Anies Resmi Digugat atas Banjir Awal Tahun di DKI Jakarta

KIBLAT.NET, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi digugat atas banjir yang menimpa wilayah DKI Jakarta pada awal 2020.

Pihak penggugat sendiri mengatasnamakan sebagai Tim Advokasi Banjir Jakarta. Gugatan mereka terdaftar dengan nomor registrasi nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst. secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020).

“Kami hari ini mendaftarkan gugatan tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang terjadi pada 1 Januari, Tahun Baru 2020. Inti gugatan kami ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan dasar gugatan karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya,” kata Juru Bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/01/2020), dikutip dari Antara.

Azas mengklaim sebanyak 243 orang telah tergabung dalam gugatan kelompok (class action) tersebut, dan mereka mengalami kerugian sebesar Rp 42,33 miliar dan menuntut ganti rugi atau kompensasi.

Selain menuntut ganti rugi, pihak penggugat juga menuntut Gubernur DKI Jakarta karena tidak menyiapkan Early Warning System (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami oleh warga Jakarta.

“Kalau itu ada (EWS), tentu ada informasi kepada masyarakat yang diberikan sehingga mereka mempersiapkan diri. Lalu, tidak ada juga Sistem Bantuan Darurat, atau Emergency Response. Kalau lihat fakta, teman-teman bisa lihat banyak korban banjir yang keliaran dan tidak dapat bantuan,” kata pria yang juga Ketua Forum Warga Ibu Kota (FAKTA) Jakarta itu.

BACA JUGA  Ustadz ABB Bertemu Cak Nun, Ini Yang Dibahas

Oleh karena itu, gugatan kelompok yang diajukan oleh Advokasi Banjir Jakarta ini berlandaskan Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Menanggapi gugatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah sebelumnya mengatakan itu adalah hal yang biasa.

“Kami sudah sering menangani beberapa masalah, jadi (soal class action) biasa saja sih,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah di Balai Kota Jakarta, Senin (13/01/2020).

Sumber: Antara
Penulis: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat