... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pengamat: Kebijakan Luar Negeri AS di Somalia Untungkan Al-Shabaab

Foto: Kelompok pejuang jihadis Somalia, Al Syabab

KIBLAT.NET, Washington – Peneliti lembaga penelitian kebijakan publik Amerika Serikat American Enterprise Institute (AEI), Michael Robin, mengatakan bahwa Organisasi Al-Shabab Somalia berada di jalur perang. Dalam laporannya yang dipublikasikan baru-baru ini itu, ia menyebut bahwa kebijakan AS di Somalia membuat gerakan afiliasi Al-Qaidah itu kian kuat.

Laporan yang dilansir portal Uni Emirat Arab (UEA), 24.ae, pada Senin (09/12/2019) itu mengatakan bahwa Al-Shabaab Somalia pada 27 November 2019 merilis video yang mendokumentasikan serangan terhadap tentara Somalia di Daynunay, dekat Baidoa.

Video itu memperlihatkan korban di barisan tentara Somalia, dan jasad mereka gosong bergelimpangan di tanah.

Di seluruh Somalia, hingga sekitar bandara dengan pengamanan super ketat di Zona Hijau, di mana kedutaan besar AS dan markas besar presiden Somalia berada, politisi dan pejabat Somalia mengatakan bahwa Al-Shabaab secara terang-terangan memungut pajak perdagangan dan meminta uang untuk jaminan perlindungan. Bahkan tak hanya warga, anggota pemerintah juga menggunakan jasa perlindungan mereka.

Bantahan AS

Setelah menghabiskan miliaran dolar untuk membantu memulihkan pemerintah pusat Somalia, Amerika Serikat membantah kondisi yang disebutkan para pejabat pemerintah itu. Enam bulan lalu, Kolonel Charles Bergman, pejabat militer di Komando Operasi AS untuk Afrika, mengatakan bahwa “pasukan keamanan Somalia telah membuktikan kepemimpinan dan kendali atas pasukan mereka, dan telah berhasil menghadapi Al-Shabaab, karena mereka mengendalikan lapangan.”

BACA JUGA  Protes Pemerintahan Korup, Rakyat Mali Kembali Turun ke Jalan

Robin menilai pernyataan semacam itu hanya “pembicaraan kosong” dan mirip dengan pernyataan kosong satu dekade lalu ketika AS membicarakan kemampuan pasukan keamanan Irak dan Afghanistan. Al-Shabaab telah berakar di Mogadishu dan Kismayo, dan tidak dapat diklaim bahwa pemerintah Somalia membuat kemajuan yang realistis. Tidak ada pejabat Somalia, apalagi seorang pejabat Barat, yang dapat melakukan perjalanan tiga mil antara bandara Aden Adi dan Mogadishu Old tanpa pengawalan dengan rompi anti peluru, dan langkah-langkah keamanan yang ketat.

Mantan pejabat di Departemen Pertahanan AS (Pentagon) ini mencatat bahwa kondisi tersebut terjadi bukan terletak pada meningkatnya korupsi di masyarakat Somalia, tetapi lebih pada kebijakan menyesatkan Duta Besar AS untuk Somalia Donald Yamamoto, yang tanpa pengawasan oleh Departemen Luar Negeri atau Kongres.

Amerika Serikat dan komunitas internasional secara lebih luas mencoba menstabilkan Somalia setelah negara itu menjadi negara gagal pada tahun 1991. Pada tahun 1992, mendiang Presiden AS George HW Bush mengirim 20.000 tentara ke Somalia untuk membantu menghindari kelaparan di negara itu. Tetapi distribusi bantuan yang dilakukan militer AS hanya memperkeruh pertempuran di negara miskin tersebut.

Amerika Serikat kemudian menarik pasukannya setelah insiden jatuhnya helikopter Black Hawk di tangan pejuang Somalia. Namun AS tidak sepenuhnya meninggalkan Somalia. AS masih ikut campur dalam konstitusi dan pembentukan parlemen di negara itu.

BACA JUGA  Arab Saudi dan UEA Dukung Langkah Mesir dalam Konflik Libya

Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada kunjungan mendadak ke Somalia pada 2015 silam mengatakan, pasukan Somalia berhasil mengeluarkan Al-Shabaab dari pusat-pusat kota utama. Kondisi normal kembali di jalan-jalan Mogadishu, dan harapan baru tampak bagi rakyat Somalia.

Menuju Jurang

Pada 2017, parlemen Somalia memilih Muhammad Abdullah Muhammad, yang dikenal sebagai “Farmago”, sebagai Presiden. Yamamoto, yang sebelumnya bekerja sebagai peneliti urusan Afrika Timur, mengambil alih duta besar AS untuk Somalia setahun yang lalu, dan kedutaan besar AS yang baru di Mogadishu dibuka kembali.

Hari ini, Farmago mendorong Somalia ke dalam jurang. Namun belum terlambat. Daripada menceburkan Somalia ke mata uang, Kongres seharusnya bertanya apakah bantuan Amerika kurang.

Sementara Amerika Serikat terkadang melebih-lebihkan berinvestasi pada orang-orang tertentu. Departemen Luar Negeri harus bertanya apakah Farmago lebih penting atau apakah pemerintah federal Somalia adalah sistem, dan yang paling penting.

Rubin menyimpulkan bahwa kediktatoran menghancurkan Somalia dan itu tidak boleh terulang. Al-Shabaab tidak dapat dikalahkan sementara Faramgo lebih fokus menargetkan oposisi politiknya daripada mengejar “teroris”, yang tidak hanya mengancam Somalia, tetapi wilayah secara umum.

Sudah saatnya Departemen Luar Negeri dan Kongres untuk bangun, karena pilihan buruk kedutaan AS di Somalia semakin menyia-nyiakan uang pembayaran pajak, membahayakan stabilitas regional, dan pada akhirnya merusak keamanan nasional Amerika Serikat.

Sumber: 24.ae
Redaktur: Sulhi El-Izzi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Dr. Tiar Anwar Bachtiar Kritik Keras Penghapusan Materi Jihad dan Khilafah

Menurut Tiar, keputusan yang terburu-buru itu didasari dari ketakutan politik yang tidak rasional.

Senin, 09/12/2019 22:44 0

Indonesia

Politisi PKS: Penghapusan Materi Jihad dan Khilafah Tidak Mengurangi Radikalisme

Anggota Komisi III DPR RI, Buchori Yusuf menilai bahwa banyak yang menganggap terorisme berkaitan dengan agama Islam.

Senin, 09/12/2019 22:00 0

Indonesia

Tawa Bergema di Halal Expo Indonesia Saat Agus PM TOH Mendongeng

Pendongeng yang memiliki nama asli Agus Nur Amal (44) ini membawakan cerita tentang susunan langit di alam semesta.

Senin, 09/12/2019 21:39 0

Indonesia

Materi Jihad dan Khilafah Dibatasi, Komisi VIII DPR: Itu Mendistorsi Pemahaman Islam

Anggota Komisi VIII DPR RI, Buchori Yusuf memaparkan bahwa penghapusan materi jihad dan khilafah bentuk ketakutan yang berlebihan

Senin, 09/12/2019 20:41 0

Indonesia

Menghapus Materi Jihad dan Khilafah Sama Dengan Menyembunyikan Kebenaran

Buchori Yusuf menegaskan bahwa penghapusan materi khilafah dan jihad dalam pelajaran Islam di madrasah berlebihan.

Senin, 09/12/2019 20:18 0

Indonesia

PERSIS: Gus Muwafiq Harus Dihukum

Penegakan hukum terhadap penistaan agama harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai, satu kelompok yang dinilai pro pemerintah seakan dibiarkan saja. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum organisasi Persatuan Islam (Persis), ustadz Jeje Zainuddin.

Ahad, 08/12/2019 15:08 0

Indonesia

Syaikh Palestina: Zakat dan Infaq kepada Rakyat Palestina Prioritas Umat Islam

Sejumlah dai & aktifis yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis (KIBBM) mengadakan silaturahmi sekaligus konsolidasi di Ar-Rahman Quranic Learning Center (AQLC) Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (06/12/2019) malam.

Ahad, 08/12/2019 14:48 0

Indonesia

DSKS Minta Gus Muwafiq Diadili Sesuai Hukum

Divisi humas DSKS, Endro Sudarsono mengatakan bahwa pihaknya menilai ceramah yang disampaikan oleh gus Muwafiq tidak sepatutnya diucapkan

Sabtu, 07/12/2019 16:35 0

Indonesia

Majelis Keluarga Ponpes Sidogiri Minta Gus Muwafiq Taubat

Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri memberikan sikap terkait dengan ceramah Gus Muwafiq yang menjadi polemik

Jum'at, 06/12/2019 22:40 0

Indonesia

Baleg DPR Targetkan 150 UU Rampung di Periode 2019-2024

Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan penyusunan Prolegnas 2020-2024 akan mengacu pada hasil evalusi prolegnas priode lalu.

Jum'at, 06/12/2019 15:16 0

Close