... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Sunda Empire dan Gerakan Global: Ada Apa?

Foto: Kerajaan Sunda Empire.

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Fenomena munculnya kerajaan-kerajaan seperti ‘Sunda Empire ‘atau ‘Kerajaan Agung Sejagat’ memang mengherankan. Terutama jika kita mencerna bualan para pengusungnya yang bukan saja ahistoris, tetapi juga tidak masuk diakal. Pribadi-pribadi seperti ini tak perlu kita bahas atau beri panggung lebih jauh. Karena tampaknya mengidap gangguan kejiwaan atau hanya termotivasi meraup keuntungan semata.

Perhatian kita justru perlu diarahkan pada para pengikutnya. Mengapa mereka sampai mau menerima pernyataan-pernyataan tidak masuk akal, ahistoris dan absurd dari para pemimpinnya? Jika menilik lebih dalam, fenomena kultus aneh atau gerakan-gerakan absurd seperti ini bukanlah fenomena baru. Yang baru hanyalah soal bentuk perkumpulannya saja yang kini bersalin menjadi kerajaan.

Sebelumnya kita sudah mengenal Kerajaan Ubur-Ubur dan Padepokan Dimas Kanjeng. Jika Kerajaan Ubur-ubur diberangus sebelum berkembang, maka fenomena Dimas Kanjeng sudah memakan korban tak sedikit. Dimas Kanjeng meraup uang milyaran dari para pengikutnya seraya membuat kultus pribadi terhadap dirinya.

Lebih menyedihkan pengikut Dimas Kanjeng ternyata bukan saja dari kalangan rakyat jelata, tetapi juga masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi. Marwah Daud Ibrahim adalah salah satunya. Mantan politisi Golkar ini bahkan mengenyam pendidikan hingga doktoral di Washington, AS. Tetapi kenyataannya persona Dimas Kanjeng mampu menaklukkan rasio dari doktor ilmu komunikasi tersebut. JIka demikian kenyataannya, bagaimana pula fenomena ini menerkam rakyat jelata? Maka kita tak perlu heran dengan jika gerakan seperti ini memakan banyak korban.

Kerajaan Agung Sejagat memang menjanjikan keuntungan materi bagi pengikutnya. Iuran anggota dibalas dengan iming-iming jabatan dan uang dalam mata uang dollar. Fenomena ini bukannya sedikit terjadi di masyarakat. Beban hidup yang semakin sulit, realita politik yang tidak menghasilkan perbaikan, tak dapat dipungkiri memupus harapan rasional masyarakat, sehingga mereka mencari jalan keluarnya sendiri. Ari Ganjar, Dosen Sosiologi dari Universitas Padjadjaran misalnya, seperti dikutip Tirto.id, menyebut fenomena ini adalah efek kegagalan dari politik formal dengan segala perangkatnya.

Kita di satu sisi melihat buruknya keadaan, dan di sisi lain melihat betapa politik saat ini sudah mengarah pada politik pengkultusan individu. Politik orang baik akhirnya dilihat sebagai pembelaan dan per-kubu-an dalam masyarakat. Selalu ada pembenaran dari tindakan politisi junjungannya. Kritik terhadap junjungan dianggap sebagai kritik terhadap diri dan kelompoknya. Pengkultusan hingga menghilangkan akal sehat memang bukan hal baru di tanah air. Apalagi konsep ratu adil adalah hal yang lumrah di Indonesia. Jalan keluar irasional menjadi jalan keluar yang tampak menjanjikan di tengah iklim keputusasaan.

Jika di Indonesia, ketidakpuasan situasi masih ditanggapi sebagian masyarakat dengan fenomena-fenomena gerakan yang tidak rasional, maka di luar negeri, fenomena ini telah menjelma menjadi gerakan-gerakan protes sosial yang mendunia.

Tahun 2019 kemarin adalah tahun-tahun aksi protes sosial. Dari Hong Kong, Lebanon, Iran, Irak, Sudan, Romania, Ceko, Slovakia hingga Kolombia, Venezuela, dan Bolivia. Sebagian dari aksi-aksi ini begitu massif bukan saja mampu bertahan hingga sangat lama seperti di Hong Kong, tetapi juga mampu menggulingkan penguasanya, seperti yang terjadi di Lebanon. Dan aksi protes ketidakpuasan ini tidak akan berhenti di tahun 2019.

Sebuah riset dari Verisk Maplecroft menyebutkan sepanjang 2019 kemarin terdapat 47 negara yang mengalami aksi protes sipil (termasuk di Vatikan dan Palestina). Aksi Protes di Hong Kong dan Cili adalah yang terbesar diantara negara-negara tersebut.

