... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Peta Dukungan Negara Asing dalam Konflik Libya

Foto: Libya

KIBLAT.NET – Sejak Khalifa Haftar, jenderal pemberontak yang melancarkan serangan di ibukota Libya Tripoli pada bulan April, konflik di negara Afrika bagian utara itu terhenti.

Setelah berbulan-bulan pertempuran, pasukan yang bersekutu dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli yang diakui PBB, telah mencegah Haftar dari merebut kota. Haftar, diketahui berafiliasi dengan pemerintahan saingan di timur, yang berbasis di Tobruk.

Menyusul meningkatnya pertempuran baru-baru ini, PBB menyambut seruan oleh Turki dan Rusia untuk gencatan senjata. Sementara para pengamat memprediksi bahwa Libya akan menjadi “Suriah Kedua”.

Banyak aktor asing berdesak-desakan untuk mendapatkan pengaruh di Libya. Hal ini dirangkum oleh Al-Jazeera sebagai berikut:

Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA) dipandang oleh banyak ahli sebagai salah satu pendukung utama Haftar. UEA telah memberi pasukan Haftar sistem senjata canggih yang melanggar embargo senjata PBB 2011 ketika awal pemberontakan untuk menggulingkan pemimpin lama Muammar Gaddafi.

Tentara Nasional Libya (LNA) yang dirancang sendiri oleh Haftar sangat bergantung pada dukungan udara UEA, dengan pesawat tak berawak Wing Loong II buatan China selama serangan ofensif berbulan-bulan terhadap GNA.

Sebuah laporan PBB yang dirilis pada bulan November mengatakan, UEA juga menyediakan Haftar sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia, Pantsir S-1 yang dipasang di wilayah al-Jufra dekat kota Gharyan.

“Kompleksitas dan biaya sistem membuatnya sangat tidak mungkin bahwa Uni Emirat Arab telah memasoknya ke entitas lain yang kemudian dapat mentransfernya ke Libya,” kata laporan itu.

Sebuah laporan PBB terpisah pada 2017 mengatakan bahwa negara Teluk itu membangun pangkalan udara di Al Khadim di Libya timur dan memberi Haftar pesawat dan kendaraan militer.

UAE menganggap Haftar sebagai mitra tepercaya yang mampu menghambat penyebaran Islam politik, terutama Ikhwanul Muslimin.

“Abu Dhabi tidak memiliki toleransi terhadap Islam politik, termasuk manifestasinya yang paling moderat,” kata Jalel Harchaoui, seorang peneliti di Institut Clingendael dan pakar Libya, kepada Al Jazeera.

“Satu-satunya cara bagi mereka untuk tidur nyenyak di malam hari dan memastikan pendukung Islam politik tidak memiliki kekuasaan di Libya adalah dengan mendukung otokrasi yang ketat sebagai gantinya.”

Mesir

Seperti Abu Dhabi, Mesir juga tidak suka dengan perkembangan Ikhwanul Muslimin. Artinya negara itu menjadi sekutu alami Haftar.

Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengambil alih kekuasaan setelah kudeta militer 2013 yang menggulingkan Mohamed Morsi, kepala negara Mesir yang terpilih secara demokratis yang merupakan anggota IM. Kelompok itu dilarang pada tahun yang sama dan dinyatakan sebagai organisasi “teroris” oleh otoritas Mesir.

Bagi Kairo, pemerintah GNA, yang menerima partisipasi kelompok-kelompok seperti IM dalam proses pengambilan keputusan politik, merupakan garis merah utama.

Pengesahan Haftar oleh negara-negara Teluk yang kaya, latar belakang militernya dan kemampuannya mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah gurun yang jarang penduduknya di Libya timur juga membuatnya mendapatkan dukungan dari el-Sisi.

Mesir telah menggunakan perbatasannya yang luas dengan Libya untuk menyalurkan senjata dan memberikan dukungan logistik kepada Haftar.

Selama perjalanan baru-baru ini ke Kairo, Haftar – yang menerima bagian dari pelatihan militernya di Mesir – mengatakan dia akan mengambil alih Tripoli “dalam beberapa jam” jika Mesir mengirim pasukan untuk membantu pasukannya.

BACA JUGA  Rekor: Kelaparan Melanda 45 Juta Orang di Afrika Selatan

Perancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah secara resmi mendukung upaya solusi damai untuk konflik di Libya.

Namun sebagai langkah diplomatik, Perancis memberi dukungan untuk Haftar. Di antaranya ketika Perancis menolak pernyataan Uni Eropa yang menyerukan komandan Haftar untuk menghentikan serangannya ke ibukota.

Sementara itu, ada dugaan bahwa Perancis juga memberikan dukungan militer kepada Haftar. Penjaga perbatasan Tunisia pada bulan April membantah masuknya 13 warga negara Perancis yang berusaha menyeberang ke wilayahnya setelah kelompok itu gagal mengungkapkan senjata yang dimilikinya.

Mengutip sumber terpercaya di istana kepresidenan Tunisia, Radio France International melaporkan orang-orang itu bukan diplomat seperti yang diklaim. Tetapi agen intelijen.

Pada Juni, rudal Javelin buatan AS milik Perancis ditemukan di sebuah pangkalan yang digunakan oleh pasukan Haftar di kota Gharyan, yang terletak sekitar 80 km di selatan Tripoli.

Pada 2016, sebuah helikopter Prancis jatuh di dekat Benghazi, menewaskan tiga tentara. Presiden Francois Hollande saat itu menggambarkannya sebagai “operasi intelijen berbahaya”. GNA mengatakan insiden itu adalah “pelanggaran” terhadap kedaulatannya.

Rusia

Sama seperti Perancis, Rusia telah secara terbuka mendukung upaya mediasi PBB yang dipimpin oleh Utusan Khusus Ghassan Salame. Namun, Moskow pada bulan April menolak pernyataan Dewan Keamanan PBB yang akan meminta Haftar untuk berhenti menyerang Tripoli.

Tentara bayaran Rusia dari kelompok Wagner juga dilaporkan bergabung dalam pertempuran bersama pasukan Haftar.

Analis mengatakan hal ini tidak akan terjadi tanpa lampu hijau Kremlin. Rusia berniat untuk menjadikan dirinya sebagai pialang kekuasaan baru di wilayah tersebut.

“Meskipun Rusia mungkin kekurangan modal politik untuk meluncurkan proses mirip Astana di Libya, pertaruhannya pada tidak adanya rekan-rekannya masih dapat memposisikannya sebagai pialang kekuasaan,” tulis Emadeddin Badi, seorang rekan non-residen di Institut Timur Tengah.

Namun, Moskow membantah mengirim pasukan untuk mendukung Haftar.

Amerika Serikat

AS adalah di antara negara-negara yang mendukung upaya yang mengarah pada penciptaan GNA di akhir 2015. Tapi Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak melihat “peran” di Libya.

“Saya pikir Amerika Serikat memiliki peran yang cukup saat ini. Kami berperan di mana-mana,” kata Trump pada bulan April 2017.

Tetapi Washington mulai mengirim sinyal tak lama setelah Haftar melancarkan serangannya di Tripoli.

Dalam percakapan telepon 19 April dengan Haftar, yang juga warga negara AS, Trump mengakui “peran penting Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber daya minyak Libya”.

Washington pada bulan Juli menolak pernyataan DK PBB yang mengecam serangan udara di pusat penahanan migran yang menewaskan lebih dari 40 orang. Sementara GNA menyalahkan sekutu AS, UEA.

Arab Saudi

The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan pada bulan April bahwa Arab Saudi menawarkan puluhan juta dolar untuk membantu mendanai serangan Haftar di Tripoli.

Menurut media AS, tawaran itu muncul selama kunjungan Haftar ke ibukota Saudi, Riyadh, pada akhir Maret 2019. Beberapa hari sebelum peluncuran serangannya di Tripoli.

Mengutip penasihat senior pemerintah Saudi, WSJ mengatakan tawaran dana, yang diterima Haftar untuk membeli kesetiaan para pemimpin suku, merekrut dan membayar pejuang dan tujuan militer lainnya.

BACA JUGA  Kurus Kering, Singa Afrika yang Kelaparan Picu Perhatian Warganet

Sudan/ Yordania

Sebuah laporan oleh komite sanksi Libya UNSC pada bulan November menuduh Sudan dan kepala Pasukan Dukungan Cepat (RSF) Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemeti, melanggar sanksi PBB dengan mengerahkan 1.000 pasukan ke Libya.

Mengutip komandan militer Sudan di Libya, The Guardian mengatakan pada bulan Desember bahwa sebanyak 3.000 tentara Sudan berpartisipasi dalam kampanye militer Haftar. Mereka termasuk pejuang dari wilayah Darfur yang miskin.

Jordan adalah negara lain yang disebutkan dalam laporan itu.

Turki

Turki telah menjadi salah satu pendukung utama GNA sejak didirikan pada tahun 2015. Ankara telah meningkatkan dukungan militernya untuk GNA dalam menghadapi kampanye militer Haftar.

Selain kendaraan lapis baja, GNA dilaporkan telah membeli 20 pesawat Bayraktar TB2 dari Turki musim panas lalu.

Ankara mulai mengerahkan pasukan ke Libya. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Ahad bahwa parlemen menyetujui langkah tersebut. Dia mengatakan tujuan penyebaran itu “bukan untuk melawan” tetapi “untuk mendukung pemerintah yang sah dan menghindari tragedi kemanusiaan”.

Langkah ini menyusul penandatanganan dua perjanjian pada bulan November terkait dengan demarkasi perbatasan laut dan peningkatan kerja sama keamanan antara Ankara dan GNA.

