... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Langgar Kesepakatan Soal BPJS, Pemerintah Dinilai Tak Pro Rakyat Kecil

Foto: Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Kurniasih Mufidayati

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengeluarkan pernyataan keras terkait ngototnya pemerintah menaikkan iuran BPJS atas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri.

Pemerintah disebut Mufida, tidak pro kepada rakyat kecil. Pernyataan ini untuk menunjukkan betapa kecewanya para wakil rakyat atas tidak dilaksanakannya hasil rapat tanggal 12 Desember 2019.

“Untuk mengingatkan, pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut, dalam rapat komisi IX dan pemerintah terkait, telah menghasilkan kesepakatan bersama tentang jaminan pemerintah bahwa tertanggal 1 Januari 2020 untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III mandiri, tidak ada kenaikan, dengan kata lain tetap membayar Rp 25.500,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Selasa (21/01/2020)

“Akan tetapi pada kenyataannya, kenaikan tarif tersebut tetap terjadi dan kesepakatan tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dan BPJS,” sambungnya.

Menurutnya, hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat besar. Kenaikan iuran BPJS saat ini akan sangat memberatkan bagi rakyat. Beberapa fakta terungkap juga, misalnya migrasi (perpindahan/penurunan kelas) kepesertaan yang sudah menembus 800 ribu orang, banyaknya kepala daerah yang merasa terbebani karena APBD harus menanggung cukup besar alokasi untuk Iuran BPJS Kesehatan.

“Banyak yang migrasi dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan ada dari kelas 1 ke kelas 3, yang saat ini jumlahnya sudah menembus di atas 800.000 orang. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan yang sangat besar atas iuran BPJS kesehatan. Jika tidak, tentu saja mereka tidak akan menurunkan kelas kepesertannya di BPJS,” ucapnya.

BACA JUGA  88% Kondisi KUA di Jakarta Sudah Tidak Layak, Ada yang Hampir Roboh

Dalam RDP juga ternyata Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dan BPJS tidak dapat memberikan usulan solusi yang implementatif, yang dapat dilaksanakan segera dan efektif. Tidak adanya koordinasi dan kesan saling melemparkan tanggungjawab atas kenaikan ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam management BPJS kesehatan.

“Kalau apa yang akan dipaparkan hari ini oleh pemerintah yang hadir di forum komisi IX, di Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai iuran BPJS dengan materi yang sama persis dengan apa yang sudah dibagikan ke kita, maka tutup saja sekarang,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

News

Myanmar Simpulkan Perlakuan terhadap Rohingya Bukan Genosida

ICOE mengakui bahwa beberapa personil keamanan telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius

Selasa, 21/01/2020 11:44 0

China

Lima Hal Perlu Diketahui tentang Virus Corona China

Virus corona yang baru pecah di pusat kota Wuhan di China dikhawatirkan akan menyebar ke seluruh Asia, sebagaimana wabah SARS yang terjadi hampir dua dekade lalu.

Selasa, 21/01/2020 11:05 0

Afrika

Kurus Kering, Singa Afrika yang Kelaparan Picu Perhatian Warganet

Seruan meningkat pada hari Ahad, menuntut agar singa dipindahkan ke habitat yang lebih baik.

Selasa, 21/01/2020 10:47 0

Mesir

Jelang Peringatan Revolusi 25 Januari, Al-Sisi Perpanjang Keadaan Darurat

“Mengingat kondisi keamanan yang serius, negara ini melalui dan setelah mengambil pendapat Dewan Menteri, (Presiden Republik ...) memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat di seluruh negara untuk jangka waktu tiga bulan, dimulai pada pukul satu pagi pada Ahad, 27 Januari 2020 ," tulis teks keputusan Presiden Mesir yang dilansir surat kabar resmi pada Ahad (19/01/2020).

Selasa, 21/01/2020 08:22 0

Eropa

Oposisi Rusia Rencanakan Demonstrasi Besar-besaran

Yashin, yang menggambarkan perubahan yang dilakukan Putin sama dengan "berkuasa selamanya", menulis bahwa "masyarakat membutuhkan protes massa yang besar dan benar-benar."

Selasa, 21/01/2020 06:52 0

Inggris

Inggris: Ekstremis Sayap Kanan Dihukum Lebih Ringan dari Kelompok Islamis

Pengadilan Inggris memberikan ekstremis ekstrem kanan kanan hukuman pidana online lebih ringan daripada Islamis

Senin, 20/01/2020 11:33 0

News

Oxfam: Harta 2.153 Orang Terkaya Tandingi 4,6 Miliar Orang Miskin di Dunia

Miliarder dunia meningkat dua kali lipat dalam dekade terakhir dan lebih kaya dari 60 persen populasi global.

Senin, 20/01/2020 11:13 0

Suriah

Pasukan AS Adang Pasukan Rusia ke Ladang Minyak Suriah

Pertikaian antara AS dan Rusia tentang ladang minyak Rumeylan di timur laut Hasakah sedang berlangsung.

Senin, 20/01/2020 10:57 0

Turki

Dipenjara Karena Perjuangkan Jilbab, Begini Kisah Yüksel Şenler

Şule Yüksel Şenler, lahir pada tahun 1938 dan dibesarkan di Istanbul. Meskipun harus putus sekolah di kelas 8, ia kemudian menjadi penulis, jurnalis, dan aktivis jilbab yang sukses!

Sabtu, 18/01/2020 13:18 0

Afrika

Rekor: Kelaparan Melanda 45 Juta Orang di Afrika Selatan

"Krisis kelaparan ini dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan bukti menunjukkan itu akan menjadi lebih buruk," kata direktur regional Program Pangan Dunia (WFP) Lola Castro.

Sabtu, 18/01/2020 12:58 0

Close