GUIB Jatim: Rakyat Kecewa Atas Diamnya Pemerintah Soal Uighur

KIBLAT.NET, Surabaya – Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB Jatim) mendesak pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM atas muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

“Sesuai dengan amanat UUD I945 dan politik luar negeri Bebas Aktif. Serta aktif berperan dalam menggalang diplomasi bagi penghentian pelanggaran HAM atas muslim Uighur dan kasus kasus lainnya. Diamnya pemerintah Indonesia atas tragedi ini sangat mengecewakan rakyat Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal GUIB Jatim, Mochammad Yunus dalam rilisnya, Sabtu (21/12/2019).

GUIB Jatim juga menyeru umat Islam sedunia umumnya dan khususnya Umat Islam Indonesia untuk melakukan gerakan solidaritas dengan menyalurkan bantuan bagi Muslim Uighur melalui Infaq Jum’at untuk Muslim Uighur, Qunut Nazilah, serta menyampaikan materi khutbah jum’at dengan tema solidaritas Muslim Uighur.

“Serta doa agar segera terselesaikan dengan tetap memelihara ukhuwah islamiyah, wathoniyah , basyariyah dan ukhuwah alamiyyah,” ujarnya.

Yunus pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas manuver pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik praktis sesaat dan upaya adu domba diantara umat Islam di Indonesia.

Selain itu GUIB Jatim juga mendesak pemerintah RRC agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi serta menyelesaikan masalah muslim Uyghur dengan baik serta damai, memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dan memelihara syiar keislamannya.

BACA JUGA  Pakar: Penegakan Hukum Pelanggar PSBB Terkesan Diskriminatif

GUIB juga mendesak OKI, PBB dan Komnas HAM RI untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka menyelamatkan muslim Uighur, dan bersikap tegas dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah RRC agar memberikan hak hak sipil bagi muslim Uighur.

“Secara khusus meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC serta professional dalam menjalin hubungan diplomatik,” tukasnya.

Pernyataan sikap yang disampaikan Yunus merupakan sikap bersama Organisasi Massa Islam dan lembaga keislaman di Jawa Timur dibawah koordinasi MUI Jatim, di antaranya adalah NU Jatim, Muhammadiyah Jatim, Hidayatullah Jatim, Perhimpunan Al Irsyad Jatim, dan DDII Jatim.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat