... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Emir Qatar Tak Akan Hadiri KTT GCC di Riyadh

Foto: Emir Qatar Syaikh Tamim (foto: dohanews)

KIBLAT.NET, Doha – Pemerintah Qatar, Selasa (10/12/2019), mengumumkan secara resmi bahwa Emirnya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menugaskan Perdana Menteri untuk menghadiri KTT Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Riyadh atas namanya. Ketidakhadiran Sheikh Tamim ini memupus harapan solusi bagi krisis diplomatik antara Doha dan negara-negara Teluk di pertemuan tahunan itu.

Harapan tersebut tergantung pada kehadirian Emir Qatar di KTT setelah banyaknya tanda-tanda kemungkinan terobosan untuk mengakhiri sengketa politik yang disebabkan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir itu. Negara-negara itu secara sepihak memutuskan hubungan dengan Doha pada 2017 dengan dalih “terorisme”.

Namun, Kantor Berita Qatar mengatakan bahwa “dengan mandat Yang Mulia, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, akan memimpin delegasi Negara Qatar pada pertemuan puncak Riyadh pada Selasa.”

Pada 22 Juni 2017, empat negara pemblokade Qatar mengajukan 13 daftar persyaratan untuk memulihkan hubungan mereka dengan Doha. Di antaranya, menutup pangkalan militer Turki di tanah Qatar, mengurangi hubungan dengan Iran dan menutup saluran Al-Jazeera.

Qatar menolak memenuhi syarat-syarat tersebut. Doha juga menolak segala tuduhan yang digunakan keempat negara tersebut sebagai dalih memblokade negaranya.

Keretakan regional ini menyebabkan kerugian banyak keluarga dan tingginya biaya bisnis. Boikot ekonomi yang diberlakukan Saudi CS mencegah pesawat-pesawat Qatar melintasi wilayah udara mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, tanda-tanda terobosan muncul ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain berpartisipasi dalam Piala Sepak Bola Teluk di Qatar bulan ini. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengumumkan bahwa “beberapa kemajuan” telah dibuat selama diskusi dengan Arab Saudi.

Perdana Menteri Qatar memimpin delegasi negaranya dalam serangkaian pertemuan di Mekah Mei lalu untuk membahas ketegangan antara negara-negara Teluk. Ini merupakan delegasi tingkat tinggi pertama Qatar dalam pertemuan regional.

Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Khazanah

Pelajaran dari Guru Imam Syafi’i untuk Gus Muwafiq

Sekelas Imam Waki’ bin al-Jarrah; guru Imam asy-Syafi’i saja hampir diamuk massa gegara pernyataan beliau tentang nabi Muhammad

Selasa, 10/12/2019 23:16 0

Indonesia

Muhammadiyah: Kekerasan Polisi Kepada Demonstran Masih Jadi PR

Trisno Raharjo memaparkan bahwa kasus HAM yang masih menjadi PR adalah kekerasan penegak hukum pada demonstran.

Selasa, 10/12/2019 17:48 0

Indonesia

Khilafah Dihapus dari Materi Fikih, Menag: Biar Anak Tidak Bingung

Menurutnya, memahami Khilafah dari perspektif fikih menuntut ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif.

Selasa, 10/12/2019 17:24 1

Indonesia

Hari HAM Sedunia, Muhammadiyah Soroti Petugas KPPS Meninggal dan Kekerasan Polisi

Muhammadiyah menyoroti beberapa persoalan HAM yang ada di Indonesia di Hari HAM sedunia.

Selasa, 10/12/2019 17:16 0

Indonesia

26 Tahun Jalin Kerjasama Bilateral, Guatemala Akhirnya Buka Kedutaan di Jakarta

Guatemala akhirnya membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan hal ini merupakan babak baru hubungan bilateral Indonesia dan Guatemala .

Selasa, 10/12/2019 17:01 0

Indonesia

Bukan Lagi Materi Fikih, Khilafah Kini Dipindah ke Mata Pelajaran SKI

Kementerian Agama akhir-akhir ini mendapat sorotan akibat kebijakan terkait kurikulum terbaru yang dikeluarkan. Dalam keputusan terbarunya, Kementerian Agama membatasi materi seputar pemerintahan Islam (khilafah) dan jihad.

Selasa, 10/12/2019 15:25 1

Indonesia

Muhammadiyah Minta Pemerintah Urus UMKM

Muhammadiyah dalam hal ini meminta pemerintah agar lebih mengarus utamakan UMKM.

Selasa, 10/12/2019 13:41 0

Indonesia

Hari Santri Tak Bisa Dijelaskan Jika Materi Jihad dan Khilafah Dihilangkan

Pemerintah telah memutuskan seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah, perang, dan jihad ditarik dan diganti. Hal ini didasarkan pada ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162, dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.

Selasa, 10/12/2019 13:40 0

Indonesia

Sejarawan: Penyebab Radikalisme Bukan Khilafah dan Jihad

Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menarik materi ujian Khilafah dan Jihad serta perang dari materi ujian kurikulum Madrasah

Selasa, 10/12/2019 12:13 0

Indonesia

Dr. Tiar Anwar Bachtiar Kritik Keras Penghapusan Materi Jihad dan Khilafah

Menurut Tiar, keputusan yang terburu-buru itu didasari dari ketakutan politik yang tidak rasional.

Senin, 09/12/2019 22:44 0

Close