... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Uyghur dan Gurita Propaganda Pemerintah Cina

Foto: kamp konsentrasi muslim Uighur (sumber: BBC)

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Sebuah artikel di Wall Street Journal membuat judul yang menggemparkan umat Islam di Indonesia: How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps. Pusat dari kontroversi berita tersebut sangat terang benderang Pemerintah Cina telah berusaha membuat beberapa ormas Islam di Indonesia bungkam atas keberadaan kamp yang menahan orang-orang Muslim Uyghur di Turkistan Timur (Xinjiang).

Pemerintah Cina mengajak beberapa perwakilan ormas Islam di Indonesia ke Xinjiang. Kunjungan tersebut sebagai respon atas surat terbuka Muhammadiyah pada Desember 2018 yang mempertanyakan pengekangan atas Muslim Uyghur.

Pemerintah Cina pun mengundang para perwakilan ormas Islam dan kemudian akademisi beserta jurnalis. Liputan yang menggemparkan tersebut ditulis oleh Jonathan Emont, jurnalis yang juga pernah menulis untuk The New York Times, Washington Post dan Financial Times.

Menurut Emont, pandangan para tokoh perwakilan ormas Islam berubah sejak kunjungan tersebut. Emont mengutip pernyataan seorang tokoh senior Muhammadiyah (ia tidak menyebutkan namanya) yang memuji kamp tersebut, seperti dikutip majalah resmi Muhammadiyah.

Selain dari Muhammadiyah, Emont juga mengutip pernyataan tokoh PBNU, Masduki Baidlowi yang ikut dalam kunjungan tersebut.

 “There’s a problem” with extremism in Xinjiang “and they’re handling it,” said Masduki Baidlowi, an official with Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Muslim organization, who was also visited the region on the tour. “They provide a solution: life skills, a vocation,” he said.

He acknowledged he had some concerns—there was no place for detainees to pray, for example—which the delegation raised with officials.”  Demikian kutip Emont.

Emont juga menyebut hubungan baik Nadhlatul Ulama dengan pemerintah Cina dengan menyebutkan Ketua PBNU, Said Agil Sirodj yang berbuka puasa dengan Dubes Cina. Emont mengutip pernyataan Said Agil dalam buku yang diterbitkan NU cabang Beijing. Dalam pengantar buku tersebut menurut Emont, Said Agil menyebutkan bahwa pembaca jangan mengandalkan media dan televisi internasional untuk memahami Xinjiang. Said Agil sendiri menurut Emont tidak memberikan komentar terkait kata pengantarnya dalam buku tersebut.

Muhammadiyah sendiri sudah menyatakan sanggahannya. Muhammadiyah menegaskan menuntut pemerintah Cina agar menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap masyarakat Uyghur. Muhammadiyah juga mendesak agar pemerintah memperhatikan reaksi dari umat Islam di Indonesia.

Muhammadiyah juga menolak disebut telah disuap oleh pemerintah Cina agar bungkam. Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, Muhammadiyah tidak disuap.

“Apakah dengan mengundang tokoh-tokoh dari ketiga ormas ke Uighur China lalu ketiga ormas itu akan melemah kepada pemerintah China? Tidak,” kata Anwar.

Sikap tegas Muhammadiyah patut diapresiasi. Bertindak independen tanpa dipengaruhi pihak manapun. Sayangnya sikap resmi Muhammadiyah ini tampak tak sejalan misalnya dengan tulisan dari Ahmad Najib Burhani, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang juga wakil Ketua Majelis Pustaka PP Muhammadiyah (2015 -2020).

 

Tulisan Ahmad Najib Burhani yang berjudul Politisasi isu agama dan Minoritas Uyghur dimuat oleh Ib Times 21 April 2019. Hampir sebulan setelah penulis melakukan kunjungan ke Xinjiang 20-27 Maret 2019. Ahmad Najib Burhani menyoroti bagaimana isu Muslim Uyghur dipakai oleh kelompok radikal, “…dalam kaitannya dengan “solidaritas” sesama Muslim yang pada saat bersamaan digunakan untuk menanamkan kebencian kepada kelompok lain, seperti “anti-China”, menyulut kemarahan kepada pemerintah, dan bahkan menjadi medium untuk merekrut “jihadis.”

Ahmad Najib juga menyoroti kelompok radikal yang memakai video di negara lain.
“Mereka yang tersulut emosinya oleh video-video tersebut merupakan sasaran empuk dari upaya perekrutan anggota kelompok radikal. Mereka yang mencoba bersikap kritis terhadap berbagai video dan upaya-upaya pembakaran emosi masa ini dengan mudah dilabeli liberal atau antek Amerika atau paling ringan dituduh tidak memiliki solidaritas terhadap nasib umat Islam lain atau tidak memiliki rasa dan semangat ukhuwah Islamiyah,” demikian tulis Najib yang menulis dengan jabatan sebagai Peneliti LIPI.

Tulisan Najib Burhani menjelaskan pengalamannya selama di Xinjiang. Informasi-informasi yang diperolehnya dari otoritas di sana dan pengamatannya selama di sana. Sayangnya tulisan ini ditulis tanpa sikap kritis dan sekedar perpanjangan lidah dari pemerintah RRC.

“Dari penuturan pihak pemerintah, guru, pimpinan, dan juga peserta didik di Pusat pendidikan deradikalisasi, pembantaian terhadap suku Uyghur itu tidak ada. Itu hanya hoax yang diciptakan oleh mereka yang tidak menyukai pemerintah Tiongkok. Di dalam tempat yang disebut “camp” itu juga tidak terjadi penyiksaan terhadap etnis Uyghur yang terpapar radikalisme dan terorisme,” demikian tulis Najib Burhani.

Tulisan tersebut juga cenderung memaklumi terhadap apa yang diamatinya di Xinjiang. Misalnya soal tidak ada jawaban salam dari para penghuni kamp. Najib Burhani menulis,
“ Ketika mengucapkan salam [assalamu’alaikum], tidak ada jawaban dari mereka. Tidak adanya jawaban ini tentu saja tak bisa serta merta dianggap bahwa mereka dilarang mengucapkan salam. Bisa jadi itu karena mereka tidak terbiasa menjawab salam dengan keras dan beramai-ramai. Bisa juga karena tak memperhatikan ucapan salamnya. Dan mungkin juga karena tak berkenan atau menganggap bahwa mereka berada di tempat yang mesti steril dari simbol-simbol agama.”

Najib Burhani juga menulis pelarangan ibadah yang dialami peserta kamp dan berusaha mencoba mencari-cari pembenarannya.
“Para peserta didik juga dilarang melaksanakan sholat dan mengaji di tempat pendidikan. Menurut info dari kepala sekolah, para siswa di tempat tersebut bahkan tidak diperbolehkan melaksanakan ritual keagamaan di kamar masing-masing. Namun persoalan ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Pertama, Tiongkok memang melarang melaksanakan ritual keagaman di tempat umum (public space). Ini tidak hanya berlaku pada umat Islam, tapi juga kepada pemeluk agama lain. Kedua, informasi dari kepala sekolah ini juga mendapat bantahan dari pihak pemerintah Xinjiang yang mendampingi delegasi. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada yang menghalangi jika para peserta deradikalisasi itu melaksanakan ritual keagamaan di kamar masing-masing. Hanya di tempat umum saja larangan itu diberlakukan.”

Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengecam pelanggaran HAM dalam pelarangan ibadah, rupanyam menurut penulis tersebut harus dipahami ‘dalam konteks yang lebih luas.’ Sederhananya, pelanggaran terhadap hak beribadah dapat dimaklumi dalam konteks yang lebih luas.

BACA JUGA  Sunda Empire dan Gerakan Global: Ada Apa?

Najib dalam tulisannya juga menyinggung soal kebijakan budaya oleh pemerintah Cina kepada masyarakat Uyghur. Ia menyebutkan bahwa, Elemen budaya dalam bentuk bahasa, pemerintah Tiongkok cenderung membiarkan dan masyarakat digalakkan untuk menggunakan Bahasa Mandarin.

Hal ini tentu saja mengabaikan fakta bahwa kebijakan bahasa di Xinjiang sudah sampai tahap yang menyingkirkan bahasa setempat dan menggantinya secara paksa dengan bahasa mandarin. Lebih luas kebijakan pemerintah RRC dapat kita sebut sebagai genosida budaya terhadap masyarakat Uyghur.

Sikap datar dan netral peserta kunjungan ke Xinjiang sebenarnya tak mutlak menerpa semua peserta. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Internasional MUI, K.H. Muhyiddin Junaidi justru menyebutkan bahwa kunjungannya selama ke Xinjiang sangat ketat dan ia menyebut serangkaian undangan kepada pihak Indonesia yang berpengaruh sebagai “cuci otak.”

Begitu pula Jurnalis Republika, Bayu Hermawan yang ikut ke Xinjiang. Hasil kunjungannya ke Xinjiang ditulis dalam laporan yang kritis terutama soal pelarangan ibadah peserta kamp. Republika menurunkan laporan berjudul Tuhan tidak diizinkan disembah di kamp vokasi di Xinjiang. Berbeda dengan Najib Burhani yang menulis dengan nada memaklumi, Bayu Hermawan menulis pengamatannya yang tajam. Meski kebanyakan penghuni kamar-kamar tersebut adalah pemeluk agama Islam, nyaris tak ada ruang untuk berdiri, rukuk, dan bersujud ke arah Makkah. Seperti Tuhan tidak diizinkan disembah di sana,” tulis Bayu.

Tulisan ini yang kemudian membuat Kedubes RRC kecewa.  Lewat pesan Whats App, mereka menyatakan kecewa dengan laporan Republika. Menyebut liputan tersebut sebagai tidak fokus dan tidak melihat aspek positif dari perjalanan tersebut.  Di saat yang bersamaan, situs republika mengalami serangan siber yang membuat situs tersebut melambat dan tidak bisa diakses dari luar negeri.

Kunjungan dan ‘Subpropaganda’

Kegiatan kunjungan ke Xinjiang adalah salah satu upaya pemerintah Cina untuk memberi citra positif terkait kebijakan mereka di sana. Hal ini tentu saja dilakukan dengan kerjasama pihak di Indonesia. Tenggara Strategics, sebuah perusahaan riset dan konsultan yang diinisiasi CSIS, The Jakarta Post dan Universitas Prasetia Mulya mengaku membayar 500 dollar AS per hari pada influencer media sosial yang diajak kunjungan ke Cina.

Kegiatan kunjungan bukan hal baru dalam dunia pencitraan politik sebuah negara. Untuk meredam kemarahan warga Arab atas perang Irak misalnya, pemerintah AS pernah pelajar Muslim ke Piala Dunia di Jerman. Atau mengajak jurnalis Arab seminar di Washington D.C. Dalam teori propaganda, kegiatan semacam ini disebut sebagai subpropaganda atau facilitative communication. (Garth S. Jowett & Victoria O’Donnel: 2012)

Facilitative communication sendiri bukanlah propaganda, tetapi bentuk komunikasi yang dirancang untuk memberikan sikap positif kepada propagandis potensial. Maka bukan hal yang mengherankan setelah diajak ‘tamasya’, pihak potensial tersebut kemudian menulis hal yang baik-baik tentang perjalanan ‘tamasyanya’.

Menulis laporan perjalanan tanpa sikap kritis hanyalah menjadi perpanjangan lidah dari pemerintah RRC. Padahal pemerintah RRC bukanlah satu pemerintahan yang dikenal sebagai negara yang memiliki kultur informasi yang terbuka.

Kontrol akan informasi adalah satu garis besar kebijakan pemerintah Cina dalam hal informasi. Pemerintah Cina telah berusaha selama bertahun-tahun menghapus ingatan akan protes mahasiswa di lapangan Tiananmen tahun 1989. Pada peringatan 20 tahun tragedi Tiananmen, pemerintah Cina memblok situs youtube. Lukisan terkait tragedi itu juga dihapus dari internet dalam hitungan jam.  (Garth S. Jowett & Victoria O’Donnel: 2012)

Sensor Cina di dunia maya dikenal sebagai ‘The Great Firewall.’ Pemerintah Cina secara intens mengontrol akses informasi warganya. Youtube, Facebook dan Twitter diblok di daerah yang bergolak. Google dipaksa untuk memberlakukan sensor yang membuat google memindahkan kantornya ke Hong Kong. Dan bahkan di Xinjiang akses internet diputus setelah terjadi konflik antar etnis Han dan Uyghur. (Garth S. Jowett & Victoria O’Donnel: 2012)

Dengan tradisi tertutup dan otoriter seperti itu maka adalah sebuah kenaifan untuk menelan secara langsung informasi yang diterima oleh birokrasinya pada peserta kunjungan dan kita harus bersikap kritis terhadap informasi-informasi yang mereka siarkan.

Tentu saja pemerintah Cina tidak tinggal diam atas gelombang kritik yang menerpa mereka akibat represi di Xinjiang. Propaganda dijalankan untuk melawan segala informasi yang terkait Xinjiang.

The Straits Times, media yang berbasis di Singapura melaporkan Cyber Army Cina yang menamakan dirinya Diba Central Army berusaha mempertahankan kebijakan Beijing. Media pemerintah Cina menyebut anggota Diba sebagai “suara akar rumput yang patriotik.”

Diba menyalak pada segala isu luar negeri Cina yang kontroversial, mulai dari isu Taiwan, Hong Kong hingga Uyghur. Pada 10 April 2019, Halaman Facebook Talk to East Turkestan (TET) dan World Uyghur Congress dibanjiri gambar yang menunjukkan orang-orang yang berbahagia di Xinjiang dengan penjelasan foto yang menunjukkan hal yang sama. Gambar tersebut di beri logo Diba Central Army.

Kedua halaman Facebook tadi juga dibanjiri komentar dan gambar yang menyebut halaman tersebut sebagai “kelompok teroris,” “ISIS,” dan lainnya. Arslan Hidayat, editor dari halaman Facebook TET mengatakan pada AFP bahwa hal janggal terjadi ketika mereka menerima 1400 komentar dalam hitungan jam.

Yin Yuancheng, dari Diba mengatakan media Global Times, bahwa meme 10 April dibuat untuk mengejek “laporan bias dan bohong atas Xinjiang.” The Global Times adalah media yang dikelola pemerintah Cina.

The Global Times sendiri menurut laporan Ryan Gallagher dari The Intercept membayar Twitter untuk mempromosikan cuitan mereka tentang Xinjiang. Pada 11 Juli 2019 misalnya, iklan cuitan Global Times di Twitter tentang Xinjiang memuat video yang mengklaim kamp di Xinjiang adalah kamp vokasi untuk edukasi dan pelatihan. Video itu juga menyerang politisi dan pekerja media di Eropa yang menyebutkan tangan mereka “dipenuhi darah orang Cina yang menjadi korban teroris.”

Promosi cuitan Global Times lainnya tanggal 4 Juli menyebutkan orang Xinjiang hidup bahagia karena mereka bekerja sama melawan terorisme dan ekstrimisme. Begitu pula cuitan-cuitan promosi lainnya. Twitter sendiri mengatakan mereka tidak lagi menerima iklan dari media yang dikontrol pemerintah Cina. Pernyataan ini dirilis, tiga jam setelah The Intercept mengkonfirmasi kepada Twitter. Twitter sendiri sebenarnya diblok dari dunia maya di Cina, tetapi perusahaan media sosial tersebut masih menerima iklan propaganda dari media-media yang dikelola pemerintah Cina.

BACA JUGA  Kabar Siswi di Solo Dikeluarkan karena Ucapan Ultah Hoaks

Tentu saja yang coba dijangkau dari propaganda terkait isu Uyghur oleh media Cina adalah segmen pengguna media sosial di luar Cina. Sebab medan pertempuran propaganda ada di luar sana. Bukan dalam Cina, di mana informasi sudah dikontrol secara ketat.

Salah satu tentakel dari propaganda Cina yang paling massif adalah melalui siaran televisi mereka di luar negeri. China Central Television (CCTV) adalah sebuah perusahaan penyiaran yang dimiliki oleh pemerintah Cina. CCTV memainkan peran penting dalam menyebarkan berbagai informasi terkait Cina pada pemirsa di luar negeri. Mereka menyebut siaran tentang demonstran Hong Kong sebagai laporan palsu.

Menurut Sarah Cook dalam CCTV juga menyebutkan bahwa demonstran terkait dengan ‘Islamis militan’ dan mereka didukung oleh agen mata-mata Amerika Serikat. CCTV bahkan menayangkan sebuah video dari Sina Weibo (semacam platform microblogging seperti Twitter di Cina) yang mengajak 89 juta pengikutnya untuk mengidentifikasi, menyelidiki dan menayangkan  informasi personal dari demonstran di Hong Kong dan jurnalis yang meliput di sana.

CCTV bukanlah perusahaan penyiaran sembarangan. Perusahaan penyiaran yang dikelola pemerintah Cina tersebut menjalankan lebih dari 40 saluran dan memproduksi 300 ribu jam acara setiap tahunnya. Bayangkan dampak cakupan siaran mereka bagi pemirsanya. Termasuk dalam soal propaganda mengenai isu Muslim Uyghur. (Sarah Cook: 2019)

Pada bulan Oktober 2018, CCTV menayangkan siaran tentang eksistensi kamp yang mereka sebut sebagai pusat vokasi untuk pelatihan kerja dan memerangi ekstrimisme. Sarah Cook menulis dalam The Diplomat bahwa jurnalis CCTV diberikan akses ke lokasi, wawancara, tetapi mereka tetap dalam pengawasan dan arahan pemerintah, tanpa daya kritik ataupun verifikasi independent. Hal ini tidak mengherankan sebab CCTV dipimpin oleh Shen Haixiong, anggota dari Komite Sentral Partai Komunis Cina. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai kepala propaganda dalam departemen di Provinsi Guangdong.

Siaran internasional CCTV, yaitu China Global Television Network (CGTN) menjangkau pemirna non-tionghoa di seluruh dunia. Siaran mereka memberi gambaran positif pada pemerintah Cina dan kebijakan mereka. CGTN misalnya memuat artikel dari Bobby Naderi, jurnalis mereka yang menulis China Drops Truth Bomb on Xinjiang Terrorist: Here is How The World Should React.

Naderi menulis bahwa “program re-edukasi” Cina terhadap orang Uyghur mirip dengan program “re-engagenment” yang dirancang untuk mederadikalisasi mantan anggota ISIL dan keluarga mereka yang kembali dari Suriah dan Irak. Tentu saja, Naderi sedang berkhayal, karena sejuta penghuni kamp di Cina bukanlah orang yang kembali dari medan pertempuran. Mereka bahkan warga sipil yang dimasukkan paksa.

Siaran CGTN saat ini sudah mampu mendominasi di negara-negara seperti Afrika. Liputan Der Spiegel tentang dominasi CGTN menyebutkan bahwa media ini bukan saja mampu melawan kritik terhadap Cina tetapi mampu menggeser dominasi media-media barat.

Dalam struktur organisasi CGTN di Afrika, tidaklah mungkin untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah Cina, isu-isu Hak Asasi Manusia termasuk isu-isu hutang negara Afrika terhadap Cina. Jurnalis CGTN di Afrika kehilangan independensinya. Mengutip salah satu narasumber Der Spiegel dalam CGTN,
“kami tidak memproduksi jurnalisme independent, tetapi murni propaganda dengan perintah dari Partai Komunis.”

Akal Sehat dan Propaganda

Benar bahwa media-media barat seringkali bias terhadap isu HAM dan mereka punya kepentingan terhadap isu Uyhghur. Tetapi akan menjadi naif, kalau tidak mau dibilang bodoh, jika kita mengabaikan standar jurnalisme yang mereka terapkan dalam peliputan atau investigasi dalam mengangkat isu pelanggaran HAM terhadap orang Uyghur.

Dan liputan ini tidak bersumber dari satu media saja, tetapi masing-masing dari media tersebut melakukan investigasinya sendiri. Investigasi yang menggunakan pencitraan satelit oleh Reuters, atau investigasi langsung ke Xinjiang oleh Vice bukanlah sekedar ‘tamasya.’ Termasuk ketika Republika meliput langsung ke kamp atas undangan pemerintah Cina, mereka tidak kehilangan taji dan tetap meliput dengan daya kritik yang tajam. Lagipula bukan jurnalis media barat saja yang mengangkat isu Uyghur, The Strait Times atau South China Morning Post pun turut mengangkat isu ini dengan tajam.