Kesepakatan delineasi perbatasan maritim adalah cara bagi Ankara untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan terkemuka di kawasan itu. Dengan ini menunjukkan bahwa hak pengeboran di dasar laut yang diperebutkan hanya menceritakan sebagian dari cerita.

“Turki akan ke Libya untuk memastikan bahwa setiap diskusi di Mediterania termasuk Ankara karena negara-negara tetangga berusaha untuk mengecualikannya,” kata Samdi Hamdi, pemimpin redaksi Kepentingan Internasional, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Jika Libya jatuh di bawah Haftar, yang merupakan sekutu UEA, yang pada gilirannya bertentangan dengan Turki, artinya semua kepentingan maritim Turki di Mediterania di tangan UEA, Mesir, dan Yunani.”

Qatar

Perselisihan Qatar dengan tetangga-tetangga Teluknya tercermin dalam teater Libya di mana Doha mendukung pemerintah Tripoli yang lebih toleran terhadap unsur-unsur Islam – seperti Ikhwanul Muslimin – daripada Dewan Perwakilan Rakyat (HoR) yang berafiliasi dengan Haftar yang menikmati dukungan dari UEA, Arab Saudi dan Mesir.

Doha telah memainkan peran penting keuangan dan militer dalam menggulingkan Gaddafi 2011. Tetapi sejak itu lebih memilih memberi dukungan di belakang terhadap GNA.

Italia

Italia telah mempertahankan netralitas ketat selama konflik berkecamuk di seluruh Mediterania.

Meskipun mendukung GNA yang diakui secara internasional, Roma mengadvokasi proses perdamaian komprehensif yang akan menggabungkan semua segmen masyarakat Libya, yang dikenalnya dengan baik sebagai bekas kekuatan pendudukan negara itu.

Pada bulan April, Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini memperingatkan Perancis agar tidak mendukung salah satu faksi yang bertikai untuk “alasan ekonomi atau komersial” setelah Paris memblokir seruan UE untuk menahan diri.

Para pengamat mengatakan Italia khawatir Perancis berusaha merebut posisi istimewa raksasa minyak Italia ENI di negara Afrika Utara tersebut.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Natuna Memanas, ACT Luncurkan Program “Aksi Bela Indonesia, Natuna Memanggil”

Kawasan perairan Natuna tengah menjadi buah bibir setelah kapal China menangkap ikan secara ilegal di perairan tersebut. Peristiwa ini memanaskan tensi hubungan Indonesia dan China mengingat tiap negara saling klaim dasar hukum laut Natuna yang juga berbatasan dengan Laut China Selatan.

Senin, 13/01/2020 11:19 0

Indonesia

Kitabisa.com Salurkan 1,8 Milyar untuk Korban Bencana Jabodetabek dan Banten

Lembaga Fundraising kitabisa.com menghimpun 1,8 Miliar donasi warganet untuk korban banjir.

Sabtu, 11/01/2020 20:24 0

Indonesia

Onecare Kirim 500 Paket Kebersihan ke Korban Banjir Jakarta

Onecare dan Kitabisa.com Kirim 500 Paket Kebersihan ke Korban Banjir Jakarta

Sabtu, 11/01/2020 19:58 0

Indonesia

Ma’ruf Amin Janji Gratistan Sertifikasi Halal Bagi UMK

Wakil Presiden Ma'ruf Amin sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal (JPH).

Sabtu, 11/01/2020 19:45 0

Indonesia

Peneliti MAPPI UI: Definisi Terorisme Masih Bias

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, Adery Ardhan menganggap penanganan terorisme di Indonesia masih diskriminatif.

Sabtu, 11/01/2020 11:25 0

Indonesia

Ini Alasan MUI Pilih Bangka Belitung Jadi Tempat KUII IV

Kongres Umat Islam Indonesia ke VI akan dilakukan pada tanggal 26-29 Februari di Bangka Belitung.

Sabtu, 11/01/2020 09:50 0

Indonesia

Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal Untuk UMK

Ma'ruf mengatakan, saat ini Pemerintah masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal jika UMK digratiskan

Jum'at, 10/01/2020 18:59 0

Indonesia

Ditangkap KPK, Komisioner KPU Wahyu Setiawan Minta Didoakan Sabar

Komisioner KPU yang ditangkap KPK, Wahyu Setiawan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya.

Jum'at, 10/01/2020 09:24 0

Indonesia

Aceh Tak Ada Bioskop, Menag Anggap Islam di Indonesia Ada yang Salah

Menteri Agama Fachrul Rozi menyebut ada kemungkinan bahwa Islam Rahmatan Lil Alamin yang diterapkan di Indonesia ada yang salah.

Kamis, 09/01/2020 14:51 1

Indonesia

Paskas Bekasi Beri Bantuan Alat Tulis dan Al-Quran ke Korban Banjir

Pasukan Amal Soleh (Paskas) Bekasi salurkan bantuan berupa Qur'an dan peralatan sekolah untuk Pondok Karya Yatim Indonesia di Tambun, Bekasi Timur

Kamis, 09/01/2020 13:42 0

Close