Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Halal Untuk UMK

KIBLAT.NET, Jakarta – Pemerintah sepakat untuk tidak membebani usaha mikro dan kecil (UMK) dalam layanan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). Untuk itu, saat ini Pemerintah tengah membahas tarif JPH dengan skema menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai memimpin rapat kesiapan penerapan jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

“Idenya memang UMK, bukan UMKM, M nya (tidak ikut) jadi kecil dan mikro ya, itu yang idenya, semangatnya akan digratiskan. Semangatnya itu supaya mereka tidak terbebani,” ujar Ma’ruf Amin pada Kamis (09/01/2019).

Ma’ruf menambahkan bahwa saat ini Pemerintah masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal jika UMK digratiskan. Ia pun belum dapat memastikan apakah opsi itu meliputi subsidi dari ABPN atau subsidi silang dari usaha besar.

“Ya ini lagi nanti dipikirkan, supaya bagaimana biayanya murah ya tidak membebaini APBN dan tidak membebani perusahaan kecil, UMK,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan tersebut nantinya akan menghasilkan skema tarif yang transparan dan terukur, dan akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Selain tarif, dalam kesempatan yang sama Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa Kementerian dan Lembaga terkait JPH akan terus melakukan sinkonisasi terkait persoalan ini. Hal ini menurutnya agar proses layanan JPH yang seharusnya sudah mulai operasional sejak 17 Oktober 2019 lalu, dapat segera dilaksanakan.

BACA JUGA  Catatan dan Evaluasi Kemenag Soal Umrah di Masa Pandemi

Ma’ruf meyakinin jika aturan dan skema sudah jelas, maka penerapan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bisa dilaksanakan secepatnya.

“Keinginan kita secepatnya,” tandas Ma’ruf.

 

Reporter: Qoid

Editor: Guntur Aji

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat