... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Diminta Tarik Pasukan dari Irak, Trump: Bayar Dulu

Foto: Donald Trump dan Iran

KIBLAT.NET, Baghdad – Parlemen Irak pada Ahad (05/01/02), mengeluarkan resolusi agar pemerintah mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak dan memastikan mereka tidak menggunakan tanah, udara, dan perairannya dengan alasan apa pun.

Amerika Serikat, yang pada hari Jumat membunuh jenderal top Iran, Qassem Soleimani, di Baghdad, memiliki sekitar 5.200 tentara di negara itu.

“Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional yang memerangi Negara Islam (ISIS) karena berakhirnya operasi militer di Irak dan telah menang,” bunyi resolusi tersebut.

“Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara, atau air dengan alasan apa pun.”

Menanggapi hal ini, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberi sanksi terhadap Baghdad. Ia mengatakan jika pasukannya pergi, Baghdad harus membayar Washington atas biaya pangkalan udara di sana.

“Kami memiliki pangkalan udara yang sangat mahal di sana. Dibutuhkan miliaran dolar untuk membangun, jauh sebelum waktu saya. Kami tidak akan pergi kecuali mereka membayar kami untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One, menurut Reuters.

Trump mengatakan bahwa jika Irak meminta pasukan AS untuk pergi tanpa dasar persahabatan, AS akan memberi mereka sanksi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Pengesahan resolusi itu datang ketika Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa negaranya akan menargetkan “situs militer” AS setelah pembunuhan Soleimani.

BACA JUGA  Syaikh Ali Jaber Resmi Jadi WNI

Namun, mantan Menteri Pertahanan Iran Hossein Dehghan mengatakan bahwa negaranya tidak mencari perang dengan AS.

Sumber: Middle East Eye
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Meski Kapal Cina di Natuna, Pemerintah Tak Boleh Lupa Kasus Jiwasraya

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas terhadap adanya kapal Cina di Natuna.

Senin, 06/01/2020 11:06 0

Indonesia

Hidayat Nur Wahid Tagih Janji Kampanye Jokowi Terkait Natuna

Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dan melaksanakan pernyataannya mengenai Natuna saat kampanye pilpres 2019

Senin, 06/01/2020 09:58 0

Indonesia

Warga Bekasi Gotong Royong Bersihkan Masjid Pasca Banjir

Beberapa warga sekitar masjid dibantu santri Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab Yayasan Yamima Jatikramat dan Warga Betawi Jatiasih mulai membersihkan masjid Nurul Islam sejak

Senin, 06/01/2020 09:28 0

Indonesia

UBN Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Jakarta

Ustadz Bachtiar Nasir bersama Tim AQL Peduli menembus banjir di Semanan, Kalideres dan Pesing-Daan Mogot untuk menyalurkan bantuan Logistik bagi korban banjir

Senin, 06/01/2020 09:12 0

Indonesia

Jazuli Juwaini: Klaim Cina Atas Natuna Langgar Hukum Internasional

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menegaskan Indonesia memiliki hak berdaulat atas Wilayah Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang diakui dunia.

Sabtu, 04/01/2020 16:44 0

Indonesia

Update Korban Bencana di Jabodetabek dan Banten: 53 Orang Meninggal, 1 Hilang

- Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan bahwa korban banjir Jakarta dan sekitarnya bertambah.

Sabtu, 04/01/2020 14:25 0

Indonesia

Pengamat: Slogan NKRI Harga Mati Seperti Tak Bermakna Dalam Persoalan Natuna

Ujang Komarudin menilai slogan "NKRI Harga Mati" tak bermakna dalam persoalan Natuna.

Sabtu, 04/01/2020 13:41 2

Indonesia

Komisi I DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Kapal Cina di Natuna

Menurutnya, kapal-kapal tersebut harus diberi tindakan tegas, terarah dan terukur.

Sabtu, 04/01/2020 12:38 0

Indonesia

Jabodetabek Dilanda Banjir, ACT Terapkan Total Disaster Management

Aksi Cepat Tanggap (ACT) menerapkan Total Disaster Management (TDM) untuk menyikapi banjir di Jabodetabek.

Jum'at, 03/01/2020 08:42 0

Indonesia

Jenazah Prof Yunahar Dimakamkan di Yogyakarta

Jenazah Prof. Yunahar Ilyas saat ini sedang disemayamkan di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

Jum'at, 03/01/2020 08:20 0

Close