PBNU Dukung Pemerintah Indonesia Tenggelamkan Kapal Cina di Natuna

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia untuk tidak lunak dan bernegosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah perairan Natuna.

“Meskipun Cina merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi,” ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj melalui rilisnya, Senin (06/01/2020).

PBNU juga mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Cina, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla. Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Selain itu, PBNU juga mendesak pemerintah RRT berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB. Menurut Said, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun.

Karenanya, dalam jangka panjang, lanjut Said, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

“Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Cina, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan,” ujarnya.

BACA JUGA  Sidang Perdata Yusuf Mansur: Hakim Memutuskan Gugatan Tidak Diterima

PBNU juga menilai bahwa ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.

“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat