Meski Kapal Cina di Natuna, Pemerintah Tak Boleh Lupa Kasus Jiwasraya

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas terhadap adanya kapal Cina di Natuna. Menurutnya, Presiden Jokowi perlu mengkoreksi Menko Maritim yang cenderung tak mengecam.

“Ketika Jubir Menlu Cina ngotot klaim atas kawasan yang oleh UNCLOS diakui sebagai bagian dari NKRI, maka demi NKRI harga mati, mestinya Presiden RI koreksi sikap Menko Maritim,” tuturya dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Senin (06/01/2020).

“Dan perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” sambung Politisi Partai PKS ini.

Selain itu, Hidayat juga meminta agar seluruh persoalan kenegaraan fokus dibahas, tanpa mengesampingkan satu sama lain. Ia mencontohkan adanya kecurigaan sebagian pihak bahwa insiden Natuna hanya digunakan sebagai pengalihan isu dalam negeri.

“Seperti rencana bailout Jiwasraya dan Bumiputera. Ia menilai kasus-kasus tersebut sama pentingnya,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa dua kasus ini memang harus terus dikawal, jangan saling menafikan. Meskipun kita, kata diam juga harus mengkritisi keras pelanggaran China di Natuna untuk jamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.

“Tetapi jangan lupa, tetap fokus juga pada realisasi program membentuk Pansus Jiwasrayagate di DPR-RI,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat