasifikasikan empat informasi, nah salah satu adalah soal yang sekarang ini, yang namanya adalah informasi serta merta,” ujar Ndau masih dari forum yang sama.

Informasi serta merta, lanjut Ndau, mengandung dua makna, yang pertama adalah informasi tersebut terkait dengan hajat hidup orang banyak, yang tentunya harus disampaikan secara cepat. Lalu yang kedua adalah informasi yang berpotensi mendatangkan kerugian yang sangat besar kalau terlambat diumumkan.

Secara tidak langsung, Ndau juga menyebut apa yang terjadi di Natuna sebagai bentuk korupsi informasi. Dan menurutnya hal tersebut sangat memprihatinkan.

“Akar dari seluruh kejahatan sebuah bangsa itu adalah korupsi informasi, korupsi informasi itu adalah memanipulasi informasi, menyalahgunakan informasi, menutup-nutupi informasi. Karena itu, kami dari Komisi Informasi agak prihatin ya, kalau misalnya sampai sekarang itu rakyat tidak tahu persis, apa sesungguhnya dengan corona ini,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

 

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

India

“Pemerintah India Berusaha Menghapus Sejarah Kashmir”

"Saya ingin memberi tahu India bahwa mereka tidak dapat menghapus warisan ayah saya dari Kashmir karena semua orang mengingatnya di sini," kata Kant. "Sejarah tidak pernah bisa dihapus."

Rabu, 05/02/2020 11:49 0

Turki

Tak Rela Idlib Diambil Alih Rezim Assad, Ini Alasan Turki

Turki akan memberi tanggapan sekuat tenaga untuk setiap serangan baru dari rezim Suriah pimpinan Bashar Assad.

Rabu, 05/02/2020 11:33 0

Afghanistan

Taliban: Pihak AS Halangi Proses Perdamaian di Afghanistan

"Pak Pompeo tidak seharusnya menyalahkan kami. Posisi kami berprinsip dan bersatu, dan kebijakan kami tidak segoyah pihak lain. ”

Rabu, 05/02/2020 07:25 0

Suriah

Dua Bulan, 500 Ribu Orang Mengungsi dari Idlib

Gelombang pengungsi terbaru ini merupakan yang terbesar sejak konflik meletus pada 2011, menurut Swanson.

Rabu, 05/02/2020 07:05 0

News

Gerakan Protes Irak Terpecah Usai Sikap Politik Moqtada Sadr Berubah

Sadr mendesak para pengikutnya untuk tetap berada di jalanan, untuk menciptakan keretakan di dalam aksi protes.

Selasa, 04/02/2020 14:41 0

Thailand

Dokter Thailand Mengaku Berhasil Obati Pasien Virus Corona

"Hasil lab positif pada coronavirus berubah negatif dalam 48 jam," kata Kriengsak. "Dari kelelahan sebelumnya, dia bisa duduk di tempat tidur 12 jam kemudian."

Selasa, 04/02/2020 14:22 0

Eropa

Virus Corona Menjadi Darurat Global, Namun WHO Tidak Rekomendasikan Travel Ban

Organisasi kesehatan dunia WHO pada akhir bulan lalu akhirnya  menetapkan status penyebaran virus corona sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional.

Selasa, 04/02/2020 12:14 0

Eropa

Modal 99 Smartphone, Weckert Buat Ilusi Kemacetan di Google Maps

Sebuah gerobak penuh 99 smartphone yang diangkut oleh seniman Simon Weckert "membuat macet lalu lintas" di ibukota Jerman, Berlin. Setidaknya di Google Maps.

Selasa, 04/02/2020 11:48 0

Timur Tengah

OKI Minta Negara Anggotanya Tidak Terlibat Rencana Perdamaian Timur Tengah yang Diusulkan Amerika

Pertemuan darurat itu digelar atas permintaan otoritas pemerintahan Palestina dan dihadiri oleh 57 anggota.

Selasa, 04/02/2020 11:45 0

Turki

Menhan Turki: Kami Bom 54 Lokasi Militer Suriah, 76 Tewas

Presiden Turki mengatakan bahwa perkembangan di Idlib, Suriah barat laut, telah menjadi "di luar kendali".

Selasa, 04/02/2020 08:30 0

Close
CLOSE
CLOSE