Maplecroft juga memprediksi akan ada 75  negara di benua Afrika, Asia dan Eropa yang mengalami aksi protes di seluruh dunia. Ini berarti sekitar 40% negara-negara di dunia akan mengalami ketidakstabilan dan protes masyarakat sipil. Dan hal ini diprediksi terjadi di negara-negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA).

Hal ini tentu tidak mengherankan. Aksi-aksi protes masyarakat yang terjadi selama 2019 berkutat di persoalan ekonomi yang tidak memuaskan. Bahkan Hong Kong yang memiliki isu lebih spesifik (yaitu hegemoni Cina) dalam lanskap politik mereka juga tak bisa dilepaskan dari ketidakpuasan sosial-ekonomi.

BACA JUGA  Ghazwatul Hindi: Nusantara, Front Utama Melawan Cina (Bag. 3)

Jackson Diehl dalam kolomnya di Washington Post mencoba menelaah penyebab aksi-aksi protes tersebut. Menurutnya isu kemiskinan yang meroket diberbagai negara tidak bisa diterapkan di Cili. Karena pada saat demonstrasi terjadi di Cili, kemiskinan telah merosot dari 50% hingga 6%. Bukan pula isu sektarian seperti yang diduga terjadi di Iran atau Irak. Karena hal ini tidak terjadi di Hong Kong.

Diehl menduga karena semua aksi protes ini didorong oleh aksi kaum muda yang fasih dalam menggunakan media sosial dan gawai (gadget). Sebab di Cili, aksi protes dimulai bukan oleh organisasi tetapi oleh para pelajar dan mahasiswa. Begitu pula di Hong Kong. Bahkan di Lebanon, menurut Diehl aksi tersebut diawali protes kaum muda yang menentang rencana pungutan (pajak) yang akan diterapkan pada panggilan telepon lewat aplikasi WhatsApp.

Diehl mungkin ada benarnya dalam pergerakan-pergerakan yang diawali oleh kaum muda. Tetapi ia menafikan kenyataan bahwa aksi di Cili, Lebanon, dan lainnya kemudian diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan dari berbagai usia. Di Lebanon, Irak atau Cili kini bukan hanya pemuda yang melakukan protes.

Protes di Hongkong.

Diehl juga keliru melihat fenomena kemiskinan di Cili. Data memang menunjukkan kemiskinan menurun. Tetapi saat yang sama ketimpangan meningkat tajam. Ketimpangan (Inequality) memang menjadi isu sentral di seluruh dunia. Inilah yang mampu menjelaskan berbagai aksi protes di berbagai belahan di seluruh dunia. Laporan Human Development Report 2019 UNDP menunjukkan bahwa ada yang salah dengan masyarakat di dunia saat ini. Mereka lolos dari kemiskinan ekstrim tapi tak mampu hidup dengan harapan yang layak. Padahal banyak dari kepala negara mengklaim berhasil menapaki pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka PDB mereka.

Ekonom peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz menyebutkan bahwa berbagai krisis seperti krisis ketimpangan dan perubahan iklim terjadi karena kita gagal mengukur kenyataan yang ada. Pertumbuhan ekonomi diukur biasanya dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Kenyataannya PDB gagal memberikan gambaran yang nyata.  Salah satunya ketika krisis tahun 2008. Padahal tahun itu di AS, PDB terlihat bagus, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kenyataannya PDB tak mampu memberikan gambaran yang benar. PDB meningkat tetapi keadaan masyarakat memburuk.

Menurut Stiglitz, jelas bahwa ada yang salah secara fundamental dengan cara kita memperoleh informasi tentang perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Bahkan lebih buruk, metrik kita seringkali memberikan kesan yang menyesatkan bahwa resiko dari peningkatan tersebut. Misalnya ketika keamanan ekonomi masyarakat yang meningkat, (baik melalui peningkatan penisun atau kesejahteraan negara yang membaik) berarti ekonomi nasional yang memburuk. Atau sebaliknya. Singkatnya Stiglitz meminta agar PDB tidak lagi dipakai untuk menjadi tolok ukur.

Dalam kesempatan lain, Stiglitz dan peneliti lainnya menawarkan agar PDB direvisi sehingga memberikan gambaran yang lebih baik. PDB yang telah direvisi akan dilengkapi dengan…

“…ukuran-ukuran yang mencerminkan secara lebih luas apa yang berlangsung pada kehidupan warga umumnya (ukuran pendapatan median), apa yang terjadi pada kaum miskin (ukuran-ukuran kemiskinan), apa yang terjadi pada lingkungan (ukuran-ukuran terkurasnya sumber daya dan degradasi lingkungan hidup), dan apa yang terjadi pada perekonomian yang berkelanjutan (ukuran-ukuran utang).” (Stiglitz, Sen dan Fitoussi: 2011)

Di luar persoalan teknis tersebut ada satu fenomena yang menarik. Agenda ekonomi neoliberal telah membukikan hanya membawa pada kesengsaraan dengan memperlebar jurang ketimbangan. Hal itu terjadi pada negara-negara di Timur Tengah yang tak berkesudahan. Tetapi di Amerika Latin, dalam hal ini Venezuela dan Bolivia berbeda. Kedua negara tersebut menyandarkan negaranya pada sistem sosialis yang memberikan jaminan kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya.

Negara seperti Venezuela dan Bolivia yang memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan pada masyarakatnya, kini berujung pada aksi-aksi protes. Ekonomi sosialis Venezuela akhirnya ambruk ketika negara itu terlalu menyandarkan kekuatannya pada minyak sebagai sumber pendapatan mereka. Warisan sosialisme Hugo Chavez pun tak mampu bertahan lama.

BACA JUGA  Setelah Dilaporkan, Kabid Humas Polda Sulteng Sebut Almarhum Qidam Bukan Teroris

Sedangkan di Bolivia, Evo Moralez akhirnya harus terusir dari negaranya akibat diguncang aksi protes. Moralez menyandarkan kekuatan mereka pada sumber daya hidrokarbon berupa gas yang tak bertahan lama. Jaminan kesejahteraan ini hanya mampu berdiri ketika pendapatan utama mereka berjalan sempurna.

Kenyataan memang tak semudah teori. Sosialisme ala Venezuela berat untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakatnya. Di lain sisi neo-liberalisme yang mencekik negara-negara lain, memaksa masyarakat hidup bersaing, “baku hantam” tanpa jaminan yang memadai dan adil. Celakanya, aksi-aksi protes massal yang mampu menjungkalkan penguasa belum tentu berakhir baik.

Di Lebanon aksi protes berdarah hanya menjungkalkan Harriri, dan membawa penguasa baru, Hassan Diab yang tak jauh berbeda. Penentuan bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan elit politik, dalam hal ini pihak Hizbullah dan koalisinya sebagai king maker.

Diab sejak awal sudah diragukan independensinya. Dengan persetujuan utama Hizbullah dan partai koalisi, Diab diprediksi akan tetap menjaga kepentingan Iran di Lebanon. Bahkan kabinet baru Diab dianggap Paul Salem dari Middle East Institute sekedar pemerintahan bayangan kaum oligark di Lebanon.

Di wilayah lain, di Republik Islam Iran, negara yang bersandar pada doktriin agama (syiah), akhirnya terjebak dalam ‘mullahisme’, dimana kekuasaan digenggam oleh segelintir tokoh agama. Pejabat keamanan dari Garda Revolusi lewat Khatam al – Anbiya (sebuah firma engineering di bawah Garda Revolusi Iran) menjadi pemain dalam bisnis, terutama dalam lalu lintas di perbatasan. Penguasaan lalu lintas perbatasan ini bukan saja menjadi lahan basah penyelundupan bahan bakar dan obat-obatan terlarang, tetapi juga membangun patronase dengan manajer pabrik yang mau menghindari tarif masuk untuk komponen vital.

Hal ini yang perlu dipikirkan umat Islam di belahan mana pun. Di satu sisi, kenyataannya bahwa sistem kapitalis atau sosialis tak mampu membawa perubahan. Di lain sisi tuntutan kaum muda seperti di Lebanon, Iran atau Irak bukan lagi soal agama. Mereka menuntut pekerjaan, pemasukan yang lebih baik,dan pemberantasan korupsi. Di Lebanon bahkan tuntutan penghapusan politik pembagian kekuasaan berdasarkan agama menjadi tuntutan demonstran kaum muda.

Politik Islam

Politik Islam

Tantangan Politik Islam

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kelompok pengusung politik Islam di mana pun. Mampukah kaum muda yang sudah putus asa dengan korupsi, ketimpangan, pengangguran dan kerusakan lingkungan diyakinkan dengan politik Islam? Sebab para pemuda menganggap isu-isu kemiskinan, pekerjaan ‘lebih penting daripada agama.’ Perut lapar mereka mencari tawaran yang konkrit di depan mata.

Islam adalah sebuah agama yang menawarkan panduan bagi masyarakat, bukan hanya dalam hal ibadah atau ritual, tetapi juga sistem kehidupan. Hanya saja, umat Islam tidak bisa hanya berhenti pada tataran jargon semata. Bagaimana memperbaiki keadaan? Memberikan solusi pada kerusakan ekonomi, sosial, lingkungan? Bagaiamana mengubur jurang ketimpangan? Memerangi korupsi yang sudah menggurita?

