... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Dengan Suara Bulat, DK PBB Sepakat Perpanjang Sanksi terhadap Taliban

Foto: Forum DK PBB/Ilustrasi

KIBLAT.NET, New York – Dewan Keamanan (DK) PBB dengan suara bulat menyetujui rancangan resolusi untuk memperpanjang sanksi terhadap Imarah Islam Afghanistan (Taliban) dalam sidang Senin (16/12/2019). Lembaga itu juga sepakat menambah tugas tim pemantau mengawasi pelaksanaannya, selama satu tahun.

Perpanjangan itu dibuat di bawah Bab 7 Piagam PBB, yang berarti bahwa kekuatan dapat digunakan untuk mengimplementasikannya.

Sanksi itu termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan dan embargo senjata yang dikenakan pada individu, kelompok, lembaga dan entitas yang terkait dengan Taliban. Hal itu seperti didefinisikan oleh Komite Sanksi yang dibentuk oleh Resolusi No. 1988 tahun 2011.

Resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat tersebut memungkinkan Dukungan Analitik dan Tim Pemantau Sanksi untuk melanjutkan misinya selama 12 bulan, dimulai dengan tanggal berakhirnya mandat saat ini yang jatuh pada bulan ini.

Anggota Dewan Keamanan sepakat dalam resolusi mereka No. 2501 untuk meninjau langkah-langkah yang terkandung dalam resolusi tersebut dan mempertimbangkan untuk mengubahnya jika diperlukan, untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Jumat lalu, Washington mengumumkan penangguhan putaran perundingan damai dengan Taliban, yang telah dimulai di ibukota Qatar, Doha.

Keputusan AS datang sebagai tanggapan atas serangan Taliban pada Rabu lalu ke pangkalan udara AS di Afghanistan, Bagram. Serangan diluncurkan di saat perundingan berlangsung.

Setelah pemungutan suara tentang rancangan resolusi, anggota Dewan mengadakan sesi terbuka untuk membahas laporan triwulanan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tentang perkembangan di Afghanistan.

BACA JUGA  Survei: Dua Pertiga Orang Amerika Dukung Penarikan Pasukan dari Irak dan Afghanistan

Dalam laporannya, Guterres menegaskan kembali bahwa “semua pihak dalam konflik harus menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan mengambil tindakan segera untuk mencegah korban sipil.”

Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Sulhi El-Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Fahira Idris: Sampai Kapan Indonesia Diam Soal Uighur?

Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir.

Selasa, 17/12/2019 05:27 0

Indonesia

Muhammadiyah Desak PBB dan OKI Selesaikan Kasus Uighur

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk bantu hentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighu

Senin, 16/12/2019 21:52 0

Indonesia

Muhammadiyah Tegaskan Cina Renggut Kebebasan Beragama Muslim Uighur

PP Muhammadiyah tegas menolak dan melawan segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, Cina.  

Senin, 16/12/2019 21:40 0

Indonesia

Haedar Nasir: Persoalan Uighur Sama Dengan Palestina dan Rohingya

Prof. Haedar Nashir secara tegas menyatakan bahwa organisasinya peduli terhadap permasalahan HAM Muslim Uighur di Xinjiang

Senin, 16/12/2019 21:31 0

Indonesia

Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 Versi Kemenag Dinilai Tak Sesuai Fakta

Survei untuk KUB itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kemenag. Merujuk pada angka KUB nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional.

Senin, 16/12/2019 19:26 0

Indonesia

Pemprov DKI Cabut Penghargaan Adikarya Wisata Diskotek Colosseum

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta membatalkan penghargaan Adikarya Wisata 2019 yang diberikan kepada tempat hiburan Colosseum

Senin, 16/12/2019 18:02 0

Indonesia

Beredar Isu Ledakan di Dekat Istiqlal, Ini Penjelasan Pengurus Masjid

Humas Masjid Istiqlal, Abu Hurairah menanggapi kabar adanya ledakan di dekat masjid Istiqlal,

Senin, 16/12/2019 15:30 0

Indonesia

FPI Protes Keras Anies Soal Penghargaan Diskotek Colosseum

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) memberikan kritik terhadap Anies Baswedan yang dianggap pro tempat kemaksiatan

Senin, 16/12/2019 14:42 0

Indonesia

Soal Regulasi Majelis Taklim, Kemenag: Murni Pendataan

Kementerian Agama Republik Indonesia mengungkapkan bahwa regulasi majelis taklim diadakan murni untuk pendataan. Hal itu diungkapkan Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, M. Juradi.

Senin, 16/12/2019 13:13 0

Indonesia

Praktisi Hukum: Jihad dan Khilafah adalah Ajaran Islam

Kementerian Agama Republlik Indonesia belum lama ini resmi mengeluarkan keputusan untuk menarik materi tentang khilafah, jihad, dan perang dari kurikulum madrasah yang ada di seluruh Indonesia.

Senin, 16/12/2019 12:37 0

Close