... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ini Peran Israel dalam Kasus Genosida Rohingya

Foto: Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar,Bangladesh

KIBLAT.NET, Tel Aviv – Surat kabar Haaretz menyoroti “peran memalukan” Israel dalam “kampanye genosida” rezim militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya. Laporan ini terkait penjualan senjata Israel ke negara Asia Tenggara dan meningkatnya hubungan kedua negara.

Penulis di Haaretz, Charles Dunst mengkritik sikap pasif Israel terhadap kondisi orang-orang Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan. Israel memberi Myanmar alat dan ruang diplomatik untuk melakukan kekejaman.

Dunst juga ingat bagaimana ia bertemu dengan duta besar Israel untuk Myanmar tahun lalu, Ronen Gilor. Saat itu ia mengonfirmasi penganiayaan Rohingya karena penjualan senjata Israel ke negara itu. Namun Gilor menolak untuk menjawab pertanyaannya.

Gilor baru-baru ini mendapat kecaman atas tweet yang sekarang dihapus. Ia mengemukakan dukungan untuk delegasi Myanmar yang dipimpin oleh pemimpin de facto Aung San Suu Kyi menjelang sidang genosida di Den Haag, yang berlangsung pada hari Selasa.

Lebih dari 730.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak penumpasan militer Myanmar pada tahun 2017 menewaskan 24.000. Para penyelidik PBB menyebutnya sebagai genosida.

Menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA), sekitar 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.

Mayoritas Buddhis Myanmar menyangkal tuduhan genosida.

BACA JUGA  Pengakuan Tentara Myanmar: Kami Diperintah Membunuh Muslim Rohingya

Menurut Hukum Kewarganegaraan Burma tahun 1982, orang Myanmar termasuk dalam delapan ras pribumi: Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine dan Shan, yang dibagi menjadi 135 kelompok etnis yang berbeda. Rohingya tidak dianggap milik kelompok mana pun dan karenanya bukan warga negara. Sebaliknya mereka disebut sebagai “Bengali”.

Semasa masih bernama Burma, perdana menteri pertama Myanmar U Nu disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Perdana Menteri Israel pertama David Ben-Gurion. Nu adalah perdana menteri pertama yang mengunjungi negara Israel yang baru lahir pada tahun 1955.

Sumber: Middle East Monitor
Redaktur: Ibas Fuadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Wasekjen MUI Apresiasi Masuknya RUU Perlindungan Ulama

Masuknya Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Tokoh agama

Kamis, 12/12/2019 18:13 0

Indonesia

DSKS Minta Bupati Sukoharjo Tutup PT RUM Demi Jaga Kesehatan Warga

Dampak Limbah Cair dan Gas PT. RUM terbukti masih meresahkan warga

Kamis, 12/12/2019 17:59 0

Indonesia

Kemenag: Perusahaan Marketplace Dilarang Berangkatkan Jamaah

Arfi Hatim menegaskan bahwa marketplace tidak boleh berperan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Kamis, 12/12/2019 16:37 0

Indonesia

KPAI: Penghapusan UN Sejalan Dengan Sistem Zonasi PPDB

KPAI menyatakan sangat mendukung dua diantara kebijakan tersebut. Yaitu terkait penghapusan Ujian Nasional dan dipertahankannya sistem zonasi PPDB.

Kamis, 12/12/2019 15:49 0

Indonesia

Soal Materi Jihad, KH Luthfi Bashori Minta Menag Lebih Bijak

Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Luthfi Basori meminta Kemenag menjelaskan dengan benar apa itu jihad terhadap siswa madrasah

Kamis, 12/12/2019 15:16 0

Indonesia

Muhammadiyah Bantah Materi Jihad Picu Radikalisme

Menurutnya, jangan sampai Kemenag membuat aturan tanpa dasar penelitian.

Kamis, 12/12/2019 13:59 0

Indonesia

Komisi VIII: Pemerintah Jangan Paranoid Terhadap Realita Sejarah

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menghimbau Pemerintah untuk terlebih dahulu memahami terminologi makna Khilafah dan Jihad

Kamis, 12/12/2019 13:12 0

Indonesia

Kompromi dengan Terduga Pelanggar HAM, Sebab Kemunduran Pemerintahan Jokowi

Ketua Divisi Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menyebut pemerintahan Jokowi di awal periode keduanya ini semakin tidak memperhatikan penanganan pelanggar HAM berat di masa lalu.

Kamis, 12/12/2019 06:54 0

Indonesia

Global Wakaf-ACT Hadirkan Program Lumbung Ternak Wakaf di Tasikmalaya

Global Wakaf-ACT meresmikan program unggulan Lumbung Ternak Wakaf (LTW)

Rabu, 11/12/2019 18:00 0

Indonesia

Peneliti INSIST: Jika Khilafah Tak Diajarkan di Madrasah Justru Bahaya

Menurutnya, ketika materi ini dibatasi justru generasi muda semakin penasaran

Rabu, 11/12/2019 17:44 0

Close