Seringkali wacana hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi tidak memberikan penjelasan yang mendetail. Misalnya, bagaimana pandangan hidup Islam dapat memberikan solusi pada pengukuran yang lebih baik daripada PDB yang jelas dikritik oleh Stiglitz? Satuan-satuan ukur macam apa yang di tawarkan?

Begitu pula dalam soal ekonomi. Bagaimana Islam mampu melepaskan umat dari cengkeraman oligarki? Tak lagi menyandarkan pada SDA alam yang dikelola oleh segelintir kelompok kaum oligark? Arah ekonomi apa yang mau ditempuh? Bagaimana mengindarkan negara dari hutang luar negeri? Sementara kita tahu bahwa Penguasa Turki Usmani tak mampu membawa Turki Usmani pada industrialisasi, bersaing dengan kekuasaan lain, dan akhirnya tenggelam dalam tumpukan hutang yang akhirnya turut  merubuhkan kekuasaannya selama ratusan tahun.

Jawaban-jawaban seperti ini yang dibutuhkan oleh umat agar memahami dan tak terjebak dalam jargon semata. Jawaban yang harus dirumuskan oleh pakarnya, dengan ilmiah, runut dan detil berlandaskan pandangan hidup Islam. Sehingga mampu diuji argumennya secara utuh dan dipraktekkan dengan konsisten. Sekarang persoalannya, mampukah  meyakinkan mereka, kaum muda yang terlanjur apatis, namun tak lain adalah generasi penerus mereka sendiri?

 


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Heboh Virus Corona, Muhammadiyah Minta Indonesia Lindungi WNI di Cina

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah preventif menyikapi penyebaran virus corona.

Senin, 27/01/2020 12:11 0

Irak

Protes Anti-Pemerintah Meningkat, Kedubes AS di Irak Diserang Roket

Pasukan keamanan Irak menembaki para demonstran di Baghdad dan menewaskan satu orang. Demonstrasi telah berlangsung selama berbulan-bulan, memprotes pemerintah yang didominasi oleh Syiah dan didukung Iran.

Senin, 27/01/2020 12:00 0

Suriah

Militer Assad Bersandar pada Taktik Bumi Hangus dan Militer Rusia

Taktik itu disusul infiltrasi unit-unit militer Rusia, terutama pasukan khusus infiltrasi.

Senin, 27/01/2020 11:50 0

Suriah

Militer Suriah dan Rusia Tingkatkan Serangan, Sejumlah Wilayah Oposisi Lepas

SOHR melaporkan pada Ahad bahwa selama 24 jam terakhir, pasukan rezim mengendalikan tujuh kota besar di sekitar kota Maarat Al-Numan, yang terletak di jalan internasional ini.

Senin, 27/01/2020 09:19 0

Wilayah Lain

Daftar Negara yang Terinfeksi Virus Corona, dari Malaysia Hingga AS

5. Singapura Pada 23 Januari, laporan korban terinfeksi virus Corona pertama pada seorang pria berusia 66 tahun.

Senin, 27/01/2020 08:04 0

Indonesia

GNPF Ulama: Halangi Penuntasan Korupsi, Dewas KPK Harus Dibubarkan

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) turut berkomentar terkait maraknya kasus korupsi

Sabtu, 25/01/2020 16:40 0

Arab Saudi

Al-Jubeir: Tak Ada Hubungan antara Saudi dan Israel

Al-Jubeir mengatakan bahwa negaranya menganut prinsip "solusi dua negara" sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sabtu, 25/01/2020 10:29 0

China

China Isolasi 40 Juta Orang Lebih Akibat Wabah Corona

Penyakit misterius ini muncul Desember lalu di pasar grosir makanan laut di Wuhan, Cina tengah.

Sabtu, 25/01/2020 09:36 0

Turki

Wabah Virus Corona, Turki Batalkan Setengah Kunjungan Turis China

Lebih dari 30.000 turis Tiongkok diperkirakan akan mengunjungi Turki pada bulan Januari, bulan yang sibuk bagi wisatawan China karena banyak orang membuat rencana liburan Tahun Baru Imlek.

Sabtu, 25/01/2020 09:26 0

China

Asal Muasal Virus “2019-nCoV” China dari Hewan Buas di Wuhan

Virus corona telah menginfeksi seribu lebih orang di China dan luar negeri. Laporan jumlah yang tewas telah mencapai 41 orang, sejak laporan muncul di kota Wuhan awal bulan ini.

Sabtu, 25/01/2020 09:14 0

Close