Iuran BPJS Tetap naik, Komisi IX: Pemerintah Ingkari Kesepakatan

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi IX DPR RI mengkritisi keputusan pemerintah yang tetap menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan terutama pada golongan kelas III. Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa iuran BPJS Kesehatan mulai naik pada masing-masing kelas per 1 Januari 2020.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah tersebut. Ia menyebut pemerintah telah mengabaikan keputusan yang telah dibuat bersama DPR beberapa waktu lalu.

Kurniasih menuturkan, sebelumnya pihak pemerintah yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, DJSN dan BPJS Kesehatan telah melakukan rapat maraton dengan Komisi IX DPR RI sampai dini hari sebanyak 2 kali yaitu pada 7 November 2019 dan 12 Desember 2019 untuk mencari solusi tanpa menaikkan iuran. Setidaknya bagi peserta kelas III dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) karena akan cukup memberatkan di tengah situasi ekonomi yang masih lesu.

Sejak rapat gabungan yang digelar pada 2 September 2019 (DPR RI Periode 2014-2019), Komisi IX tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama untuk peserta kelas III PBPU dan BP. Bahkan dalam rapat selanjutnya pada 12 Desember sudah ada kesepakatan untuk mengambil alternatif kedua diantara tiga alternatif yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatasi keberatan kenaikan iuran untuk kelas III peserta PBPU dan BP.

BACA JUGA  Pencopotan Baliho Habib Rizieq dan Operasi Militer Selain Perang

Poin yang disepakati adalah, manajemen BPJS Kesehatan akan memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang. Berdasarkan Perpres Nomor 75/2019 akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN.

“Profit inilah yang akan digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta PBPU dan BP kelas III. Dengan kata lain, dalam kesepakatan ini tidak ada kenaikan iuran yang akan dibebankan kepada peserta PBPU dan BP kelas III,” ujar Kurniasih melalui rilisnya pada Senin (06/01/2020).

Namun dalam realisasinya, kenaikan iuran tetap diberlakukan dan dibebankan pada semua peserta BPJS Kesehatan per Januari 2020.

“Keputusan ini berarti Pemerintah mengingkari kesepakatan, bahkan yang diusulkan sendiri oleh Menteri Kesehatan dan disetujui BPJS Kesehatan saat rapat tanggal 12/12/2019 lalu,” imbuhnya.

Diketahui, kenaikan kali ini berlaku untuk semua kelas dan klasifikasi peserta tanpa terkecuali. Iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II mengalami kenaikan lebih dari 100%. Sementara, kelas III mandiri naik sebesar 65 persen yang akan dialami oleh peserta dari PBPU dan BP.

“Kedua kelompok ini sebetulnya berada dalam kondisi yang cukup rentan miskin dan selama ini sangat berat untuk memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan,” pungkas Kurniasih.

 

 

Reporter: Qoid

Editor: Guntur Aji

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat