... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

PBNU Dukung Pemerintah Indonesia Tenggelamkan Kapal Cina di Natuna

Foto: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia untuk tidak lunak dan bernegosiasi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah perairan Natuna.

“Meskipun Cina merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi,” ujar Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj melalui rilisnya, Senin (06/01/2020).

PBNU juga mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Cina, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla. Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Selain itu, PBNU juga mendesak pemerintah RRT berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB. Menurut Said, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun.

Karenanya, dalam jangka panjang, lanjut Said, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

“Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan Cina, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan,” ujarnya.

BACA JUGA  Imam Besar Istiqlal: Jangankan Wabah, Hujan Deras Saja Boleh Sholat di Rumah

PBNU juga menilai bahwa ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.

“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Palestina

Israel Akan Bangun 1.936 Permukiman Baru di Tanah Palestina

Lebih dari 600.000 pemukim tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki di antara sekitar tiga juta warga Palestina.

Selasa, 07/01/2020 07:17 0

Arab Saudi

Pugar 30 Masjid Bersejarah, Saudi Habiskan Biaya Rp185,5 Triliun

Tahap pertama renovasi 30 masjid di 10 wilayah Arab Saudi telah selesai. Proyek tersebut menelan biaya lebih dari SR50 juta (Rp185,5 triliun) selama 423 hari.

Senin, 06/01/2020 16:01 0

Eropa

Teror di Masjid Ceko: “Jangan Sebarkan Islam, atau Kubunuh Kamu!”

“Jangan menyebarkan Islam di Republik Ceko! Kalau tidak, kami akan membunuhmu,” demikian tertulis di masjid, sebagaimana laporan polisi, Sabtu (04/01/02).

Senin, 06/01/2020 14:23 0

Yordania

MUI Teken MoU Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron

MUI menyatakan komitmen untuk menyumbang USD 5,915 juta sedangkan sisanya berasal dari sumbangan pemerintah kota Hebron.

Senin, 06/01/2020 13:52 0

Irak

Diminta Tarik Pasukan dari Irak, Trump: Bayar Dulu

Parlemen Irak pada Ahad (05/01/02), mengeluarkan resolusi agar pemerintah mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak dan memastikan mereka tidak menggunakan tanah, udara, dan perairannya dengan alasan apa pun.

Senin, 06/01/2020 13:36 0

Arab Saudi

Arab Saudi Kutuk Langkah Turki Tempatkan Tentara di Libya

"Kerajaan mengutuk persetujuan parlemen Turki untuk mengirim pasukan militer ke Libya," kata kementerian luar negeri Saudi dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah.

Senin, 06/01/2020 09:04 0

Turki

Turki Mulai Pengiriman Tentara ke Libya

Erdogan menunjukkan bahwa Turki tidak akan melibatkan tentara dalam pertempuran.

Senin, 06/01/2020 08:34 0

Irak

Tak Pernah Hidup Damai, Warga Irak Demo Tolak Penjajahan AS dan Iran

"Ini mengungkapkan tidak adanya negara Irak," pungkasnya.

Senin, 06/01/2020 07:40 0

Afrika

Al-Shabaab Serbu Pangkalan AS di Kenya, Tiga Tewas dan Empat Pesawat Hancur

laporan polisi yang berhasil didapat AFP menyebutkan sedikitnya dua helikopter, dua pesawat dan sejumlah kendaraan tempur AS yang berada di landasan pacu hancur.

Senin, 06/01/2020 06:48 0

Timur Tengah

AS Kirim Ribuan Pasukan Tambahan ke Timur Tengah

Kantor berita Associated Press mengutip pernyataan para pejabat AS mengatakan bahwa tentara tambahan itu diambil dari Divisi 82 Airborne di Fort Bragg, Carolina utara.

Sabtu, 04/01/2020 10:08 0

Close