Kedua, kita harus memahami bahwa pemerintah Cina bukanlah pemerintahan yang terbuka, akses informasi dikontrol secara ketat. Menerima begitu saja informasi dari mereka dan hanya menjadi perpanjangan lidah adalah satu tanda-tanda hilangnya akal sehat yang dimiliki. Propaganda yang dilakukan mengenai isu Uyghur adalah sebuah propaganda hitam (black propaganda).

Garth S. Jowett dan Victoria O’Donnel dalam Propaganda and Persuassion menulis bahwa keberhasilan atau kegagalan propaganda hitam tergantung dari kemauan penerima untuk menerima kredibilitas sumber dan konten dari pesan tersebut.

Subpropaganda seperti ‘tamasya’ ke Xinjiang, hingga propaganda menggunakan media sosial dan siaran televisi yang mendunia tak bisa kita hentikan. Tetapi bagi pemirsa dan pembaca yang memakai akal sehat, propaganda tersebut tentu tak akan banyak berguna.

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Dapat Bantuan Ambulans dari Cina, PBNU: Untuk Bangun Kebersihan di Daerah Miskin

Akhir-akhir ini tersebar foto ambulans bantuan dari Cina untuk PBNU.

Kamis, 19/12/2019 17:20 0

Malaysia

Lima Topik Utama dalam KTT Muslim Malaysia

Mereka akan membahas masalah-masalah seperti Islamofobia dan kemiskinan.

Kamis, 19/12/2019 15:58 0

Indonesia

Hakimuddin Salim Jadi Doktor Pendidikan Islam Pertama dari Asia Tenggara di Universitas Islam Madinah

Hakimuddin Salim Jadi Doktor Tarbiyah Pertama dari Asia Tenggara di Universitas Islam Madinah

Kamis, 19/12/2019 14:39 0

News

Facebook Tahu Posisi Nyata Pengguna Meski Palsukan Data Lokasi

Facebook dapat menentukan di mana pengguna berada, sekalipun mereka memilih untuk tidak dilacak keberadaannya.

Kamis, 19/12/2019 14:25 0

Indonesia

KAMMI: Sikap Indonesia Soal Uighur Ditunggu Internasional

Elevan Yusmanto menegaskan bahwa sikap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia atas masalah Uighur sedang ditunggu dunia internasional.

Kamis, 19/12/2019 14:16 0

Eropa

Quebec Larang Pegawai Negeri Kenakan Jilbab, Umat Muslim Protes

Beberapa Muslim mengatakan mereka telah ditolak ketika mengajar karena tidak melepas jilbab mereka.

Kamis, 19/12/2019 14:11 0

Indonesia

Komisi I DPR: Separatis Papua Bukan Pudar Malah Membesar

Dalam hal ini, Anggota komisi I DPR RI Sukamta dalam pernyataan tertulisnya menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Merdeka harus dibasmi secepatnya.

Kamis, 19/12/2019 14:05 0

Indonesia

KAMMI Minta Pemerintah Desak Cina Buka Akses Informasi Soal Uighur

Menurut Evan, sikap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia terkait Uighur tengah ditunggu dunia internasional.

Kamis, 19/12/2019 13:35 0

Amerika

DK PBB Terpecah Soal Penyaluran Bantuan Kemanusiaan ke Suriah

Namun, para diplomat melaporkan bahwa Rusia pada Senin lalu menyampaikan kepada sekutunya di DK PBB akan membuat resolusi tandingan.

Kamis, 19/12/2019 08:57 0

Arab Saudi

Arab Saudi Kritik KTT Islam Kuala Lumpur

Sebuah sumber Saudi mengatakan bahwa Kerajaan telah menerima undangan untuk hadir tetapi tidak akan hadir, kecuali KTT diadakan di bawah naungan OKI.

Kamis, 19/12/2019 07:51 0

Close