... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Saudi Larang Nikah di Bawah Umur, Mak Comblang Juga Diperkarakan

Foto: Ilustrasi

KIBLAT.NET, Riyadh – Menteri Kehakiman Arab Saudi Walid bin Mohammed Al-Samaani, Senin (23/12/2019), mengeluarkan memo untuk semua pengadilan dan pejabat urusan pernikahan untuk menahan prosesi pernikahan bagi pasangan yang berusia di bawah 18 tahun.

Instruksi ini dikeluarkan berdasarkan UU Perlindungan Anak, yang bunyinya, “Sebelum berakhirnya kontrak pernikahan, perlu untuk memastikan bahwa seseorang yang menikah di bawah usia 18 tahun tidak akan dirugikan, baik pria atau wanita.”

Surat edaran itu juga menyatakan bahwa fasilitator nikah yang melanggar aturan juga akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibawa ke kementerian untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Dewan Syura Saudi awal tahun ini mendukung larangan pernikahan di bawah umur di Kerajaan. Dewan memberlakukan larangan bagi calon pasutri dengan persetujuan dua pertiga anggotanya.

Undang-undang ini dibuat selama delapan tahun, dan diajukan kepada dewan setidaknya lima kali dalam sesi dewan tahun lalu.

Para anggota memilih untuk menyetujui peraturan yang membatasi pernikahan untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang pernikahan yang melibatkan anak-anak di bawah usia 15 tahun.

Mengomentari bagian dari undang-undang tersebut, anggota Dewan Syura Dr. Hoda Al-Helaissi mengatakan: “Anda tidak dapat mengharapkan seorang gadis berusia 10 atau 12 tahun untuk memahami apa hubungan perkawinan itu, atau agar tubuhnya dapat mengandung bayi dengan benar. Ada banyak masalah kesehatan yang terlibat.”

BACA JUGA  Kawanan Belalang Serang Tanaman di Seluruh Wilayah Saudi

Perkawinan anak adalah kebiasaan lama yang masih dilakukan hingga sekarang di seluruh dunia di negara-negara termasuk India, Bangladesh, Nigeria, Indonesia dan Meksiko. Kebiasaan itu sejak lama menjadi bagian dari kehidupan dan identitas komunitas.

Pernikahan anak tidak hanya terbatas pada negara berkembang saja. Ini legal – dengan mempertimbangkan pengecualian yudisial – di 49 negara bagian AS.

Sumber: Arab News
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Tak Indahkan Sanksi Administratif, Warga Desak PT RUM Diberi Tindakan Tegas

Forum Warga Terdampak PT. RUM (RATA PT. RUM) kembali mengadakan aksi di depan kantor Bupati Sukoharjo pada Senin (23/12/19).

Senin, 23/12/2019 16:45 0

Indonesia

PT RUM Kembali Didemo, Warga Minta Izin Lingkungan Dicabut

Ratusan warga terdampak bau busuk limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM) Nguter, Sukoharjo, kembali mengadakan aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo

Senin, 23/12/2019 16:16 0

Indonesia

Pemerintah Beda Pendapat Terkait Uighur, Pengamat: Ada yang Salah

Pemerintah dalam hal ini Mekopolhukam, Mahfud MD dan Kepala KSP Moeldoko berpeda pendapat soal Uighur.

Senin, 23/12/2019 15:30 1

Indonesia

Fraksi PKS DPRD Sulteng Ajak Masyarakat Membela Muslim Uighur

Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sejumlah sikap terkait masalah yang terjadi di Uighur.

Senin, 23/12/2019 15:13 0

Indonesia

Soal Konflik Uighur, Moeldoko Tegaskan Pemerintah RI Tak Akan Ikut Campur

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia tak akan ikut campur terkait masalah muslim Uighur di Xinjiang, China. Ia menyebut hal tersebut merupakan urusan dalam negeri China dan masing-masing negara punya caranya sendiri dalam mengatur urusan dalam negeri.

Senin, 23/12/2019 15:00 0

Indonesia

Soal Uighur, Mahfud MD Sebut Pemerintah Akan Tempuh Diplomasi Lunak

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal penindasan terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. Ia menegaskan bahwa sejak dulu Pemerintah Indonesia berusaha menjadi penengah dan mencari jalan terbaik terkait persoalan tersebut.

Senin, 23/12/2019 14:07 0

Artikel

Benang Kusut Label ‘Radikal’ dan Pembelahan Masyarakat

Apakah selama ini, puluhan tahun Indonesia berdiri, telah terjadi kesalahan penyampaian ajaran agama Islam yang justru dibuat sendiri oleh pemerintah? Apakah berderet Menteri Agama yang telah menjabat selama ini, telah lengah mengawasi bahkan menyetujui konten yang ternyata bermasalah?

Ahad, 22/12/2019 13:19 0

Indonesia

GUIB Jatim: Rakyat Kecewa Atas Diamnya Pemerintah Soal Uighur

- Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB Jatim) mendesak pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM atas muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Sabtu, 21/12/2019 14:30 0

Indonesia

Ormas Islam Akan Gelar Aksi Bela Uighur 27 Desember Mendatang

Ormas Islam Indonesia akan menggelar aksi simpatik menggeruduk Kedutaan Besar RRC di Kuningan, Jakarta Selatan pada Jum'at (27/12/2019)

Sabtu, 21/12/2019 14:10 0

Indonesia

Sinergi Foundation Wujudkan Cuankie Serayu dari Sinergi Wakaf Masyarakat

Tak ada orang Bandung yang tak mengenal Cuankie Serayu. Makanan satu ini amat terkenal kelezatannya.

Sabtu, 21/12/2019 14:02 0

Close